Foto : Aktifis HMI Cabang Mojokerto menggelar konferesi pers evaluasi tiga tahun kepemimpinan Walikota Mojokerto, Ika Puspitasri.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto mengkritisi tiga tahunan kepemimpinan Walikota Mojokerto, Ika Puspitasri atau yang akrab disapa Ning Ita.
Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Elang Teja Kusuma mengatakan, Selama ini menucul isu adanya Walikota Bayangan di kalangan eksekutif dan legislatif, muncul istilah Wali Kota Nol Koma Satu. Figur inilah yang memicu munculnya multikoordinasi. Sehingga Kepala OPD bingung Kemana mereka harus berkiblat.
“Hadirnya sosok Nol Koma Satu inilah yang kerap membuat ASN di Kota resah dan ogah-ogahan menjalankan perintah Wali Kota yang sesungguhnya. Ning ita, getol mengusung visi dan misi pro rakyatnya. Namun, fakta bicara berbeda. Kini, kinerjanya layak dipertanyakan,” katanya saat konferensi pers, Kamis (6/1/2021).
Menurutnya, banyak hal dalam kebijakan Ning Ita yang pantas untuk dicermati. Mulai manejemen pembangunan yang hanya simbolisasi namun minim manfaat, hingga manajemen kepemimpinan yang bobrok.
“Pembangunan fisik memang penting. Wajah kota memang sudah berubah. Tapi, di balik semua itu, harusnya wali kota sebagai pucuk pimpinan, mampu memilah sisi prioritas. Bukan kah di kota dengan tiga kecamatan ini masih banyak rakyat yang serba kekurangan dan layak mendapat perhatian lebih?,” ujar Elang.
Ia menandaskan, dari pada anggaran dihabiskan untuk menempel pernak-pernik yang ikonik namun minim manfaat, alangkah baiknya jika digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
“Ingat, kaum miskin kota tidak butuh dengan wajah kota yang indah saja. Mereka berharap, slogan recovery ekonomi yang terus-terusan didengungkan wali kota, segera direalisasikan. Semua masyarakat tahu. Banyak pembangunan yang menelan anggaran miliaran rupiah, hanya untuk penghias kota saja,” ungkap Elang.
Selain itu, pihaknya juga mengkritikisi kebijakan-kebijakan yang lain. Seperti Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 55 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kota Mojokerto.
“Di dalam regulasi itu kita berbicara denda administratif yang kami resahkan, karena kondisi kota Mojokerto sekarang sudah berada di Level 1. Kan sudah ada aturan lain seperti Imendagri,” jelasnya.
Masih kata Elang, kebijakan lain yang menjadi andalan wali kota belakangan ini, adalah Jum’at berkah. Ia menilai program Jum’at berkah tidak efesian dan mengamputasi tugas sosial. Kendati demikian program ini dipandang bagus.
“Ini bukan program yang buruk. Namun, tidak efisien. Karena, program ini mengamputasi tugas Dinas Sosial. Alangkah baiknya, jika Walikota merenung dan melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang layak diwariskan di sisa masa jabatan,” paparnya.
