FaktualNews.co
verifikasi dewanpers faktualnews

Banyak Pekerja Migran Indonesia Asal Tulungagung Berstatus Ilegal, Ini Penyebabnya

Peristiwa     Dibaca : 287 kali Penulis:
Banyak Pekerja Migran Indonesia Asal Tulungagung Berstatus Ilegal, Ini Penyebabnya
FaktualNews.co/aziz
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso saat memberikan keterangan di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso Tulungagung.

TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berstatus ilegal banyak ditemui di Tulungagung. Diduga penyebab utama banyaknya PMI ilegal yaitu proses pengurusan izin yang sulit.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, banyaknya PMI berstatus ilegal memang benar adanya.

Bahkan tak sedikit pemuda di Tulungagung memilih menjadi PMI ilegal. Padahal pihaknya selalu membuka lowongan bagi PMI yang siap ditempatkan dimana saja dengan status legal.

“Memang banyak, tidak hanya tua, pemuda dan bahkan yang baru lulus sekolah juga banyak yang minat menjadi PMI ilegal. Sedangkan untuk jumlahnya kami tidak tahu, karena memang tidak terdata,” jelas Agus Santoso, Kamis (20/1).

Agus mengungkapkan, proses persetujuan dokumen calon PMI agar menjadi PMI legal memang sulit. Menurutnya, proses persetujuan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan bagi calon PMI di Disnakertrans Daerah.

“Nantinya dokumen tersebut disetujui daerah dan diajukan ke provinsi dan dari provinsi diajukan ke Kementerian. Dokumen itu berisi sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja,” paparnya.

Lanjut Agus, proses untuk mengurus dokumen di Disnakertrans Daerah dapat dilakukan dalam waktu satu hari.

Namun menurutnya, ketika dokumen tersebut dilanjutkan ke provinsi sering kali dokumen calon PMI terhenti di sana dan tidak segera mendapatkan persetujuan. Sehingga, membuat banyak calon PMI memutuskan menjadi PMI ilegal.

“Kami sudah sering meminta agar proses dari provinsi ke Kementerian agar bisa dipercepat. Tetapi nyatanya terus terjadi hal seperti ini,” pungkasnya.(Aziz)

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Sutono