Banyak Jalan Rusak, LInK Nilai Pemkab Jombang Lemah Perencanaan Pembangunan
JOMBANG,FaktualNews.co– Menyoal kondisi jalan rusak di Kabupaten Jombang memantik LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) untuk bersuara, yang menurutnya bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang lemah untuk melakukan perencanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LInK, Aan Anshori dengan membandingkan pembangunan di area pusat kota disebutnya tak seimbang dengan kondisi jalan rusak yang ada.
“Ruas jalan layak adalah sesuatu yang fundamental dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan perekonomian, keselamatan, dan sebagainya tapi tidak jadi prioritas di tahun ketiga Mundjidah-Sumrambah naik. Malah yang terjadi mengerjakan pekerjaan mercusuar yang itu tidak cukup berdampak untuk masyarakat,” katanya,Jumat (11/2/2022).
Adanya dua pembanguan di pusat kota, menurut Aan menunjukkan bahwa pemkab tidak mengedepankan kepentingan dan kebutuhan publik dengan benar.
“Revitalisasi alun-alun itu kan tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, mereka butuh public space iya, tapi tidak mengalahkan urgensi dari ruas jalan yang layak dan aman, begitupun dengan proyek Wahid Hasyim, saya kira ini jomplang dan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan selama ini lemah, infratruktur hanya diarahkan di kota-kota. yang dijadikan komitmen bupati dan wabup tidak sensitif dengan kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Dengan melihat kondisi ruas jalan di Kabupaten Jombang banyak dikeluhkan, lantas membuat Aan mempertanyakan mengenai kinerja bupati.
“Menurutmu kalau di assesment secara lebih detil itu jumlah pasti lebih dari 500 ruas. Kalau kita gunakan pendekatan partisipatif gitu aja dengan mendorong Desa-desa untuk identifikasi berapa jalan yang rusak pasti banyak. Dari data itu semua kita tahu bahwa sebenarnya Bupati dan Wabup kerjanya apa dala hal ini,”ujarnya.
Dirinya juga mendesak kepada anggota DPRD Jombang sebagai komponen dalam pilar demokrasi agar tidak diam serta mengkrtisi dengan benar hingga tahapan evaluasi terutama pada proses anggaran.
“Saya mendesak dewan agar berani bicara dan mengkritisi, memastikan di tahun berikutnya atau di tahun 2022 terutama DAK ada arah kesana untuk langkah perbaikan.Tidak cukup perecanaan, tapi juga memastikan kualitas jalan itu, sebab kadang perilaku korutif juga memanfaatkan proses penganggaran itu juga,” pungkasnya.
