Pekerjaan Tak Kunjung Terbayar, Ratusan Rekanan Proyek Wastafel Demo di Depan Pendapa Jember
JEMBER, FaktualNews.co – Ratusan rekanan proyek wastafel tahun 2020, era Bupati Jember, Faida, gelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Kecamatan Patrang, Selasa (22/2/2022).
Mereka menuntut agar pekerjaanya soal pemasangan dan pembuatan wastafel untuk penanganan Covid-19 di era zaman Bupati Faida segera dibayar.
Pasalnya mereka mengklaim sudah mendapat pemeriksaan dan SPJ soal pekerjaan yang dilakukan sudah selesai. Sehingga selayaknya mendapat bayaran dari pekerjaan proyek yang sudah dilakukan.
“Tuntutannya cuma satu, tidak ada yang lain-lain. Satu komitmen Bupati waktu kampanye dia hanya ingin mengembalikan hak-hak masyarakat. Jadi dia sebagai bupati, dia tidak cari pekerjaan. Tidak nyare lakoh (kerja) hanya mengembalikan hak-haknya rakyat Jember. Semua ini yang datang rekanan kontraktor yang tidak terbayar hampir 2 tahun,” kata Korlap Aksi, Djay Rahmadi saat dikonfirmasi di sela aksi.
“Saya sampaikan kepada pemerintah pusat, bapak presiden yang terhormat Bapak Jokowi. Bapak Menteri Dalam Negri. Ibu khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Tolong perhatikan kota Jember. Jember sudah tidak kondusif, kenapa tidak kondusif. Bupati tidak ada niatan serius untuk membayar hak-haknya masyarakat Jember,” sambungnya.
Djay mengatakan, pihak rekanan kurang lebih 400 orang tersebut sudah melakukan tanggung jawab pekerjaan.
“Hak kami adalah (pekerjaan) wastafel harus terbayar. Utang kami banyak. Modal yang kami ambil dari bank bukan hanya Rp100-200 juta. Saya direktur dari PT. Dinamika Nugraha. Saya berutang kepada bank BRI, bisa di cek sekarang Rp 1,5 Miliar,” katanya.
“Saya harus menanggung bunga tiap bulan Rp 13 juta, nilai proyek yang sampai hari ini belum dibayar bupati tercinta Hendy Siswanto. Juga statmen anggota dewan yang katanya wastafel pekerjaannya jelek. Kalau wastefel pekerjaannya jelek, tidak mugkin turun SPJ. Kita udah diperiksa dua kali. Ini berbelit-belit. Bupati sama stakeholder ataupun pemangku jabatan di Jember tidak ada niatan serius untuk mencairkan dana wastafel,” sambungnya.
Djay juga mengatakan, terkait persoalan pribadi semisal soal pilkada menurutnya sudah selesai.
“Wastafel sudah ada SPJ, sudah disetujui oleh BPK dan supaya segera dicairkan. Kenapa kok tidak dicarikan. Kenapa diulur-ulur. Apakah ini ada dendam politik lama. Karena wastafel ini adalah proyek dari bupati yang lama,” ucapnya.
Terkait aksi unras yang dilakukan, kata Djay, pihaknya tetap akan bertahan dengan mendirikan pos di depan Pendapa Wahyawibawagraha.
“Total keseluruhan ada dua tahap pembayaran yang harus dilakukan. Tahap pertama Rp 31 Miliar, kedua Rp 54 Miliar. Total keseluruhan nilai proyek wastafel belum terbayar sampai detik ini Rp 85 Miliar,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, persoalan belum terbayarnya pekerjaan rekanan wastafel untuk penanganan Covid-19 pada tahun anggaran 2020 lalu, dan juga masih ada sisa pengerjaan yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2021.
Bupati Jember Hendy Siswanto telah menemui para rekanan untuk dilakukan audiensi.
Menurut Bupati Jember Hendy Siswanto, soal pencairan anggaran, disarankan untuk menunggu hasil audit dari BPK RI.
Pasalnya terkait pekerjaan wastafel itu dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Bukan saat pemerintahan sekarang.
