Ilustrasi.
SURABAYA, FaktualNews.co – Aliansi Petani Indonesia (API) di Jawa Timur, menilai pemerintah kurang memiliki perencanaan matang dalam mengatasi ketergantungan kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Pemerintah perencanaannya kurang dalam mengatasi ketergantungan kedelai impor ini. Jadi enggak ada perencanaan yang matang,” ucap Sugiono selaku Sekda API Jatim kepada media ini, Rabu (2/3/2022).
Seperti diketahui, mayoritas kebutuhan kedelai tanah air berasal dari impor. Lantaran, pasokan yang terbatas membuat harga komiditi pangan ini melompat dari US$12 per gantang (bushel) menjadi U$18 per gantang. Atau di Indonesia terpantau mencapai Rp12 ribu per kilogram.
Dampak kenaikan ini sangat dirasakan bagi para perajin tahu tempe serta pengusaha makanan lain berbahan dasar kedelai.
Sugiono menyampaikan, persoalan kedelai tidak akan terjadi apabila pemerintah serius mewujudkan ketahanan kedelai di tanah air melalui pelbagai program yang disusun secara matang.
“Titik-titik mana yang bisa diproduksi tanaman kedelai itu kan harus ada. Kemudian didukung oleh program-program pemerintah, siapa petaninya dimana lahannya itu harus jelas,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan harga kedelai sebenarnya tidak berpengaruh bagi para petani lokal. Sebab, selama ini mereka jarang tertarik bercocok tanam kedelai. Selain sulit budidaya juga tidak ada jaminan harga kedelai bakal terjaga ketika musim panen tiba.
“Kalau enggak ada program khusus ke situ ya enggak mungkin petani mau tanam kedelai,” tandas dia.
Oleh karena itu, apabila memang negara menginginkan supaya tidak lagi tergantung pada kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Semestinya mulai sekarang dilakukan penyuluhan secara masif, pemberian bibit, penyediaan lahan serta jaminan ganti rugi bilamana panen kedelai mengalami kegagalan kepada petani.
“Kalau padi, petani kan sudah terbiasa. Hafal betul cara bercocok tanam kalau gagal bisa disiasati dengan cara lain,” tutupnya.
