Birokrasi

Surabaya Level 1, Wali Kota: Gerakkan Ekonomi Kerakyatan, Sempurnakan Layanan Publik!

SURABAYA,  FaktualNews.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis (24/3/2022).

Pengarahan kali ini dikhususkan kepada jajaran pemkot yang bersentuhan langsung dengan warga atau yang langsung memberikan pelayanan kepada warga, mulai dari lurah, camat, kepala puskesmas dan rumah sakit, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, serta dinas lainnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena Kota Surabaya sudah masuk PPKM level 1. “Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karenanya, ia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya.

“Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi,” katanya.

Intervensinya itu bisa bermacam-macam, bisa diberi pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak-tambak dan juga aset pemkot lainnya.

Bahkan, kalau suaminya sudah punya pekerjaan, jangan lantas disuruh keluar, tapi istri atau anaknya yang diberi pekerjaan seperti menjadi entrepreneur dan sebagainya.

Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa ketika Surabaya sudah level 1, maka pelayanan publik harus terus disempurnakan. Sebab, pelayanan publik saat ini masih jauh di bawah yang dia inginkan.

“Dalam melakukan pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit, yang ditugaskan di bagian pelayanan harus orang-orang pilihan dan tidak boleh gonta-ganti orang.

Ketika melayani warga, tidak boleh pegang HP atau pun guyon dengan temannya, karena itu seakan tidak menghargai orang lain,” sebut dia.

Bahkan, Wali Kota Eri juga meminta orang-orang yang ditugaskan di bagian pelayanan itu dibuatkan SK khusus, karena mereka akan dipantau langsung oleh Wali Kota Eri dan akan diberikan pelatihan cara berkomunikasi, cara menjawab persoalan warga dan sebagainya.

“Artinya apa? Ini sebenarnya soal komunikasi. Makanya, saya minta tolong ke depannya dalam melakukan pelayanan publik, apapun itu harus gunakan hati nurani dan lakukan dengan cara santun, insyallah akan lebih baik, sehingga pelayanan publik kita bisa lebih cepat dan nyaman,” pungkasnya.