FaktualNews.co

Ratusan Mahasiswa di Jember Penuhi Bundaran DPRD, Ikut Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Peristiwa     Dibaca : 748 kali Penulis:
Ratusan Mahasiswa di Jember Penuhi Bundaran DPRD, Ikut Tolak Wacana Presiden 3 Periode
FaktualNews.co/Muhammad Hatta/
Caption: Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM se Jember unras di depan Bundaran DPRD Jember

JEMBER, FaktualNews.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiawa (BEM) se-Jember, melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan Bundaran DPRD Jember, Selasa (12/4/2022).

Pantauan di lokasi aksi, ratusan mahasiswa berkumpul di depan double way Unej, Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, mulai pukul 13.00 WIB. Selanjutnya massa aksi melakukan long march menuju Bundaran DPRD Jember sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa menanggapi isu nasional, soal penolakan wacana penundaan pemilu dan rencana 3 periode jabatan Presiden RI, kenaikan PPN, dan polemik minyak goreng.

“Apa yang sudah menjadi keresahan masyarakat, menjadi keresahan kami juga. Hidup rakyat Indonesia, Hidup mahasiswa. Bagaimana adanya ketidakadilan terhadap rakyat dikondisi mencekik saat ini,” kata salah seorang massa aksi saat berorasi dari atas mobil komando.

Selain itu, Korlap Aksi M. Yayan dalam aksi unras itu menyampaikan poin-poin tuntutan dari aksi unras yang dilakukan.

“Revolusi, revolusi, revolusi, adanya aksi ini, ratusan mahasiswa menuntut dan mendorong Ketua DPRD Jember dan Perwakilan Parpol dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan pemilu 2024,” ujar Yayan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela aksi.

Lanjut Yayan, ratusan mahasiswa Jember juga menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-uUndang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945.

“Ketiga kami juga mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak presiden, segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta presiden untuk me-reshuffle menteri perdagangan,” ujarnya.

“Keempat, kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen,” sambungnya.

aksi ratusan mahasiswa tersebut, dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Mufid