Caption: Aksi Unras Belasan Mahasiswa dari KAMMI Jember di depan Bundaran DPRD Jember.
JEMBER, FaktualNews.co – Belasan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember, menggelar aksi unjuk rasa di depan Bundaran DPRD Jember, Sabtu (16/4/2022).
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang dimulai sekitar pukul 9 pagi itu, mahasiswa menyampaian orasi dan beberapa tuntutan. Di antaranya menurunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tolak perpanjangan masa jabatan presiden RI.
“Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Indonesia cabang Jember mewakili masyarakat Jember, memahami segala keresahan dan kebijakan ngawur dari pemerintah,” kata Korlap Aksi dan Ketua PD KAMMI Jember, Imad Aqil saat dikonfirmai di sela aksi.
Menurut Imad, kebijakan yang diambil pemerintah, dinilai menyengsarakan rakyat.
“Karena pemerintah hari ini memberikan kebijakan yang berdampak tidak baik bagi masyarakat. Sehingga kami memiliki tuntutan untuk menolak PPN 11 persen, turunkan HET minyak goreng dan usut mafia minyak goreng, turunkan harga sembako, buat regulasi jelas soal BBM dan pastikan pasokan minyak subsidi yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“Kami juga mendesak pemerintah, untuk penuhi kebutuhan masyarakat terutama DPRD Jember yang harus menjadi perwakilan partai politik dengan menolak tegas soal perubahan konstitusi, stop IKN dan fokus kepada Pandemi. Agar bisa pulih dan kesehatan masyarakat membaik apalagi sesuai dengan nilai-nilai reformasi,” sambungnya.
Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, tampak dua anggota DPRD Jember menemui massa aksi, yakni dua orang anggota dari Fraksi PKS, Mashuri dan Nur Hasan.
Menurut Nur Hasan, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa masih dengan tuntutan dan isu yang sama.
Namun demikian, kata anggota Komisi A DPRD Jember itu, terkait tuntutan dan pesan kritik mahasiswa sudah tersampaikan di DPR RI.
“Sudah dikirim lewat faximile dan juga lewat email ke Senayan (DPR RI). Cuman ada kurang puas dari adik-adik mahasiswa. Bahwa surat itu untuk dikirimkan langsung ke DPR RI. Tapi ya itu belum kami lakukan. Karena terlebih lagi, terkait kebijakan kan ranah DPR RI. Jadi jalurnya ya di DPR RI,” ujarnya.
“Namun demikian, intinya kami pastikan surat tuntutan mahasiswa sudah diterima di DPR RI. Kami pun juga memiliki sikap yang sama dengan aksi adik-adik mahasiswa. Kami sepakat dengan adanya aksi atau tuntutan tersebut,” sambungnya.
Adanya aksi unjuk rasa mahasiswa, kata legislator dari PKS ini, adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Karena hal ini berbanding lurus. Sehingga kebijakan-kebijakan partai politik akhir-akhir ini, juga kayaknya semua jadi satu arah. Tidak ada penundaan pemilu, dan penundaan masa jabatan. Soal turunkan harga sembako, semua partai politik semua juga mendengungkan ini,” tandasnya.
