Audiensi antara warga dengan Pemdes Besuki terkait pembangunan Wisata Pantai Midodaren.
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Puluhan warga Desa/Kecamatan Besuki, Tulungagung meluruk Balai Desa Besuki, meminta untuk menghentikan sementara proses pembangunan Wisata Pantai Midodaren, Selasa (7/6/2022).
Selain itu, warga juga meminta untuk dilibatkan dalam pengelolaan Wisata Pantai Midodaren.
Salah satu perwakilan warga, Arik Susanto (40) mengaku bahwa selama ini warga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pembangunan wisata pantai Midodaren. Tiba-tiba wisata tersebut sudah dibangun oleh investor, tanpa melibatkan masyarakat setempat.
“Kami tau ada pembangunan wisata pantai Midodaren dari investor itu pada dua bulan lalu. Dari awal tidak ada sosialisasi kepada warga, hanya beberapa orang saja yang diajak komunikasi. Maka dari itu kami baru menuntut saat ini,” ujarnya.
Menurut Arik, padahal sejak 2015 silam warga sudah melakukan kegiatan pembersihan di Pantai Midodaren, dengan tujuan untuk mengembangkan wisata tersebut. Namun dalam perjalannya, pihaknya mencoba untuk mencari dukungan dari desa, namun dari pihak desa pada saat itu belum mendukung rencana warga.
“Karena potensi pantai Midodaren ini luar biasa. Dimana pantai itu memiliki hamparan pasir yang luas serta langsung dihadapkan dengan laut lepas,” terangnya.
Pria yang juga menjadi Wakil Karangtaruna itu mengatakan, dalam pertemuan kali ini, warga melayangkan beberapa tuntutan. Diantaranya, meminta agar Wisata Pantai Midodaren bisa dikelola oleh masyarakat sendiri seperti wisata di desa lain, memberikan ruang bagi UMKM di desa, dan apabila sudah terlanjur dibangun oleh investor serta Pemkab Tulungagung, maka warga meminta Pemkab Tulungagung untuk lebih memintang masyarakat terlebih dahulu.
“Warga juga meminta untuk proses pembangunan Pantai Midodaren dihentikan sementara. Karena masih terjadi gejolak serta banyak masyarakat yang kontra dengan pembangunan Wisata Pantai Midodaren oleh pihak investor,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Besuki, Suharto menjelaskan, dalam pertemuan kali ini warga mengusulkan untuk dibuatkan perjanjian hitam putih terkait sharing Rp 5 Juta dari investor setiap bulannya dan dilakukan pengkajian ulang setiap 5 tahun sekali. Mempertegas sharing pajak, serta penambahan ruko kepada masyarakat sakiligus pelaku UMKM, melihat saat ini masih ada satu kios yang digunakan oleh Bumdes.
“Usulan dari masyarakat ini tentu akan kami akomodir sesuai keweangan pihak desa. Sedangkan usulan yang berkaitan dengan Pemkab Tulungagung, kami berencana juga akan berkoordinasi dengan Bupati Tulungagung,” jelasnya.
Terkait dengan sosialisasi pembangunan Wisata Pantai Midodaren, Suharto mengungkapkan bahwa sosialisasi sudah dilakuakan sejak jauh-jauh hari. Sedangkan kenapa pihak desa tidak membangun Wisata Midodaren sendiri, itu disebabkan karena keterbatasan anggaran.
“Kami sudah mencoba menggandeng Pemkab Tulungagung, tetapi tidak mampu. Kalau dikelola sendiri dengan pembangunan seadanya, apakah bisa menarik wisatawan serta meningkatkan potensi wisata,” paparnya.
Suharto manambahkan bahwa, investor sudah masuk sejak awal 2021 lalu, dengan nilai investasi mencapai Rp 200 Miliar. Melalui investor, Wisata Pantai Midodaren bisa mendapatkan omset bersih Rp 100 Juta tiap bulanya. Sedangkan 5 persen akan diberikan kepada pihak desa.
“Saat ini pembangunan sudah mencapai 60 persen. Diperkirakan operasional Wisata Pantai Midodaren akan dibuka pada Juli mendatang, atau selambat-lambatnya pada awal 2023 mendatang,” pungkasnya.
