Aksi warga di kantor Desa Gumulan, Jombang, yang 'membela' oknum perangkat diduga lakukan pungli
JOMBANG, FaktualNews.co – Aksi warga dengan tuntutan berbeda mengenai dugaan pungli (pungutan liar) bantuan tunai di Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben, Jombang menjadikan Inspektorat Kabupaten Jombang turun langsung ke desa setempat, Kamis j(16/6/2022).
Ditemui di lokasi, petugas Inspektorat Eko Prasetyo tidak banyak bicara mengenai kedatangannya ke kantor Desa Gumulan. “Kami masih mencari bahan di lapangan, meminta data,” katanya, Kamis (16/6/2022).
Sebelum kedatangan petugas Inspektorat, puluhan warga penerima bantuan tunai melakukan aksi meminta agar isu dugaan pungli ditiadakan. Selain itu mereka menuntut tidak ada pemecatan terhadap oknum perangkat desa, yakni SC dan TS.
Salah satu perangkat desa, SC membantah tudingan pungli atas bantuan tunai yang diterima total 78 warga penerima. “Saya hanya membantu, kerjasama, bergotong-royong kalau wilayah ini butuh pembangunan, kebersihan, penerangan jalan,” jelasnya.
Diungkapkan telah terjadi kesepakatan bersama untuk memberikan sebagian uang bantuan milik penerima, dari jumlah Rp 600 ribu dan Rp 300 ribu.
Namun di tengah perjalanan berembus isu pungli dilakukan oknum perangkat desa, sehingga uang tersebut dikembalikan, meskipun sejumlah kegiatan untuk masyarakat sudah dilakukan.
“Saya ingin melerai (menghentikan isu), karena saya diisukan sebagai perangkat yang melakukan pungli. Padahal tidak ada. Pungli gimana, padahal ini shodaqoh, kok beritanya begitu sampai didemo. Saya tidak mau membuat masyarakat resah, saya kembalikan,” ungkapnya.
Menurut SC, sejumlah kegiatan untuk masyarakat telah dilakukan. Seperti membantu pembangunan gapura, upah tenaga pemberdayaan masyarakat, dan membantu penerangan jalan.
“Biar pun anggaran sudah terealisasi, kami sanggup untuk ganti, anggap sama-sama shodaqoh untuk masyarakat,” jelasnya.
Disinggung mengenai aksi warga yang menginginkan pemecatan perangkat desa karena dianggap melakukan pungli, dirinya mengaku tidak tahu.
“Dari 13 orang, hanya 1-2 yang dapat, saya tahu karena hafal orangnya yang dapat. Kalau tentang unsur apa, pemdes tidak tahu, ada pihak bertangggungjawab mungkin, kami tidak tahu,” pungkasnya.
