Kekurangan Pagu, Dewan Nilai Sistem Zonasi Belum Efektif di Tulungagung
TULUNGAGUNG, FaktualNews.co – Puluhan SMP negeri di Tulungagung masih kekurangan pagu siswa. Hal ini menjadi sorotan Komisi A DPRD Tulungagung, yang menilai bahwa penerapan sistem zonasi di Tulungagung masih belum efektif.
Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, mengatakan memang selama pelaksanaan PPDB pada jenjang SMP di Tulungagung, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih kesulitan untuk mencari siswa baru. Tentu, hal ini harus segera dilakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung.
“Informasi yang kami kumpulkan memang ada beberapa sekolah yang kesulitan mencari siswa. Bahkan ada juga beberapa sekolah yang berada dipinggiran selalu tidak mencapai pagu siswanya,” ujarnya.
Gunawan menjelaskan, ada beberapa hal yang membuat penerapan sistem zonasi tidak efektif di Tulungagung. Rata-rata sekolah yang kekurangan siswa berada di wilayah pinggiran, hal ini disebabkan karena sebaran populasi yang tidak merata. Selain itu, saat ini banyak siswa baru yang lebih memilih bersekolah di swasta atau sekolah berbasis agama dari pada sekolah negeri.
“Kami juga menemukan kasus, siswa yang seharunya bersekolah di zonasi A, malah bersekolah di zonasi B. Temuan kasus itu sudah kami selesaikan, dengan memberitahu pihak sekolah B agar tidak menerima dari siswa zonasi A. Karena siswa itu harus bersekolah sesuai dengan zonasinya,” jelasnya.
Disinggung bagaimana jika sekolah yang kekurangan siswa di marger, Gunawan mengungkapkan bahwa untuk melakukan marger itu bukanlah perkara muda. Selain itu juga harus dilakukan kajian secara matang. Apakah dengan dilakukan marger bisa menyelesaikan masalah atau sebaliknya.
“Pembicaraan soal ini dengan dinas masih belum tuntas, secepatnya memang harus segera dilakukan evaluasi. Sehingga jika memang fenomena seperti ini terus terjadi, maka langkah merger harus diambil,” ungkapnya.
Diketahui bahwa pada gelombang pertama PPDB di Tulungagung, dari total SMP negeri di Tulungagung yakni mencapai 48 lembaga, saat ini masih ada 32 SMP negeri yang kekurangan siswa. Padahal tahun ini, ada 12.000 siswa yang lulus dari bangku SD di Tulungagung. Rata-rata SMP negeri yang belum memenuhi pagu berasal dari wilayah pinggiran.
