Koordinator JIAD Jombang, Aan Anshori.
JOMBANG, FaktualNews.co- Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) turut menyoroti dan menyesalkan upaya penangkapan DPO MSA. Tersangka pencabulan santri di Ploso, Kabupaten Jombang ini membangkang terhadap aparat saat akan diamankan.
Koordinator JIAD, Aan Anshori mengatakan, jika masalah pidana pencabulan yang menyeret salah satu anak kiai ini dikhawatirkan akan merusak citra pesantren secara umum.
“JIAD sangat menyesalkan tindakan pembangkangan DPO MSA dan para pembelanya terhadap aparat. Pembangkangan ini sama sekali jauh dari citra ideal pemimpin publik berbasis pesantren. Pesantren selama ini dikenal sebagai institusi yang taat dan patuh terhadap hukum. Dan selamanya akan dikenal seperti itu,” katanya, Senin (4/7/2022).
Meski demikian, Aan mengungkapkan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menangkap DPO dimana selama ini masih berkeliaran.
“Mengapresiasi upaya serius Polda Jawa Timur dan Polres Jombang, menangkap Sdr. MSA yang telah menjadi DPO sejak lama. Ini merupakan bukti konkrit aparat kita tidak berdiam diri,” ungkapnya.
Mengenai video viral Kapolres Jombang, bersama Ayah DPO yakni Kiai Muchtar Mu’thi, JIAD menganggap bahwa hal tersebut sebagai korban dari aksi pembangkangan tersangka.
“Terkait dengan video seorang berseragam polisi mendengarkan wejangan dari diduga al mukarrom Yai Tar (AYT), JIAD mengapresiasi upaya santun polisi tersebut sebagai bagian dari penghormatan atas nilai-nilai yang hidup dalam tradisi pesantren. JIAD meyakini, semua pihak yang ada dalam video tersebut (pria berseragam polisi, AYT, keluarga dan ratusan santri) merupakan “korban” dari pembangkangan DPO MSA yang memilih tidak taat hukum,” jelasnya.
JIAD mendukung upaya yang dilakukan kepolisian untuk dapat terus menegakkan keadilan tidak hanya pada korban, namun juga terhadap publik.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya aparat kepolisian menegakkan hukum dengan cara tegas dan terukur. Upaya ini harus dipahami sebagai komitmen kepolisian untuk menegakkan marwah (kehormatan) hukum dan dunia pesantren secara keseluruhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, upaya tersebut juga bentuk konkrit memberikan rasa keadilan bagi korban dan publik,” pungkas Aan.
