Tuntut Tambah Formasi PPPK, Ratusan Guru Honorer Geruduk Kantor DPRD Situbondo
SITUBONDO, FaktualNews.co – Ratusan tenaga guru honorer menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, guna mendesak Komisi IV dan Komisi I, agar menambah formasi untuk tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), Selasa (12/7/2022).
Koordinator guru honores Situbondo Munir mengatakan, guru honorer yang sudah lolos passing grade tercatat 622 orang. Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Situbondo agar menambah formasi guru untuk PPPK.
Namun, pihaknya juga menyayangkan, langkah Pemkab Situbondo pada 2022 hanya mengajukan formasi sebanyak 250, termasuk di dalamnya sisa tahun 2021 sebanyak 95.
“Total hanya 345 orang dan itu hanya separuh dari jumlah guru yang lolos passing grade. Makanya Situbondo menurut Kemendikbudristek masuk dalam zona orange, karena jumlah formasi lebih sedikit dari angka yang lolos passing grade,” beber Munir.
Menurut dia, jomplangnya guru yang lolos passing grade (PG) dengan angka formasi akan berdampak bagi guru yang tidak bisa diakomodasi. Padahal dari pusat sudah dinyatakan lolos dan terbentur oleh formasi PPPK di Kabupaten Situbondo yang kecil.
“Angka 250 guru itu yang mengusulkan bukan dari pihak sekolah, tetapi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud). Saya mengambil contoh di Kabupaten Bondowoso yang mengusulkan 1.828 dan diterima semua. Makanya di sana masuk zona hijau. Artinya banyak formasi guru ketimbang yang lolos PG,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi IV H Tolak Atin mengatakan, kedatangan tenaga honorer yang lolos PG berharap apa yang ditetapkan oleh Pemkab bisa mencukupi bagi kebutuhan PPPK yang lolos PG.
Saat ini, tercatat sebanyak 513 orang yang sudah lolos passing grade. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab harus bisa mencukupi calon PPPK yang sudah lolos PG.
“Kami berharap Pemkab mampu memberikan kuota yang cukup. Ini jangan dikaitkan lagi dengan kemampuan anggaran daerah, sebab saat ini masih banyak sisa belanja pegawai, RP 50 miliar. Ini harus dipahami oleh Pemkab agar kuota ini bisa mencukupi dan memenuhi tenaga yang lolos passing grade tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kabid PPTK Dispendik Kabupaten Situbondo, Andi Yulian Hariyanto menjelaskan, kebijakan tersebut murni masuk ranah legislatif. Untuk itu, saat ini pihaknya hanya menyiapkan data sebarannya saja.
Perihal jumlah usulan,79 Dispendikbud hanya mengusulkan lebih dari angka 20 tersebut. “Tadi juga disampaikan oleh BKPSDM, yang disetujui hanya 250 orang. Solusinya harus melalui proses dan bertahap. Nanti pada 2023, pasti ada formulasi khusus untuk menghadapi penghapusan tenaga honorer,” pungkasnya.
