Petugas Satpl PP Kota Mojokerto memantau lokasi pembangunan ruko yang disegel karena tidak ber-IMB.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menyegel proyek pambangunan rumah toko bodong di Jalan Majapahit, Nomor 81-83 Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan. Proyek tersebut belum mengangotongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Penyegelan itu berlangsung pada 13 Juli 2022 lalu. Saat itu, petugas memasang pasang barikade besi dan Satpol PP line pada sebagian pintu masuk.
Kasatpol PP Kota Mojokerto Modjari mengatakan, penyegelan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.
Selain itu, juga Perda Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.
“Terkait penyegelan itu pertama bahwa di dalam peraturan daerah kami, setiap orang melakukan kegiatan pembangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan,” katanya, Senin (18/7/2022).
Dalam penertiban ini, pihaknya mengedepankan tindak persuasif untuk untuk penanganan selanjutnya. Seperti memberhentikan aktivitas pembangunan sementara waktu sampai administrasi perizinan terpenuhi dan memanggil pemilik banguan tersebut.
“Kami temukan ada beberapa bangunan yang melakukan pembangunan, dari beberapa titik yang tidak memiliki izin. Kami melakukan tindakan persuasif, lalu kami panggil setelah itu dan meminta orangnya jangan melakukan pembangunan dulu,” ujarnya.
Meski telah dipasang Satpol PP line, pemilik masih bandel. Aktivitas pembangunan sempat masih terlihat dilakukan walau pintu pagar lokasi ditutup dan disegel.
Satpol PP jelas memasang tanda bangunan tersebut disegel, yang artinya tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum adanya izin yang ditetapkan.
Satpol PP, lanjut Modjari, memperoleh informasi aktivitas pembangunan masih tetap berlanjut dari masyarakat sekitar. Padahal, pemilik proyek bangunan memberikan pernyataan sanggup menghentikan kegiatan pembangunan.
“Ada aduan dari masyarakat jika di sana masih ada kegiatan pembangunan, ada foto dan videonya. Di situ tim kami turun ke lapangan dengan menyegel tapi tidak sepenuhnya. Masih ada pintu keluar masuk. Faktanya, setelah kami pasang barikade dan Pol PP line, ternyata masih ada kegiatan di sana. Walau tidak terlihat dari luar, tapi di dalam ada kegiatan,” jelasnya.
Menurut Modjari, siapapun yang membuka segel bisa dikenakan pidana. Akan tetapi dalam kasus ini pihaknya memberikan toleransi karena ketidaktahuan pemilik bangunan.
“Saya juga menyadari, mungkin ketidaktahuan mereka, itu bisa kita bawa ke ranah hukum. Kita ambil langkah persuasif, karena target kami melakukan hal tersebut hanya ingin masyarakat mematuhi peraturan, jika warga melakukan pembangunan harus ada izin mendirikan bangunan,” urainya.
Saat ini, aktivitas pembangunan sudah berhenti total dan terus dilakukan pemantauan oleh Satpol PP Kota Mojokerto sampai pemilik menyelesaikan pengurusan IMB.
