Ilustrasi.
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Program perlengkapan sekolah gratis untuk siswa baru SD dan SMP yang merupakan program prioritas Walikota Mojokerto Ika Puspitasi dalam dunia pendidikan sejatinya cukup membantu.
Dalam program tersebut, tiap peserta didik baru mendapat seragam tiga stel yang dibagikan berupa kain. Yakni, seragam nasional, pramuka, dan batik khas daerah. Selain itu, juga mendapatkan sepatu dan tas.
Namun, dalam realisasinya selalu menemukan kendala pada saat masuk lelang. Sehingga pembagiannya pun kerap molor.
Para siswa baru pun harus rela menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah gratis yang dijanjikan Pemkot Mojokerto. Seharusnya ribuan siswa baru SD dan SMP mendapatkannya sebelum awal tahun ajaran baru dimulai.
Namun ada juga orang tua wali murid yang memilih untuk membeli sendiri seragam sekolah. Lantaran khawatir, anaknya enggan sekolah hanya karena tak mengenakan seragam yang semestinya. Utamanya siswa baru tingkat SMP.
Molornya program seragam gratis itu pun membuat pengeluaran para wali murid menjadi dobel. Belum lagi ketika kain seragam gratis dibagikan, orang tua siswa kembali dibebani ongkos jahit.
Pembagian program gratis yang bersumber dari APBD itu diketahui tidak tepat waktu empat tahun berturut-turut, mulai tahun ajaran 2019 sampai 2022. Bahkan, pada tahun 2020 sempat akan dibatalkan menyusul adanya pengalihan anggaran atau refocusing untuk penanganan Covid-19.
Adapun rincianya, pada tahun ajaran 2019/2020, para murid baru di tingkat SD dan SMP Sederajat di Kota Mojokerto mulai masuk sekolah pada 15 Juli 2019. Namun baru mendapatkan kain seragam pada akhir bulan Juli 2019.
Saat itu Dinas P dan K terkendala utama hanya soal presedur. Sebab, dalam pengadaannya, dibutuhkan proses dan waktu yang lumayan panjang. Seperti segi kualitasnya harus menunggu hasil uji lab sesuai rekomendasi TP4D Kejaksaan serta kepolisian.
Para siswa baru di Kota Onde-onde kembali mendapatkan bantuan kain seragam gratis pada tahun ajaran 2020/2021. Pada tahun ini sempat akan dibatalkan menyusul adanya pengalihan anggaran atau refocusing untuk penanganan Covid-19. Namun, angaran untuk program perlengkapan sekolah gratis urung direfocusing.
Tetap saja perlengkapan sekolah gratis molor disalurkan. Siswa baru menerima perlengkapan sekolah bulan Agustus.
Pada tahun ajaran 2021/2022 dimulai pada 12 Juli 2021. Perlangkapan sekolah gratis baru dibagikan pada 17 September 2021 ke masing-masing SD dan SMP Sederajat di Kota Mojokerto.
Lagi-lagi, tahun ajaran 2022/2023 pembagian perlengkapan sekolah tidak dibagikan tepat waktu karena sempat mengalami tender gagal.
Gagalnya tender paket pengadaan seragam gratis itu, dipicu spesifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tidak sesuai dengan produk.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Mojokerto, Amin Wachid membenarkan jika penyaluran perlengkapan sekolah gratis dari Pemkot Mojokerto melalui Dinas P dan K kerap molor. Ia pun meminta maaf atas keterlambatan pihaknya dalam merealisasikan bantuan tersebut.
“2019 molor tapi tetap terlaksana. Yang tahun 2020 memang ada keterlambatan karena anggarannya sempat mau direfocusing, tapi dikembalikan lagi. Jadi tetap tersalurkan bulan Agustus. Kita meminta maaf atas keterlambatan pembagian seragam gratis kepada masyarakat,” katanya pada FaktualNews.co, Sabtu (20/8/2022).
Untuk tahun 2022, jelas Amin, pada pengajuan tender mengalami kendala aturan TKD. Sehingga tender sempat gagal.
“Logikanya memang seharusnya dibagikan di awal tahun ajaran baru. Tapi ya bagaimana lagi karena memang terkendala ada aturan TKDN sehingga gagal. Saya akui saya salah, ” katanya.
Namun, telah dilaksanakan tender ulang dan selasai. PT Yasarah Karya Utama sebagai pemenang tender pengadaan kain seragam untuk siswa SD dengan nilai kontrak Rp 1.013.705.280. Dan CV Widya Sarana pemenang tender kain seragam untuk siswa SMP dengan nilai kontrak Rp 1.135.530.000.
Amin mengatakan, seragam gratis akan dibagikan dalam bentuk potongan kain. Masing-masing siswa akan menerima 3 stel. Rencananya, seragam gratis tersebut akan dibagikan pada bulan Oktober 2022.
“Saya minta maaf karena terlamat membagikan. Seragam, sepatu dan tas gratis nanti akan dibagikan bulan Oktober,” jelasnya.
Pihaknya mengetahui wali murid kebanyakan membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya sendiri, mulai dari seragam, sepatu, hingga tas. Namun, untuk pemakain seragam batik khas pihaknya tidak mewajibkan terlebih dahulu.
“Sebenarnya kita tidak mewajibkan beli seragam batik dulu. Tapi namanya orang tua kan tidak mau anaknya kecewa. Kalau mau beli di sekolahan ya tidak apa-apa, tapi tidak wajib,” jelasnya.
Molornya penyaluran perlengakapan sekolah gratis ini juga mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto.
Komisi II DPRD Kota Mojokerto yang mengawasi pendidikan mendesak Pemkot Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengevalusi proses pengadaan seragam gratis.
“Harusnya kan waktu PPDB, sebelum mulai tahun ajaran baru siswa menerima seragam agar tidak sampai beli sendiri, kan begitu logikanya. Kalau beli sendiri ya lumayan loh harganya,” kata ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Ery Purnawati.
Kendati demikian, Ery menandaskan, seharusnya dinas terkait bisa merubah sistem pelelangannya. Sehingga begitu tahun ajaran baru dimulai, maka semua murid baru bisa menerima seragam gratis tepat waktu. Sebab program seragam gratis sangat berarti bagi keluarga yang tidak mampu
“Kan kebiasaan mengajukan tender waktunya mepet-mepet. Seumpama tendernya di awal-awal, andaikan ada tender gagal, kan bisa tidak sampai menggangu waktu PPDB dan tidak sampai telat. Apakah sistemnya tidak bisa diperbaiki?,” tandasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, tahun ini bukan pertama kalinya seragam gratis telah dibagikan. Pada tahun 2019, pihaknya juga mendapatakan laporan serupa. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia berjanji menindaklanjuti dan menanyakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
Ia juga ingin mengetahui kendala dan solusi yang telah dilakukan pemerintah. Sebab, pembagian seragam sekolah gratis merupakan program prioritas.
“Ini masukan buat saya, nanti saya tanyakan ke Dinas Pendidikan,” ujarnya.
