Komoditi BPNT di Jombang Diduga Tak Sesuai Aturan, Agen Keluhkan Intervensi Camat

JOMBANG, FaktualNews.co – Penetapan bahan komoditi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang diduga tidak sesuai surat edaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini diketahui, setelah adanya informasi dugaan pemaksaan salah satu komoditi bahan pangan yang tidak sesuai dengan surat edaran Kemensos Nomor 673/s/BS/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022.

Dimana, dijelaskan dalam surat edaran tersebut, bahwa komoditi bahan pangan yang nantinya akan diterima Kelompok Penerima Manfaat (KPM) harus mengandung sumber protein nabati, karbohidrat, sumber protein hewani, serta sumber vitamin dan mineral.

Salah seorang agen e warung, mengatakan, dalam rapat yang digelar pada Kamis (19/8/2022) di Kantor Kecamatan Mojowarno, terdapat beberapa komoditi yang diusulkan agen, dicoret dan diganti. Dimana, bahan komoditi pengganti tersebut, dianggap tidak sesuai dengan edaran Kemensos.

“Jadi beberapa komoditi seperti kentang, tahu itu dicoret, diganti bawang merah. Ini kan ndak sesuai edaran kementerian,” ujar salah satu agen yang enggan disebut namanya.

“Ya kalau gini, nanti bisa terjadi gejolak. Ndak usah agen-agenan kalau gitu,” keluhnya.

Saat dikonfirmasi, Camat Mojowarno, Supriyono mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan evaluasi dan menampung aspirasi dari para KPM.

“Untuk proses penyalurannya seperti pada bulan April kemarin. Awalnya uang dan digeser ke kecamatan. Kita mengacu pada surat Sekda pada tanggal 15 Agustus kemarin,” ucapnya pada wartawan, Minggu (21/8/2022).

Melanjutkan, ia mengatakan dalam rapat, mengacu kembali pas surat yang ia sebut di awal, bahwa pihaknya diminta untuk menyiapkan terkait sembako, dimana yang pertama terkait edukasi KPM dan penentuan jenis komoditi, harga, satuan dengan jumlah.

“Kemudian kita juga sudah mulai rapatkan dengan Timkor Kecamatan. Jadi kita anggap mewakili KPM, karena keluhan BPNT tahun kemarin, evaluasinya yang paling tau produk, jumlah terutama jenisnya, lurah yang tau. Kemarin kita rapat dengan koordinator desa, sebagian agen e warung dan supplier,” ungkapnya.

Dari rapat yang dilakukan, pihaknya bersama beberapa perwakilan KPM dan agen e warung tersebut, ada beberapa bahan komoditi yang dihapus, yakni kentang, tahu dan kacang kulit.

Ia juga melanjutkan, bahwa keputusan dari rapat kemarin belum final. Salah satu alasan mengapa belum selesai, yakni belum ditetapkannya harga. Dirinya menyebut, unruk penentuan harga itu, supplier yang mengetahui. “Kita kan mengacu pada jenis yang disajikan agen e warung itu kan, tidak sepenuhnya kita lepas,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, untuk keputusan pada rapat kemarin, ia menegaskan memang belum final. Namun, untuk jenis komoditi disebutnya sudah final.

“Kalau harga belum. Jenis yang ditawarkan agen e warung itu beras 20 kilogram, daging ayam beku 2 kg kalau tidak salah, kemudian kentang, kacang, tahu, telor kita bahas satu-satu kita tawarkan dan kasih pendapat pak lurah,” jelasnya.

Namun, dari beberapa yang diajukan tersebut, beberapa komoditi di coret. Ia menuturkan, ada alasan mengapa mencoret beberapa jenis komoditi yang akan diterima KPM.

“Terutama Kentang, karena sudah mewakili karbohidrat ya, terus evaluasi kemarin, kentang itu juga kan kualitasnya tidak menentu, ada yang stoknya kurang, busuk dan sudah terlalu lama. Jadi untuk unsur karbohidrat sudah diwakili beras,” ungkapnya.

Kemudian ada kacang, ia juga memberikan alasannya bahwa kualitas kebersihan kacang itu tidak standar. Pihaknya juga sebenarnya sudah mencari kualitas kacang yang bagus. Namun, atas hasil dari evaluasi, kacang tidak dimasukkan, karena menurutnya, banyak kacang yang kemudian dijual kembali oleh masyarakat penerima bantuan.

“Terus seperti tahu, nanti yang direkom cuma dua, distribusi produsen juga tidak mungkin dalam jumlah besar, meskipun 4 tapi ya kualitasnya juga gampang kecut dan gampang hancur,” katanya lebih lanjut.

Beberapa komoditi yang dicoret itu lantas diganti ke bawang merah. Menurutnya, bawang juga masuk dalam unsur vitamin, itu juga merupakan usulan dari para kepala desa.

“Untuk jenis komoditi itu sudah disepakati, cuma untuk yang harganya ini belum. Karena kemarin saat rapat yang datang dari pihak supplier itu bukan suppliernya langsung, cuma dari paguyuban e warung jadi hanya sekedar pengantar saja,” imbuhnya.

Sehingga, untuk penentuan harga, memang tidak serta merta langsung menentukan harganya berapa.

“Murni keputusan kemarin itu, kita merangkul keluhan-keluhan, sama pengalaman tahun kemarin juga. Terus juga pak lurah ini kan hanya sekedar menampung aspirasi saja,” pungkasnya.