Pimpinan Pemuda Muhammadiyah se Mataraman Tolak Muktamar Tahun 2023
KEDIRI, FaktualNews.co – Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPM) Mataraman, yang meliputi PPM Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Kota Blitar, dan Kabupaten Pacitan, menolak dan melayangkan keberatan terkait keputusan PP Pemuda Muhammadiyah yang akan menggelar Muktamar Pemuda Muhammadiyah di bulan Mei 2023 mendatang.
Hal itu dilakukan, karena Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPM) Mataraman menilai, jika keputusan Tanwir yang mengamanatkan Muktamar Pemuda Muhammadiyah harus terlaksana di tahun 2022 sudah final.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPM) Mataraman menggelar silaturahmi dan diskusi di Beach Cafe Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Rabu (31/8/2022).
“Jadi sudah menjadi keputusan bersama seluruh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah (PPM) Mataraman, untuk menolak Muktamar di tahun 2023. Hal ini karena sudah menyalahi keputusan Tanwir yang mengamanatkan Muktamar yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu. Maka sudah tepat kami keberatan jika Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan tahun depan,” tegas M Afwan Al-Asgaf, Ketua PPM Kabupaten Kediri.
Gus Afwan menambahkan, bahwa di Muhammadiyah itu diajarkan tertib administrasi organisasi.
“Bahkan kita sering membangga-banggakan sebagai organisasi yang taat aturan sesuai dengan tatanan dan AD/ART. Tetapi dengan melihat kondisi realita tentang pelaksanaan Muktamar ini yang sudah ada dua kali Surat Keputusan (SK), dan keputusan tersebut sama sekali tidak mengindahkan hasil keputusan Tanwir. Maka ini patut kita pertanyakan bersama,” jelasnya.
Menurut Afwan, harusnya Pimpinan Pusat menjadi contoh bagi pimpinan dibawahnya.
“Ini malah menjadi guyonan di akar rumput. Kita ini sering mengkritik perpanjangan masa jabatan, seperti wacana tiga periode masa jabatan presiden. Tetapi ini, Pemuda Muhammadiyah malah contoh yang tidak baik. Ya kalau memang ada yang mengharuskan Muktamar dilaksanakan di tahun 2023, maka setidaknya harus melalui Tanwir. Karena legalitas Pimpinan Pusat dibulan dimana harus dilaksanakan Muktamar di tahun ini (2022), karena ini juga berdampak pada pimpinan yang ada dibawahnya,” tutup M Afwan Al-Asgaf.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah Horo Wahyudi, menyampaikan, bahwa Pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya jago politik saja. Namun juga jago dalam bidang ekonomi.
“Jika para Pemuda Muhammadiyah memiliki keahlian dan kemapanan dalam hal ekonomi, maka akan menjadi contoh organisasi lainnya. Coba sejenak kita bayangkan bersama, jika ada 10 saja anggota Pemuda Muhammadiyah dari kita ini yang jago ekonomi, maka saya yakin betul urusan pendanaan kegiatan akan beres,” ujarnya.
“Sektor ekonomi ini sangat penting dan juga menjadi fokus jihad dari Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan hasil Muktamar yang diselenggarakan di Makassar, yakni Muhammadiyah mengamanatkan untuk jihad ekonomi setelah jihad di bidang pendidikan, kesehatan dan politik,” pungkasnya.
