Caption: Ketua Fraksi PDIP Saifudin Zuhri, setelah rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Surabaya.
SURABAYA, FaktualNews.co – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah, mendapatkan protes keras dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari Mahasiswa maupun Buruh.
Protes ini ditunjukkan dengan cara melakukan aksi demontrasi yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Mereka meminta, agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM pasca indonesia diterjang Pandemi Covid-19. Pasalnya, saat ini masih dalam pemulihan di sektor ekonomi.
Kenaikan BBM ini juga menjadi sorotan partai politik (Parpol) di DPRD Kota Surabaya. Kemarin, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya, menyatakan 4 sikap penolakan kenaikan BBM.
Namun disisi lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya, mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi, menaikkan harga BBM.
Sikap Fraksi PDIP tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PDIP Saifudin Zuhri, setelah rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Surabaya, menyikapi Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2022.
Saifudin Zuhri menegaskan, Fraksi PDIP menilai, kenaikkan harga BBM yang dilakukan pemerintah, sudah melalui berbagai kajian yang mendalam.
“Seperti situasi ekonomi global dan naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM menjadi konsekuensi yang dilakukan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat secara luas,” imbuhnya.
Selain itu kenaikkan harga BBM diikuti dengan pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sektor lain ke masyarakat. “Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan tunai,” jelas anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Ipuk itu, penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi.
“Mungkin mereka belum menerima informasi secara utuh, atau belum mengerti latar belakang dinaikkannya harga BBM oleh pemerintahan Jokowi,” terangnya.
Saifudin menyarankan supaya pemerintah tidak henti memberikan penjelasan kepada masyarakat akan hal tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat menjelaskan dan memaparkan secara konkrit agar masyarakat memahami,” tutup dia.
