Fraksi PDIP Jember Akhirnya Tandatangani Pakta Integritas Tuntutan Tolak Kenaikan BBM
JEMBER, FaktualNews.c – Setelah mendapat desakan dari ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Jember, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya turut menandatangani Pakta Integritas menolak kenaikan harga BBM.
Meski sebelumnya, hanya FPDIP DPRD Jember yang belum menandatangani pakta integritas yang diajukan mahasiswa, saat aksi unjuk rasa (unras), Jumat sore (9/9) kemarin.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Tabroni, saat dikonfirmasi mengaku sedang ada kegiatan partai yang tidak bisa ditinggal di luar kota Jember.
Usai menemui perwakilan massa aksi di Gedung DPRD Jember, Sabtu (10/9/2022). Tabroni mengatakan, pihaknya butuh berdiskusi terlebih dahulu dengan massa aksi.
“Sebenarnya kami ingin ada dialog, antara DPRD dengan mahasiswa. Terkait tuntutan yang dituangkan dalam pakta integritas (soal penolakan kenaikan BBM) yang diberikan kepada DPRD,” kata Tabroni saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Menurutnya, situasi atau kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, memang merupakan sesuatu yang tidak populer tapi harus diambil.
“Seperti halnya kasus global perang antara Rusia dengan Ukraina, ini berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami kenaikan. Sehingga berpengaruh pada perekonomian di tingkat nasional negara kita. Kebijakan soal kenaikan harga dengan pengurangan subsidi ini, harus diambil,” ujarnya.
“Soal ini mahasiswa harus dipahamkan dulu hal tersebut. Walaupun faktanya terlihat memberikan dampak langsung dengan pengurangan subsidi ini. Tapi sebenarnya kita ingin sampaikan, bahwa faktanya yang menikmati subsidi adalah 80 persen masyarakat kelas menengah ke atas,” sambungnya menjelaskan.
Sehingga dengan kondisi itu, lanjut mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jember ini, pemerintah pusat mengambil keputusan dan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
“Tapi kemudian subsidi itu dialihkan kepada BLT, atau subsidi upah, subsidi transportasi, yang merupakan bagian dari memindahkan uang yang banyak, kepada masyarakat langsung khususnya warga kecil. Jadi PDI perjuangan ingin memberikan pemahaman itu lewat diskusi,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Tabroni, diakui olehnya saat ini pemerintah pusat hanya memiliki upaya untuk menyelamatkan roda perekonomian dengan dilakukan penyesuaian harga khususnya untuk BBM.
Menyoroti soal alasan pengalihan anggaran subsidi yang disampaikan Tabroni, menurut Korlap Aksi, Muhammad Rizal Nurdiansyah, adalah konteks lain dari fokus utama soal kritik dari para mahasiswa menyoal kenaikan harga BBM.
“Dalam diskusi kami dengan Fraksi PDI Perjuangan, juga ada sangkut pautnya dengan data penerima bantuan. Karena disampaikan tadi soal alasan kenaikan BBM untuk mengalihkan subsidi lebih tepat sasaran. Karena fakta yang kami ketahui, untuk BLT itupun juga tidak tepat sasaran. Karena lebih kepada masyarakat menengah, bahkan masyarakat menengah ke atas. Bukannya menengah ke bawah,” ulasnya.
“Untuk soal ini, nantinya pun akan kami sorot dan kawal. Sebagai fungsi kami sebagai garda terdepan masyarakat. Namun demikian, desakan utama kami adalah protes tegas soal adanya kenaikan BBM,” tandasnya.
