Kader PKS Kota Kediri Flas Mob di Taman Brantas, Ini Tujuan
KEDIRI, FaktualNews.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kediri menggelar aksi simpatik menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Taman Brantas Kota Kediri, Sabtu (10/9/2022). Belasan kader PKS ini membawa banner yang isinya menolak kenaikan BBM dan dikalungkan di leher. Selanjutnya mereka melakukan flas mob dengan menari lagu PKS Go.
Mereka menilai, momentum kebijakan tersebut tidak tepat, karena kondisi ekonomi masyarakat belum pulih setelah dilanda pandemi Covid-19 dan melambungnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu.
Tak pelak aksi unik mereka menarik perhatian dari para pengendara yang lewat di depan Taman Brantas Kota Kediri. “Unik sih mas aksi mereka, yang menolak kenaikan BBM dengan Flasmob. Kami sebagai rakyat kecil juga mendukung aksi mereka yang menolak kenaikan BBM,” kata Agus, salah seorang pengguna jalan yang lewat.
Ketua DPD PKS Kota Kediri Mukti Wibowo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencapai hingga 30 persen, akan menimbulkan efek domino. Karena akibatnya akan meningkatnya biaya transportasi dan ongkos produksi, sehingga harga-harga kebutuhan pokok akan naik.
“Dampak kenaikan BBM juga akan menurunkan daya beli masyarakat, memukul sektor UMKM dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan di Indonesia,” ujar Mukti Wibowo.
Mukti menambahkan, pemerintah telah mendapatkan mandat dari rakyat, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Bantuan sosial nontunai dan bentuk bantuan langsung lainnya tidak menyelesaikan masalah dan hanya bersifat sementara. Bantuan yang diterima tidaklah sebanding dengan meningkatnya harga-harga, apalagi kalau usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi mereka terpukul,” imbuh Mukti.
PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
“Kita akan terus mengawal dan membela kepentingan rakyat, mendesak pemerintah untuk mereview kebijakan tersebut dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mengkaji serta menundaproyek-proyek yang tidak prioritas seperti IKN dan kereta api cepat. Pemerintah juga harus menghemat anggaran dengan mengurangi jabatan-jabatan dan departemen yang tidak urgen,” tutup Mukti Wibowo.
