Pertemuan antara Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi dan perwakilan RT.
SIDOARJO, FaktualNews.co-Rencana kanaikan insentif atau operasional RT/RW senilai Rp 6 juta per tahun atau Rp 500 ribu perbulan, hingga saat ini belum terealisasikan. Padahal, rencana penambahan operasional tersebut, masuk dalam 17 program kerja ‘Sidoarjo MAS’.
Imam Tohari selaku Ketua RT 26/RW 06 Perumahan Citra Sentosa Mandiri, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo mengatakan jika hingga detik ini insentif atau biaya operasional RT masih belum ada penambahan. “Masih Rp 100 ribu perbulan,” katanya, Minggu (9/10/2022).
Insentif Rp 100 ribu tersebut, lanjut Imam, baru bisa diambil 3 bulan sekali di kantor balai desa dengan membawa stempel RT dan fotocopy KTP. Rencana penambahan insentif tersebut merupakan janji politik bupati dan wakil bupati Sidoarjo sebelum mereka terpilih dan masuk dalam 17 program kerja mereka.
Tentu janji politik tersebut membuat para RT di Kabupaten Sidoarjo berharap banyak jika penambahan insentif mereka terealisasikan. “Saya tahu janji politik bupati dan wakil bupati akan menaikkan insentif kami jika mereka terpilih. Nyatanya mereka sudah hampir dua tahun menjabat tapi janji mereka belum dilakukan,” terang Imam.
Hal senada juga diungkapkan Ahmad Samsurizal, Ketua RT 1/RW 1 Dusun Kauman, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Yang membedakan dirinya menerima insentif atau biaya operasional RT senilai Rp 600 ribu setiap 3 bulan sekali atau Rp 200 ribu perbulannya.
“Saya tidak tahu kalau ada insentif seratus ribu perbulan di RT lain. Kalau saya menerima enam ratus ribu dan bisa diambil setiap tiga bulan sekali, berarti dua ratus ribu rupiah perbulannya,” kata Ahmad
Sementara itu, Yohanes Wali ketua RT 17/ RW 08 Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo menegaskan jika biasa operasional atau insentif yang dia terima sebagai RT sebesar Rp.100 ribu dan belum ada kenaikan hingga saat ini. “Menurut kami, nilai seratus ribu rupiah ini sangat tidak layak untuk operasional RT dan RW dalam sebulan untuk melayani warga,” kata Yohanes.
Yohanes mencontohkan jika ada kedukaan atau ada warga yang sakit setidaknya RT dan RW lah sebagai penggerak woro-woro ke warga untuk silahturahmi sekaligus menjalin kerukunan warga.
“Tentu Pak RT dan Pak RW minim ada isi dompet sebagai tali kasih kepada warga yang lagi kesusahan. Jadi menurut saya anggaran untuk operasional ketua RT dan RW adalah investasi yang tepat untuk komunikasi sosial dan budaya di masyarakat. Pemkab Sidoarjo harus memandang ini sebagai sesuatu yang positif,” ungkapnya.
Terkait masalah seperti ini, Yohanes bersama sejumlah perwakilan ketua RT di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati curhat atas permalasahan tersebut ke DPD Partai Golkar Sidoarjo. “Harapan kami DPD Partai Golkar melalui Ketua DPD, Adam Rusydi bisa menyuarakan jeritan hati kami (RT/RW red) melalui legislatif atau legislatornya di DPRD Sidoarjo,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi mengungkapkan jika pihaknya menerima banyak keluhan RT/RW terkait dana operasional RT/RW yang belum ada kenaikan. Atas keluhan yang disampaikan kepadanya tersebut dirinya akan mengawal permasalahan ini
“Anggota Fraksi Golkar di DPRD Sidoarjo siap mengawal permasalahan pengurus RT/RW ini. Secepatnya akan dibahas anggota Fraksi Golkar bersama pihak instansi terkait di Pemkab Sidoarjo,” kata Adam Rusydi.
Adam melanjutkan jika pengurus RT/RW adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat di lingkup masyarakat tingkat bawah atau perkampungan. “Mereka patut mendapat penghargaan yang layak, patut mendapat operasional yang layak,”papar Anggota DPRD Jatim Ini.
