Korupsi Dana Pembangunan Bumdes Rp 797 Juta, Mantan Kades di Mojokerto Dibui
MOJOKERTO, FaktualNews.co – Mantan Kepala Desa (Kades) Sumbersono, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Trisno H (37) dijebloskan ke bui oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto.
Ia ditahan lantaran terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan BUMDes senilai Rp 797 juta.
Ia menjabat sebagai Kades Sumberwono pada tahun 2013-2019. Sedangkan dugaan korupsi itu dilakukan sejak tahun 2018-2019.
Penetapan tersangka sendiri setelah Trisno menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik pidana khusus Kejari Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/10/2022). Ia mulai diperiksa pukul 11.00 sampai 14.30 WIB.
Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono mengatakan, tersangak Trisno H diduga melakukan tindak pidana korupsi pembangunan BUMDesa yang beridiri di atas tanah kas desa di Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto
“Pembanguan BUMDes di atas tanah kas desa tidak sesuai dengan yang dianggarkan APBD desa dan tidak ditemukan data dukung laporan pertanggung jawaban. Sehingga sudah sepatutnya saudara TH ditetapkan sebagai tersangka,” katanya saat konferensi pers, Rabu (19/10/2022).
Berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto, perbuatan tersangka menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 797.774.000 juta. “Tersangka kami tahan di Lapas Polres Mojokerto,” ujar Gaos.
Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi.
Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Mojokerto, Rizky Raditya menjelaskan, sesungguhnya anggaran yang digunakan itu bukan untuk pembangunan BUMDes.
Melainkan untuk pemeliharaan BUMDes, karena bangunannya sudah ada dan berdiri di tanah kas Desa. Dimana tanah kas desa tersebut berada di area lahan hijau atau LP2B.
“Artinya anggaran tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dari awalnya itu kan sebenarnya pemeliharaan, kalau memang pembangunan seharusnya dari awal itu ada proses pembangunan. Nah ini bangunannya sudah ada,” jelasnya.
Meski sudah berdiri, bangunan BUMDes yang rencananya digunakan pusat oleh-oleh belum beroperasi. Bahkan, saat tersangka menjabat belum mengurus proses perizinan menempati lahan LP2B kepada Bupati Mojokerto.
“Tanah kas desa itu merupakan lahan hijau, untuk persyaratan lahan hijau agar bisa dibangun banguanan harus ada persetujuan Bupati. Tapi itu tidak dilalui oleh kepala Desa (tersangka TH),” terangnya.
Rizky menyerahkan sepenuhnya kelanjutan bangunan tersebut. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memproses bangunan yang berada di atas lahan LP2B.
“Itu bukan ranah kami. Kalau mau mengembalikan ke lahan hijau itu ranahnya Pemerintah Daerah,” terangnya.
Ia memastikan, dalam perbuatan dugaan korupsi dana tersebut, tersangka melakukan semuanya sendiri. Tidak melibatkan perangkat desa yang lain.
“Untuk pembangungan BUMDes sendiri mantan kepala desa ini ambil alih semuanya, termasuk perencanaannya, tanpa melibatkan perangkat desa lain,” kata Rizky memungkasi.
