Kelompok suporter menyalakan lilin dan melakukan aksi Doa Bersama Solidaritas Untuk Suporter Arema di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (7/10/2022). [ANTARA FOTO]
FAKTUALNEWS.CO – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan mempercepat gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti seluruh pengurus federasi, demi transformasi kemajuan sepakbola Indonesia menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan yang berimbas pada terhentinya kompetisi.
Tapi beberapa pengamat sepakbola menyangsikan niat itu mengingat selama ini hasil kongres tidak menghasilkan perubahan signifikan.
Bahkan ada yang menduga, kongres tersebut hanya menjadi alat tawar-menawar kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan izin kompetisi.
Sejauh ini setidaknya sudah ada lima klub yang menuntut adanya KLB.
Apa isi surat PSSI kepada FIFA?
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, mengatakan bahwa pada Senin (31/10) pihaknya akan mengirimkan surat kepada FIFA yang menyatakan federasi akan menggelar percepatan Kongres Luar Biasa (KLB).
Agenda mencakup pergantian pengurus PSSI, mulai dari ketua umum hingga seluruh anggota Exco.
Di surat itu pula, tercantum tahapan-tahapan menuju kongres seperti proses pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang diputuskan pada 7 Januari 2023. Untuk kemudian dilakukan KLB Maret 2023.
“Surat balasan dari FIFA kita tidak tahu berapa lama, tapi bisa saja di situ FIFA menyetujui atau malah menyarankan digelar lebih cepat. Karena normalnya KLB itu dilaksanakan November 2023. Sementara, kita ajukan jadwal sesuai dengan yang memang normatif dalam aturan atau statuta,” ujar Vivin Cahyani kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/10).
Vivin berkata, ada beberapa hal yang membuat 12 anggota Exco memutuskan untuk mempercepat KLB.
Pertama, karena terjadinya tragedi Kanjuruhan yang membuat kompetisi Liga 1,2, dan 3 terhenti.
Kedua, sudah munculnya permintaan dari pemilik suara atau voters untuk mempercepat transformasi sepakbola yang dilayangkan secara resmi maupun tidak.
“Kami tahu bagaimana suasana kebatinan para klub dengan berhentinya kompetisi. Banyak yang harus dievaluasi yang membuat akhirnya kami berpikir jika transformasi bisa dipercepat lewat KLB, mengapa tidak?” imbuh Vivin.
“Jadi jabatan bukan sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Ketua umum juga sampaikan jangankan jabatan, nyawa saja nggak bisa ditahan. Kenapa kita harus berjuang untuk jabatan?”
Skeptis dengan niatan PSSI mempercepat kongres
Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, memilih sikap “berhati-hati” atas niatan PSSI mempercepat kongres sebelum mengetahui agenda utama KLB tersebut.
Sebab, di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada federasi yang dianggap tidak becus mengurus sepakbola Indonesia, hasil kongres tidak akan membawa perubahan apapun jika agenda utamanya bukan soal perubahan kepengurusan.
Perubahan yang ia maksud ialah, memastikan pengurus PSSI yang saat ini menjabat tidak akan terpilih lagi pada kongres mendatang.
“Yang jelas masyarakat butuh perubahan, butuh sesuatu yang responsif. Salah satunya menurut saya, diperlukan perubahan kepemimpinan,” kata Kusnaeni kepada BBC News Indonesia.
“Kita sering liat KLB itu dilakukan berulang kali tapi hasilnya tidak maksimal. Sehingga ada atau tidak ada KLB perubahan nggak terasa. Ujung-ujungnya 4L (lu lagi-lu lagi) pengurusnya.”
Itu mengapa, Kusnaeni sangat berharap kepada pemilik suara (voters) yang terdiri dari klub, Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Klub Sepak Bola Wanita, Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Wasit, Asosiasi Pemain, dan Asosiasi Pelatih, untuk benar-benar menggunakan haknya demi perubahan sepakbola Indonesia di masa mendatang.
“Mereka harus memikirkan sepakbola Indonesia bukan hanya hari ini, tapi jauh ke depan dan itu diimplementasikan dalam bentuk keseriusan dalam membentuk kepengurusan dengan memilih orang yang tepat.”
Selain soal pergantian kepengurusan, dia juga berharap KLB nanti juga merevisi status PSSI dalam hal penyelenggaraan kompetisi.
Ke depan, katanya, PSSI harus diberi mandat lebih besar untuk ikut mengawasi dan mengatur kompetisi. Jangan hanya berhenti di operator yakni PT Liga Indonesia Baru.
Dalam kasus Kanjuruhan, menurut Kusnaeni, kompetisi berjalan berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020 dan PSSI tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Kalau format sekarang, urusan kompetisi wilayah operator sehingga federasi tidak terlibat. Lalu siapa yang mengawasi kalau tidak ada federasi? Dulu ada BOPI tapi sudah dibubarkan.”
Sementara itu Koordinator Save Our Soccer sekaligus anggota dari TGIPF, Akmal Marhali, mencurigai keputusan pengurus PSSI mempercepat KLB hanya sebagai “alat tawar-menawar” ke pemerintah agar mengeluarkan izin menggelar kompetisi.
Kalau merujuk pada rekomendasi TGIPF, KLB dilaksanakan setelah seluruh pengurusnya mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan.
“Kalau sesuai rekomendasi TGIPF adalah kenapa ada KLB? Karena poin pengurus PSSI mengundurkan diri. Ketika mundur terjadi kekosongan kekuasaan, itu sebabnya perlu digelar KLB. Ini pengurus tidak ada yang mundur,” tutur Akmal kepada BBC News Indonesia.
Karenanya Akmal meminta publik harus berhati-hati dengan langkah PSSI sebelum ada kepastian soal agenda utama KLB. Sepanjang pengamatannya, pemerintah selalu bisa dikangkangi PSSI dengan berlindung di bawah statuta FIFA.
Apalagi sebulan pasca tragedi Kanjuruhan dan di tengah besarnya desakan publik agar ketua umum dan pengurusnya mundur, tak ada satupun yang memiliki inisiatif untuk melepaskan jabatan sebagai bentuk tanggung jawab.
Bahkan, dari 12 rekomendasi yang dipaparkan TGIPF belum ada satupun yang dijalankan.
“Ini (KLB) permainan politik saja, orang dari awal mereka menolak rekomendasi kok, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman betapa negara selalu dikangkangi PSSI dengan tameng FIFA.”
“Jadi harus waspada, apakah ini tulus niat KLB dijalakan atau KLB jadi alat barter seolah-olah digelar KLB selesai sudah masalah Kanjuruhan.”
Kata Akmal, jika pengurus PSSI serius mau mentransformasi sepakbola Indonesia maka mereka harus memastikan tidak ada pengurus lama yang mencalonkan diri pada KLB Maret nanti.
Menjawab keraguan itu, Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, mengatakan publik bisa menilainya lewat mekanisme pemilihan yang berlangsung terbuka.
Mulai dari tahapan, jadwal, dan pemilihan yang bisa disaksikan oleh jurnalis. Komite pemilihan juga, klaimnya, membuka peluang sebesar-sebarnya bagi siapa saja yang mengajukan diri.
“Soal 4L (lu lagi-lu lagi) itu publik yang menilai saya tidak bisa membuktikan pasti akan orang yang berbeda. Kan itu mekanisme pemilihan sama seperti pilkada yang pilih voters,” imbuhnya.
Bagaimana respons klub?
Setidaknya sudah ada lima klub yang menuntut KLB dengan mengirim surat ke PSSI, di antaranya Persis Solo, Persebaya Surabaya, Madura United, PSM Makassar, dan Persikab Kabupaten Bandung.
Manajer Persebaya Surabaya, Yahya Alkatiri, berkata tujuan pihaknya melayangkan surat berisi KLB itu yakni ingin agar sepakbola Indonesia jauh lebih baik daripada yang sekarang.
“Jadi langkah-langkah apapun untuk perbaikan harus kita dukung,” ujar Yahya kepada wartawan Ahmad Musthofa Azany yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Dia juga mengatakan sudah menjajaki komunikasi dengan klub lain soal dukungan menggelar KLB. Namun ia enggan menyebutkan klub lain itu.
Ia cuma mengklaim, “semuanya mendukung untuk perbaikan sepakbola”.
Sebelumnya Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep, menyatakan secara terbuka di media sosial untuk meminta KLB.
“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PERSIS meminta kepada PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) selambat-lambatnya 30 hari setelah surat ini dikirim,” tulis Persis dalam suratnya, dilansir dari laman resmi klub.
Madura United juga mengajukan hal serupa. Dalam pernyataan resmi klub yang disampaikan lewat media sosial, Madura United meminta pengurus PSSI mundur dari jabatannya, sesuai rekomendasi TGIPF.
“Namun jika PSSI tidak ada keinginan melaksanakan rekomendasi TGIPF (mundur), maka kami akan segera mengirim surat resmi untuk melaksanakan KLB,” tulis Madura United di Twitter.
Kemudian PSM Makassar melalui CEO yang baru, Sadikin Aksa, mengajukan tiga permintaan salah satunya adalah segera menggelar KLB sebagai bentuk transformasi sepak bola nasional.
Pada Kamis (27/10) Manajer Persikab Kabupaten Bandung, Nandang Sunandar, mendesak PSSI untuk menggelar KLB. Persikab ingin KLB segera digelar meski masih menunggu hasil rapat antarmanajer klub Liga 2.
“Kita menunggu, kebetulan ada rapat antarmanajer hari Jumat besok, nanti rapat hasilnya dari situ kita bahas. Tapi kalau Persikab sendiri setuju kalau KLB itu. Saya pribadi juga [setuju],” kata Nandang seperti dilansir Detik.com.
