Tuntaskan Praktik Prostitusi, Seluruh Elemen Masyarakat di Situbondo Harus Terlibat
SITUBONDO, FaktualNews.co-Untuk menyelesaikan praktik prostitusi di sejumlah eks lokalisasi di Kabupaten Situbondo, perlu kerjasama lintas OPD di Pemkab Situbondo. Terpenting keterlibatan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Situbondo, karena masalah prostitusi sangat kompleks.
“Perlu kolaborasi lintas OPD dan elemen masyarakat untuk menanggulangi prostitusi. Karena hal ini bukan hanya menertibkan, tapi bagaimana juga melakukan rehabilitasi pekerja seks komersial (PSK),” kata Buchari, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Situbondo, Senin (23/1/2023).
Menurut dia, selain harus melakukan kerjasama banyak pihak untuk menghentikan praktik pelacuran di bekas lokalisasi, seperti dengan OPD terkait, yakni Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, juga dengan para tokoh agama dan masyarakat setempat.
“Sedangkan dua eks lokalisasi yang ditengarai masih beroperasi, yakni lokalisasi gunung sampan Desa Kotakan, Kecamatan Kota, dan Bandengan Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, dan sejumlah warung remang-remang di beberapa titik jalur pantura Situbondo,” katanya.
Buchari menegaskan, sebagai penegak Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Prostitusi, pihaknya sudah melaksanakan tugasnya, dengan cara melakukan penertiban di bekas lokalisasi maupun warung remang-remang.
Namun kegiatan penertiban atau razia yang dilakukan di bekas lokalisasi kurang efektif, bahkan para PSK kembali ke tempat bekas lokalisasi setelah beberapa waktu kemudian usai terjaring razia.
“Ini tidak hanya soal penertiban di bekas lokalisasi, tapi juga bagaimana merehabilitasi pekerja seks komersial. Jadi, penertiban tidak akan menyelesaikan masalah, karena setelah kami melakukan penertiban mereka kembali lagi,” bebernya.
Buchari menambahkan, kalau dilakukan penutupan, para PSK itu perlu dibekali keterampilan dan penyediaan lowongan kerja, sehingga mereka tidak kembali lagi ke tempat pelacuran.
“Selain itu, mucikari juga perlu diberikan pembinaan, termasuk pria hidung belang yang datang juga harus mendapatkan ganjaran, sehingga menimbulkan efek jera. Karena transaksi prostitusi tidak hanya adanya PSK, tapi mucikari dan pria hidung belang menjadi penyebab eksistensi pelacuran,” ucapnya.
Buchari menambahkan, selama ini Satpol PP kerap memberikan pembinaan kepada para PSK melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan harapan mereka mendapatkan hidayah dan memilih pekerjaan yang lebih terhormat.
“Kami juga menawarkan pekerjaan yang layak dan terhormat. Salah satunya bekerja di pabrik rokok serta di PT PMMP yang bergerak di bidang industri. Untuk menyelesaikan praktik prostitusi, sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menampung para PSK,” pungkasnya.
