SITUBONDO, FaktualNews.co – Jumlah anak yang mengalami stunting ternyata cukup tinggi di Situbondo. Bahkan, pada tahun 2022 lalu, tercatat sebanyak 2.878 anak yang mengalami stunting.
“Dari jumlah total sebanyak 40 ribu balita, ada sebanyak 2.878 anak mengalami stunting,” ujar Siti Mardiyah, Kabid Kesehatan Masyarakat, pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo, usai hearing bersama komisi IV DPRD Situbondo, Selasa (21/02/2023).
Menurutnya, untuk menurunkan angka stunting, pihaknya akan melakukan antisipasi sejak dini, terutama terhadap anak sekolah mulai SMP dan SMA, khusus remaja putri agar minum darah, minimal satu sekali.
“Bahkan, program tersebut sudah kita lakukan melalui gerakan aksi bergizi, itupun dilakukan disejumlah sekolah di Situbondo,” bebernya.
Lebih jauh Mardiyah menegaskan, Dinkes Situbondo juga mengawal seribu hari pertama kehidupan ibu hamil, agar tidak kekurangan gizi. Sehingga saat melahirkan tidak prematur dan berat bayi yang dilahirkan tidak rendah.
“Jadi sejak hamil diberi pil tambah darah sebanyak 90 tablet dan diberi BMT selama 90 hari,” jelasnya.
Siti Mardiyah menegaskan, berdasarkan bulan timbang, angka stunting di Situbondo mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Untuk tahun 2021 angka sunting kita sebesar 8.28 persen, sedangkan saat ini 7.08 persen,” ujarnya.
Sementara itu, wakil ketua komisi IV DPRD Situbondo, H Tolak Atin mengatakan, pihaknya sengaja memanggil Dinkes Situbondo, lantaran DBD mulai mewabah, sedangkan angka stunting juga tinggi di Kabupaten Situbondo. “Kami memanggil Dinkes, lantaran DBD dan stunting juga tinggi di Situbondo,” ujar H Tolak.
Menurut dia, berdasarkan penjelasan dalam rapat koordinasi (Rakor) tersebut, angka stunting di Situbondo naiknya sangat tinggi hingga mencapai 30.29 persen.
“Untuk capaian kinerja di tahun 2021 upaya penurunan angka sunting itu mencapai sebanyak 23 persen. Jadi naiknya sangat signifikan,” ujar H Tolak Atin.
Lebih jauh H Tolak menegaskan, terkait anggaran yang digunakan untuk mengintervensi penurunan angka stunting cukup besar. Misalnya saja anggaran BLT dan sembako di Dinas Sosial yang mencapai puluhan miliar, akan tetapi anggaran itu tidak mampu mengintervensi terhadap resiko stunting.Sehingga, untuk tahun ini resiko stunting di Situbondo mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
“Saya berharap tim percepatan penurunan angka stunting yang telah dilantik oleh bupati itu benar benar ada koordinasi,” bebernya.
Pihaknya sangat kecewa terhadap Kepala Dinkes Situbondo. Pasalnya, Kepala Dinkes Situbondo tak hadir dalam rakor tersebut, dan hanya diwakilkan kepada Sekdis Dinkes Situbondo dan kepala bidang Kesehatan masyarakat. “Seharusnya kepala Dinkes Situbondo hadir, karena yang dibahas sangat penting,” pungkasnya.