Direktur SIGAB, Suharto, didampingi Ketua PPDiS Luluk Ariyantiny.
SITUBONDO, FaktualNews.co – Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional ke-V Tahun 2023 yang berlangsung mulai tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2023. Kegiatan bertemunya para difabel di Indonesia dilaksanakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Situbondo.
Temu inklusi nasional ke-V tahun 2023, merupakan event dua tahunan para difabel, dengan tema ‘Berdaya dalam Keragaman Menuju Indonesia Inklusif 2030’ ini dibuka langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Ketua Panitia Temu Inklusi Nasional ke-5, Suharto mengatakan, temu inklusi adalah forum dua tahunan bertemunya organisasi dan pegiat difabel atau penyandang disabilitas, akademisi, pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak lainnya untuk mendiskusikan tantangan serta berbagi praktik baik dan gagasan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya inklusif disabilitas di Indonesia.
“Jadi temu inklusi telah dimulai sejak tahun 2014 dan telah berlangsung sebanyak lima kali. Di antara hasilnya adalah model Desa Inklusi sebagai representasi ekosistem pemerintahan terkecil, yang hingga saat ini telah direplikasi oleh lebih dari 250 Desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan dari praktik ke kebijakan dan memulai dari masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/8/2023).
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur SIGAP (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) ini meyakini, acara ini mampu memberikan perubahan. Terbukti dengan model Desa Inklusi yang mampu mendekatkan layanan dasar kepada masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara lebih merata.
“Kami mengapresiasi penuh rangkaian kebijakan Bapak Presiden kepada Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disahkannya 7 dari 8 Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas,” tambahnya
Suharto melanjutkan, temu inklusi juga telah melahirkan Komisi Nasional Disabilitas (KND). “Sebagian telah menunjukkan hasil, seperti makin banyaknya fasilitas publik yang lebih aksesibel, serta bertambahnya penyandang disabilitas yang direkrut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 5.923 orang sejak tahun 2017 hingga sekarang,”bebernya.
Lebih jauh Suharto menambahkan, lambannya harmonisasi dan implementasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan, minimnya transparansi dan akuntabilitas, data yang tidak akurat, minimnya partisipasi penyandang disabilitas, serta kurangnya pemahaman yang memprioritaskan penyandang disabilitas sebagai bagian dari arus utama pembangunan menjadi tantangan besar.
“Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) yang seharusnya terbentuk di seluruh Provinsi setelah ditetapkan aturannya pada tahun 2021, hingga saat ini baru terbentuk di satu Provinsi, itu pun minim partisipasi penyandang disabilitas.
Komitmen Bapak Presiden terhadap inklusi penyandang disabilitas telah dinyatakan melalui Piagam Suharso (2014),”imbuhnya.
Suharto menegaskan, kegiatan temu inklusi nasional ke-V menghasilkan sebanyak 11 rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, 11 rekomendasi tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat membuka temu inklusi nasional ke-V di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.
