Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi.
SITUBONDO, FaktualNews.co-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, membentuk panitia khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu dilakukan lantaran PAD di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Situbondo tidak memenuhi target.
Bahkan, kondisi PAD pada lima OPD diketahui masih dibawa 50 persen. Di antaranya Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo.
Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi mengatakan, jika pembentukan Pansus untuk mengoptimalkan PAD ini, berawal pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena potensi peningkatan PAD sangat besar. Namun faktanya justru turun yang cukup signifikan.
“Makanya, kami membentuk Pansus untuk mengoptimalkan PAD, mengingat potensi peningkatan PAD sangat besar di Pemkab Situbondo,”ujar Edy Wahyudi, Minggu (1/10/2023).
Edy Wahyudi menegaskan, jika alasan penurunan PAD sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Situbondo justru tidak berbasis data, melainkan hanya berbasis asumsi saja.
“Makanya, Pansus ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi, dan akan dilaporkan ke pimpinan DPRD melalui forum paripurna. Sedangkan forum paripurna nantinya akan memutuskan tindak lanjut rekomendasi dari Pansus tersebut,”ujar Edy.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo, Tolak Atin mengakui sebetunya Pansus untuk mengoptimalkan PAD Situbondo sudah dibentuk kemarin (Sabtu red-). Bahkan, sejumlah fraksi sepakat pembentukan pansus tersebut.
“Pembentukan pansus ini berawal dari rasa keprihatinan sejumlah fraksi, mengingat PAD Situbondo turun drastis. Padahal potensi PAD sangat besar,”kata Tolak Atin.
Menurut dia, karena pansus untuk mengoptimalkan PAD tidak anggarannya, karena eksekutif tidak setuju dibentuknya pansus, sehingga masing-masing iuran untuk biaya pansus tersebut.
“Pembentukan pansus PAD ini tidak ada anggarannya, karena tidak disepakati eksekutif, tapi DPRD tetap membentuknya. Sehingga konsekwensinya masing-masing fraksi iuran,”katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Pemkab Situbondo, Wawan Setiawan, belum bisa memberikan konfirmasi, terkait tidak tercapainya target PAD sejumlah OPD dilingkungan Pemkab Situbondo.
