Menhub RI Budi Karya Sumadi, saat mengunjungi Pelabuhan di Lamongan.
LAMONGAN, FaktualNews.co-Kunker ke Pantura Lamongan, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengunjungi Kantor Kemasyarakatan dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis guna membahas normalisasi dermaga di Brondong, Minggu (21/1/2024).
Menteri Budi Karya Sumadi mengungkapkan akan ada dua dermaga yang dilakukan pengerukan, yakni Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Muara Kali Asinan, yang diharapkan dapat mempermudah akses melaut para nelayan.
“Kami hari ini meninjau daerah Brondong, dan ada dua titik, satu daerah Kolam satu Kali Asinan. Dimana itu tempat-tempat kapal bersandar. Dua-duanya kita upayakan (pengerukan),” kata Budi Karya Sumadi, Minggu (21/1/2024).
Didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, Menhub RI membahas bersama Pemkab Lamongan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan serta stakeholder terkait. Kemudian Menhub melakukan peninjauan secara langsung di Kolam Tambat Labuh Blimbing, yang menjadi salah satu titik pengerukan.
“Pengerukan aliran di sepanjang dermaga membutuhkan bantuan pihak-pihak terkait, salah satunya para stakeholder yang ada di Lamongan.”ujar Budi.
Lebih jauh Menteri Budi Karya Sumadi menambahkan, Kementrian Perhubungan akan mengerahkan segala berupaya, bekerjasama dengan Pelindo, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para perusahaan di Lamongan.
“Tugas kami berusaha, dan kami mohon doanya dari bapak ibu, para nelayan berdoa,” pungkas Menhub Budi.
Sementara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi merespon baik Menhub menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan beberapa waktu lalu melalui kunjungan kerja Menko PMK di Brondong, sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk berkenan melihat secara langsung potensi sekaligus berbagai tantangan optimalisasi hasil perikanan tangkap.
“Kehadiran Pak Menteri bersama rombongan menunjukkan kepada kita semua bahwa, beliau merespon dengan cepat surat permohonan dari Pemkab Lamongan, atas usulan atau aspirasi nelayan Lamongan yang kami sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih Pak Menteri,” ujar Bupati Yuhronur.
Bupati Yuhronur mengaku, aspirasi nelayan yang disampaikan secara langsung di depan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebelumnya.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat, khususnya yang menjadi kewenangan kementerian perhubungan untuk pendalaman kolam tambat labuh di kecamatan paciran dan brondong,” jelas Bupati Lamongan.
Sebab, lanjut Bupati Yuhronur. Pengelolaan urusan perikanan terdapat pembatasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, kewenangan fasilitasi sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur nelayan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (mulai 0-30 mil di tepi laut).
Disisi lain, Wahid Ketua Rukun Nelayan Blimbing mengaku sangat senang akan dilaksanakan normalisasi di Kolam Tambat Labuh Blimbing dan Kali Asinan. Sebab hal tersebut akan mempermudah akses saat melaut.
“Sudah 12 tahun disini dan keadannya memang sudah dangkal. Dulu ini darmaga kapal-kapal kecil (kolam), karana sudah dangkal nelayan jadi pindah di TPI semuanya. Kalau ini ada airnya pasti orang-orang lebih suka bersandar disini dekat rumah dari pada di sana,” ungkap Wahid.
