Saat apel siaga pengawasan tahapan Pemilu 2024.
LAMONGAN, FaktualNews.co-Tinggal 4 hari lagi pemungutan suara Pemilu 2024. Isu politik uang mendominasi di Kabupaten Lamongan. Jumat (9/2/2024).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya yang mengatakan, ada empat isu yang tengah marak menjelang hari H pemungutan suara Pemilu 2024 14 Februari mendatang.
“Isu yang ada saat ini adalah tentang netralitas ASN, politik uang, isu SARA, dan media sosial. Dari itu ke 4 isu, isu politik uang mendominasi,” kata Toni Wijaya saat apel siaga pengawasan tahapan pemilu tahun 2024 di Alun-Alun Lamongan, Jumat (9/2/2024).
Meski 4 isu netralitas ASN, politik uang, isu SARA dan media sosial yang berkembang di masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada laporan masuk ke Bawaslu Lamongan terkait hal tersebut.
Sementara itu, terkait daerah pemilihan (Dapil) di Lamongan yang dinilai rawan, Toni menyebut jika semua dapil di Lamongan dinilai tetap rawan.
“Kami memberi pengawasan tersendiri ke Dapil 5 Lamongan karena tipologi masyarakatnya yang plural. Namun hingga sampai saat ini belum,” ungkap Toni yang bertindak sebagai pembina apel.
Lebih jauh Toni menambahkan, kepada Panwascam dan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) yang merupakan ujung tombak keberhasilan pemilu sebagai penanganan pelanggaran pemilu secara masif dan komprehensif.
“Kami meminta agar Panwaslu dan PKD harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tegas, adil, tidak berpihak, tegak lurus dan profesional agar tercipta integritas pada panwaslu,” ujarnya.
Pada masa tenang, Bawaslu mengimbau agar pasangan calon, para caleg dan partai-partai politik untuk tidak memasang APK dalam bentuk apapun dan dengan metode apapun.
“Di masa tenang saya mengimbau kepada peserta pemilu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat agar berfikir dengan jernih sesuai dengan hari nuraninya,” pungkasnya.
Dikesempatan yang sama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi juga mengimbau anggota Panwaslu agar jadi pioner internalisasi nilai integritas dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan hal tersebut dipastikan akan menciptakan pemilu bermartabat di Kabupaten Lamongan.
“Kepada penyelenggara yang hadir disini untuk menjalin sinergitas stakeholder guna mengawal keberhasilan pemilu yang akan dilangsungkan lima hari lagi. Supaya Penwaslu menjadi pioner internalisasi nilai integritas, profesional, akuntabilitas, serta memberikan literasi pemilu yang baik dan menciptakan pemilu bermartabat,” tutur Bupati Yuhronur.
Demi menciptakan demokrasi bermartabat, lanjut Yuhronur. Untuk dapat diupayakan dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Atau mematuhi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu.
“Panwaslu Lamongan harus mampu menegakkan asas pemilu untuk mewujudkan keberhasilan pemilu yang berkualitas. Yang Mana didalamnya menegakkan sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang dikenal sebagai luber dan jurdil,” terang Bupati Lamongan.
Kepada Panwaslu Lamongan agar terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda Lamongan. Karena Lamongan memiliki tantangan dalam menjaga kondusifitas pemilu yaitu jumlah administratif wilayah. Menjadi daerah dengan jumlah desa (462) dan kelurahan (12) terbanyak di Jawa Timur,
“Kepada 200 peserta apel yang merupakan anggota Panwascam dan PKD se Kabupaten Lamongan untuk sinergi dan komunikasi antar stakeholder itu sangat penting,” pungkas Bupati Yuhronur.
Sementara itu didalam apel pengawasan pemilu ini Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan juga mengungkapkan bahwasanya seluruh Prajurit TNI sudah berkomitmen untuk netral dan tidak akan terlibat dalam politik praktis baik secara langsung ataupun tidak langsung.
“Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, kami telah mendirikan Posko Pengaduan Netralitas TNI bilamana ditemukan Prajurit yang tidak netral,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Dandim Ketut Wira. Bahwa masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk pengawasan TNI yang dimana jika dalam pengawasannya adak ketidak adilan yang ditemukan maka masyarakat bisa melaporkan hal tersebut ke Posko yang dibuat untuk menampung ketidaknetralan Prajurit TNI.
“Berharap agar TNI dan masyarakat dapat untuk saling bekerja sama untuk menjaga Pemilu 2024 yang aman dan damai.” Tuturnya usai apel siaga pengawasan tahapan pemilu tahun 2024.
