Caption: Kegiatan Musrenbang di Jember.
JEMBER, FaktualNews.co – Jelang Pilkada November 2024 mendatang, sejumlah nama bakal calon Bupati Jember mulai bermunculan.
Bahkan salah satu partai non parlemen, yakni Partai Garuda sudah berani mendeklarasikan nama pasangan bakal calon bupati dan wabup (wakil bupati) Jember pada Pilkada 2024 mendatang, Yakni Muhammad Fawaid (Gus Fawaid) dengan Anang Hermansyah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi memiliki pandangan tersendiri terkait progres kinerja dari Calon Bupati maupun Wabup Jember mendatang.
Terlepas Kabupaten Jember mendapat apresiasi positif dari Pemprov Jatim, Kata Itqon dengan berhasil menunjukkan tren positif, untuk data pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, GINI (index yang menunjukkan ketimpangan penduduk), IPM (Index Pembangunan Manusia), dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka).
Menurut pria yang juga akrab disapa Ra Itqon ini, siapa pun bupati atau wabup di masa mendatang, masih memiliki PR banyak terkait persoalan yang lain.
“Artinya siapapun bupatinya, saya kira pasti ingin melakukan yang terbaik untuk jember. Masyarakat Jember pasti akan berteriak, semisal ada pemimpin yang kurang perhatian terhadap kemakmuran, terhadap masyarakat Jember,” ujar Ra Itqon saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu (27/3/2024).
“Artinya siapapun bupatinya saya kira pasti akan berbuat yang terbaik untuk Jember. Melihat kondisi Jember saat ini semakin keren,” sambungnya.
DPRD Jember sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan fungsi kontrol dan pengawasan, kata Ra Itqon, akan mendalami sisi lain dari persoalan lain yang masih dihadapi Pemkab Jember.
“Dalam waktu dekat inikan akan ada paripurna LKPJ, tentunya nanti pansus LKPJ akan mendalami. Karena memang secara prestasi, harus diakui. Dan itu ter blow up di media. Memang prestisius Jember ini. Tapikan dewan kan melihat juga saat di lapangan,” ujarnya.
Terlepas dari apresiasi positif yang tersampaikan. Ra Itqon mengungkapkan juga masih ada PR yang harus diselesaikan oleh Pemkab Jember.
“Misalnya (persoalan) pemutusan hubungan kerja, seperti (angka) pengangguran, tingkat buta aksara dan lain sebagainya. Nah artinya nanti akan ada semacam kroscek melalui mekanisme pansus LKPJ dalam waktu dekat. Saya selaku ketua DPRD berharap prestasi ini harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
“Kita kan (juga) punya RPJMD, itukan lintas bupati, bahkan rencana pembangunan menengah ke bawah. Kemudian kita juga ada rencana pembangunan yang nasional,” imbuhnya.
