Terkait Pilkada Nganjuk, Pemerhati Buruh: Jangan Milih yang Terjerat Hukum
NGANJUK, FaktualNews.co – Tema pelayanan publik yang dibahas di masyarakat kabupaten Nganjuk sering diperbincangkan, termasuk ada beberapa poin yang disampaikan pemerhati kebijakan yang menjadi alasan yang mendasar ketika pemerintah dalam sebuah negara.
Dalam pandangan pemerhati buruh, Mashur Saifudin Suhri menjelaskan tipe Cabub di Nganjuk harus bisa memberikan beberapa poin yang menjadi problem yang belum terselesaikan hingga saat ini.
“Ada 5 poin yang harus dipegang, yang pertama terkait dunia pendidikan, tidak dapat dipungkiri terjadi pungutan liar (pungli) luar biasa di dunia pendidikan, jadi kalau mau jadi Bupati di Nganjuk saya contohkan seperti Pj Bupati Bojonegoro itu langsung konsen masalah pendidikan, mencegah betul adanya pungli di dunia pendidikan dengan alasan apapun,” Beber pria yang akrab disapa Mashur saat ditemui di Kedai Pendopo, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (19/4/2024).
Lanjut Mashur Saifudin Suhri, terus yang kedua masalah perburuan kaitannya dengan adanya program Kawasan Industri Nganjuk (King), percuma ada King kalau upahnya buruh direndahkan buat apa.
“Memanusiakan manusia warga Nganjuk, tentu dengan upah yang layak, upah yang layak itu seperti apa? seharusnya ya mencukupi, selama ini masalah upah perburuan di perusahaan-perusahaan yang ada di Nganjuk jauh dari peraturan ketenagakerjaan dan sangat rendah sekali,” ujar pria yang akrab dipanggil Mashur.
Ditambahkan Mashur, selain itu, masalah infrastruktur jalan dan jembatan, untuk akses utama penghubung ke arah timur tiga jembatan lah minimal harus dibangun, baik itu ke arah Jombang dan arah Kediri.
“Saat ini kita hanya punya dua koneksi jembatan, yang pertama jembatan yang ada di Kertosono, yang kedua jembatan yang ada di Ngronggot – Papar, dan masih membutuhkan tambahan jembatan lagi, buktinya apa?
Masih sering terjadi kemacetan hingga 2 jam lebih ketika hari-hari besar atau libur nasional, dan juga ketika ada perbaikan di jalur kereta api dan lain sebagainya,” imbuh pria kelahiran Jember, Jawa Timur itu.
Pihaknya juga mengatakan, terkait dengan jembatan ini harus ditargetkan oleh Bupati terpilih nanti, dan harus menjadi skala prioritas, kalaupun ada jalan tol, itu bagi yang punya uang.
Bahkan, ia menyatakan, di layanan publik mulai dari tingkatan Desa / Kelurahan hingga instansi Kabupaten.
“Salah satu poin Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), layanan administrasi kependudukan, perizinan-perizinan yang masih membebani pengusaha UKM yang ingin maju dalam berusaha, masih banyak keluhan,” Kilahnya
Pria asal Baron tersebut juga mengatakan, program prioritas kesehatan, bagaimana menjadikan Kabupaten Nganjuk dalam program Universal Health Coverage (UHC) memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan target 97 atau 98 persen menjadi kepesertaan dalam BPJS.
“Penduduk Kabupaten Nganjuk totalnya kurang lebih ada 2 juta, otomatis ter akomodir 98 persen menghemat 2 persen, dalam program kepesertaan BPJS, yang sudah masuk dalam kepesertaan BPJS baik itu mandiri maupun melalui PBI, maka dengan tersendirinya tercover 100 persen dalam arti menghemat 2 persen, dalam pelayanan BPJS itu program nasional,” Katanya.
Ia menegaskan, jadi untuk para pemilih kami berpesan pilihlah calon pemimpin yang peduli terhadap masyarakat bawah, yang pertama jangan pernah memilih Bupati yang pernah terjerat hukum atau calon yang ada kaitannya dengan Bupati yang pernah terjerat atau terbukti terpidana karena korupsi.
“Jadi jangan pernah memilih yang terbukti atau ada kaitannya pernah ada rekam jejak korupsinya, baik itu langsung maupun tidak langsung jangan dipilih, tidak langsung namun bupatinya pernah terjerat pidana dan terbukti korupsi jangan dipilih, suatu kegoblokan atau kebodohan ketika memilih calon Bupati yang ada kaitannya dengan bupati yang pernah korupsi,” Paparnya
Lanjut Mashur, kalau sampai ada yang memilih calon Bupati yang ada kaitannya dengan bupati yang pernah korupsi bukan hanya kegoblokan yang luar biasa, namun merupakan musibah yang luar biasa bagi warga Nganjuk.
“Korupsi harus dilawan bersama-sama sampai ke akar-akarnya,” Serunya
Menurut informasi yang berkembang, Ada 9 nama yang muncul dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Nganjuk yang sudah beredar di kalangan masyarakat Nganjuk, Jawa Timur.
