Foto: Suasana raker pansus membahas Raperda tentang RPJPD Bondowoso 2025-2045 di gedung DPRD Bondowoso (FaktualNews/magang satu)
BONDOWOSO, FaktualNews.co – Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Bondowoso mengkritik paparan tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Pansus menilai, tim penyusun RPJPD tak jelas lantaran tidak menjabarkan faktor turunnya indeks birokrasi di Bondowoso sejak beberapa tahun terakhir.
“Di sini ada evaluasi dari apa yang kita jalani 20 tahun ke belakang. Di sini tidak jelas, faktornya apa saja?,” kata Budi Hartono, anggota pansus I DPRD Bondowoso, Selasa (16/07/2024).
Menurutnya, jika persoalannya tidak jelas, maka sulit untuk menentukan langkah terukur supaya hal negatif tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
“Seharusnya tim penyusun bisa memberi penjelasan. Kalau memang tidak ada, diakui kalau di sini belum cukup,” cetus legislator PKS ini.
Sahlawi, anggota pansus lainnya senada. Ia setuju bahwa tidak ada gambaran cukup jelas berkaitan data yang disodorkan Pemkab Bondowoso.
“Kenapa itu terjadi?, Faktornya apa?, Sehingga memberi gambaran ke kita untuk penyusunan yang lebih baik,” ucap Sekretaris DPC PPP Bondowoso tersebut.
Menjawab kritikan tersebut, Plt Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Bondowoso, Puspo Pranoto mengatakan akan ada kajian dari organisasi.
“Nanti ada kajian dari bagian organisasi. Faktor apa saja yang meliputi dan mempengaruhi. Data ini kita sajikan semaksimal mungkin,” jawabnya.
