Begini Komentar Anggota Bapilu PPP Bondowoso, DPP PPP Usung Bambang-Baqir
BONDOWOSO, FaktualNews.co-Setelah melalui berbagai tahapan yang penuh pertimbangan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menetapkan pasangan Bambang Soekwanto dan Gus Baqir penerima rekomendasi pencalonan kepala daerah untuk Kabupaten Bondowoso.
Penyerahan rekomendasi ini dilakukan secara resmi pada Minggu (25/08/2024) malam, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, Surabaya.
Menanggapi hal itu, anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Bondowoso, Muhammad Sinol berpendapat bahwa terdapat satu hal yang harus disadari masyarakat.
“Justru saya akan memulainya dengan rekomendasi. Didalam rekomendasi itu tidak ada klausul bahwa partai pengusung punya tanggung jawab untuk memenangkan Pasangan Calon (Paslon) yang diusung, dan ini harus disadari semua orang,” ungkap Sinol saat dimintai keterangan, Senin (26/08/2024).
Ia juga menegaskan, jika terdapat klausul partai pengusung bertanggung jawab untuk memenangkan Paslon yang diusung, justru akan menjadi sandra kepada pengurus secara moril dan etika.
“Di internal PPP seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas pengurus itu diwarnai IKSASS dan P4NJ, nah kalau memang partai itu nanti berasumsi bahwa kita bertanggung jawab memenangkan secara moral dan etik, tentu pengurus-pengurus yang ada di partai punya ikatan-ikatan juga secara moral dan etik untuk pihak-pihak lain yang itu juga menjadi sandra kepada pengurus-pengurus itu,” terangnya.
Sinol mengaku, Rekomendasi DPP PPP terhadap Paslon Bambang-Ra Baqir menjadi hal yang mengejutkan bagi Sinol dan mayoritas pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Bondowoso.
“Contoh saya ada kedekatan khusus dengan Nurul Jadid (NJ), tapi partai saya ke Bambang dan Ra Baqir. Yang seperti saya ini jumlahnya banyak di partai PPP, oleh karenanya memang saya agak sedikit terkejut ketika pilihan PPP itu merekomendasi Bambang, karena ini sama sekali diluar dugaan saya. Karena itu melawan apa yang saya yakini dari dulu bahwa pemegang saham politik terbesar partai PPP itu adalah Ponpes Sukorejo,” ujarnya.
Meskipun rekom tersebut dianggap bertabrakan dengan pemegang saham terbesar terhadap eksistensi keberadaan PPP Bondowoso, Sinol yakin DPP tidak serta merta langsung memutuskan begitu. Dia yakin pasti ada sesuatu dari bawah, seperti usulan dan semacamnya.
“Oleh karena itu, saya kok meyakini bahwa kedepan loyalitas ke partai itu akan terpecah di internal untuk sama-sama bergerak memenangkan siapa yang di rekom partai,” tukasnya.
Disinggung terkait konsekuensi sanksi pengurus yang berpotensi bergerak sendiri mendukung Paslon diluar rekomendasi DPP, Sinol menjawab masih memungkinkan adanya sanksi.
“Memang itu bisa jadi diambil oleh organisasi karena itu mungkin melanggar AD/ART karena tidak tunduk pada keputusan partai. Tapi ketika kita sudah melihat bahwa klausul tidak ada di rekomendasi itu bukan kewajiban bagi struktur partai,” pungkasnya.
