Sidak Samsat Kediri Kota, Kasat Temukan Hal Ini
KEDIRI, FaktualNews.co – Santernya kabar mengenai dugaan pungutan liar di Samsat Kediri, Kasatlantas Polresta Kediri Kota AKP Afandy Dwi Takdir, langsung melakukan pengecekan pada Selasa (1/10/2024). Setelah inspeksi, AKP Afandy menyampaikan bahwa pelayanan berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Wajib pajak yang hadir dalam jumlah besar juga mengonfirmasi bahwa proses pengurusan mereka berjalan lancar dan normal. Pngecekan menururt Afandy, menunjukkan tidak ada pungutan liar atau kendala signifikan, pihaknya juga telah mengarahkan petugas Samsat untuk menyediakan makanan dan minuman seluruh pengunjung Samsat agar tetap bugar serta terlayaninya wajib pajak.
Hari pertama menurut dia, pemutihan pajak daerah di Jawa Timur ini sangat diminati masyarakat. Kebijakan pemutihan yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024 menawarkan pembebasan berbagai beban pajak, termasuk Bebas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya, bebas sanksi administratif keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan penghapusan denda SWDKLLJ. Sidak kali ini juga bertujuan memastikan pelayanan optimal di awal pelaksanaan pemutihan pajak.
“Dari hasil pengecekan tadi menunjukkan tidak ada pungutan liar atau kendala signifikan, dan kami juga telah mengarahkan petugas Samsat untuk menyediakan makanan dan minuman agar tetap bugar dalam melayani wajib pajak,” terang perwira pertama senior ini. Ratusan warga yang memanfaatkan program pemutihan menyambut baik kesiapan layanan Samsat Kota Kediri. Pemutihan pajak di Jawa Timur tahun 2024 yang dimulai pada awal Oktober memancing antusiasme besar.
Program ini mencakup pembebasan pokok BBNKB, sanksi keterlambatan PKB, dan pembebasan denda SWDKLLJ. Hari pertama pemutihan di Samsat Kota Kediri terlihat dipenuhi oleh wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Pengarahan juga diberikan kepada anggota Samsat untuk menjaga kualitas pelayanan agar proses pemutihan berjalan lancar hingga akhir program pada 30 November 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak, sekaligus mengurangi beban administratif yang dihadapi oleh para wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Timur.
