Bansos Ditunda Gegara Pilkada, Penerima Tidak Setuju karena Tidak Ada Hubungannya dengan Politik
JEMBER, FaktualNews.co – Penundaan penyaluran bansos, dengan penghentian sementara program berbasis kemasyarakatan oleh Pemkab Jember. Mendapat tanggapan negatif dari sejumlah masyarakat Jember. Khususnya masyarakat penerima program bansos dari pemerintah.
Menurut salah seorang warga Holilah (30), pemberian bansos yang diterimanya setiap bulan. Memberikan manfaat positif bagi dirinya. Terlebih bagi keluarga penerima manfaat seperti dirinya, yang harus hidup dalam kondisi kurang mampu bersama dengan 5 anggota keluarga lainnya.
Dari Kondisi penundaan penyaluran bansos, untuk di wilayah Jember. Diketahui sejumlah penerima bansos kecewa.
“Saya satu keluarga ada 6 orang, ada bapak dan ibu mertua, saya dan suami, anak satu dan anak yatim yang ikut dengan saya, anak kandung adik saya yang sudah meninggal. Anak yatim itu saya rawat sejak kecil,” kata Holilah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di rumahnya, Kamis (17/10/2024).
“Dengan adanya bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang saya terima. Itu Alhamdulillah sangat membantu. Saya dapat bantuan sudah lama sekitar 2-3 tahunan ini,” sambungnya.
Menurut Holilah, adanya bantuan yang setiap dua bulan sekali diterima. Memberikan manfaat cukup banyak.
“Terlebih buat bantu-bantu pendapatan di rumah. Karena suami saya juga hanya bekerja serabutan buruh tani, dan saya dagang pecel lontong. Alhamdulillah BLT itu program pemerintah yang bermanfaat,” ujarnya.
Namun dengan adanya penundaan dan penghentian sementara yang disampaikan pemerintah. Terlebih dikaitkan dengan momen Pilkada 2024.
Hal itu, kata perempuan warga Dusun Gudangrejo, Desa/Kecamatan Rambipuji, Jember itu, adalah persoalan berbeda.
“Ya kalau bantuan itu benar-benar ditunda, saya sangat kecewa mas. Jangan dikait-kaitkan dengan politik lah, rakyat kecil kan juga kecewa. Bantuan kan tidak ada hubungannya dengan politik. Saya menerima bantuan dua bulan sekali itu, sangat bermanfaat,” ujarnya.
“Dengan adanya bantuan itu, kebutuhan anak-anak sekolah, apalagi untuk anak yatim yang saya rawat sangat bermanfaat. Bahkan juga bantu-bantu modal saya jualan, untuk dapat pemasukan. Lah kemudian ditunda, kalau bisa jangan sampai ditunda, kayak biasanya saja. Alhamdulillah bantuan itu sejauh ini sudah tepat sasaran,” sambungnya.
Pernyataan sama juga disampaikan oleh Devi Ika Yustiantini (34), perempuan yang ibunya Suyati (65) mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) setiap dua bulan sekali.
Devi mengaku resah dengan pernyataan pemerintah khususnya juga sampai di wilayah Kemensos RI. Dengan dalin penundaan penyaluran bansos hanya karena momen pilkada.
“Manfaatnya itu (bansos pemerintah) ya banyak mas, salah satunya kebutuhan-kebutuhan ibu bisa terpenuhi. Ibu saya menerima bantuan sudah lama, kurang lebih 2 tahun dari BPNT. Buat kalangan seperti ibu dan saya, sangat bermanfaat sekali (bansos) itu,” ujar Devi saat dikonfirmasi terpisah.
Devi tegas mengatakan tidak setuju, dengan dalih pemerintah menghentikan penyaluran bansos yang bermanfaat bagi masyarakat. Hanya karena momen pilkada 2024, dan berdalih untuk menjaga netralitas.
“Kalau bantuan itu ditunda karena Pilkada, tentu saya tidak setuju mas. Karena Pilkada sama BLT entah itu BPNT atau PKH, kan tidak ada hubungannya. Jadi kalau bisa jangan dikait-kaitkan hanya untuk kepentingan Pilkada saja. Kan itu bantuan memang dari Pemerintah, jadi buat apa ditunda, kasihan untuk orang yang membutuhkan,” ungkapnya.
Menurut Devi, persoalan pilihan dalam Pilkada itu tergantung individu masing-masing.
“Jadi terserah mau pilih siapa, bukan karena nanti dapat BLT jadi pilih ini, kita pilih paslon memang dari hari nurani, bukan dari apa-apanya,” tegasnya.
“Terkait sasaran penyaluran bansos, Alhamdulillah semua dapat dan sesuai sasaran. Meskipun ada yang tidak dapat BPNT, tapi nanti juga akan dapat (bantuan) beras yang dari bulog itu 10 kg. Saya harap pemerintah bijak untuk mengambil keputusan,” imbuhnya menegaskan.
Sebelumnya diberitakan, berdalih untuk menjaga situasi kondusif dan menghindari ketidaknetralan saat Pilkada. Melalui rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (14/10/2024) kemarin.
Sekda Pemkab Jember, Hadi Sasmito mengatakan bahwa program yang berbasis kemasyarakatan akan dihentikan sementara waktu. Program berbasis kemasyarakatan itu berkaitan dengan bansos, dana hibah, dan honor guru ngaji.
Alasan penghentian program yang berbasis kemasyarakatan itu, kata Hadi, karena dalam kurun waktu bulan Oktober hingga November 2024 adalah masa Pilkada serentak.
Selain itu, Hadi juga menyebut bahwa alasan program-program tersebut dihentikan agar penegakkan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember berjalan dengan baik.
Terkait penundaan penyaluran bansos itupun, juga disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dikutip dari media detik.com, Gus Ipul mengaku akan mengikuti rekomendasi dari KPK terkait penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada. Menurut Gus Ipul, saran dan rekomendasi dari KPK tersebut adalah hal yang baik.
