Honor Guru Ngaji di Jember Ditunda Cair, Terkait Pilkada?

JEMBER, FaktualNews.co-Penundaan pencairan honor atau insentif bagi guru ngaji. Beberapa waktu lalu disampaikan langsung Sekda Jember Hadi Sasmito. Penundaan pencairan honor bagi guru ngaji sekaligus soal penyaluran bansos, yang merupakan bagian dari program Kemasyarakatan pemerintah.

Menurut Hadi, dilakukan untuk menjaga penegakkan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jember berjalan dengan baik. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Terkait hal ini, sejumlah guru ngaji mengaku pasrah dengan adanya penundaan pencairan honor atau insentif tersebut.

Namun demikian, seperti yang diungkapkan Pengajar Ngaji di Masjid Al Hikmah, Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Jember, Ustazah Siti Rohani.

Untuk insentif atau honor guru ngaji, diakui memberikan manfaat positif bagi dirinya bahkan juga bagi majelis dan TPQ tempatnya mengajar ngaji.

Karena insentif yang diterima itu, tidak hanya digunakan pribadi. Tapi juga membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mengajar ngaji bagi sekitar 30 anak didiknya.

“Sebenarnya saya jadi guru ngaji ini lillahita’ala (ikhlas karena Allah), juga tidak mengharapkan honor juga. Tapi ya kalau dapat alhamdulillah, itu sangat bermanfaat,” kata Ustadzah Hani panggilan akrabnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela ngajar ngaji, Selasa (22/10/2024).

Adanya honor atau insentif bagi guru ngaji itu, diakui ustadzah Hani juga baru diterima olehnya sejak kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Hal itu dinilai sebagai bentuk peduli guru ngaji Jember.

“Saya mulai ngajar di sini (Masjid Al Hikmah) sekitar tahun 2020. Saya sebelumnya ngajar ngaji juga sejak tahun 2014 di Wuluhan, tapi belum pernah dapat honor ini,” ungkapnya.

“Nah sejak Pak Hendy terpilih jadi Bupati, saya merasakan dapat honor dua kali dari Pemkab sekitar tahun 2022 dan 2023, sebelum puasa itu cair. Sebelumnya tidak pernah dapat. Hal itu terealisasi karena Pak Hendy dulu (saat Pilkada 2019) pernah janji. Katanya, kalau saya terpilih besok akan mengutamakan guru ngaji dan honor guru ngaji. Alhamdulillah hal itu terealisasi dan insya Allah menepati janjinya,” sambungnya menjelaskan.

Dengan terealisasinya janji politik itu, kata Ustadzah Hani, diakui tidak kemudian dimanfaatkan secara pribadi.

“Karena bagi kami, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kami lillahita’ala, ada (honor) atau tidak, tentunya mengajar ngaji tetap ada. Tapi sejujurnya adanya honor atau intensif itu sangat bermanfaat, contohnya untuk (kegiatan) Jumat berkah dan (kegiatan masjid) sebagainya. Tidak hanya untuk pribadi,” ujarnya.

Mengenai nominal yang diterima, lebih lanjut kata Ustadzah Hani, tidak menjadi ukuran bagi dirinya. Karena ia mengaku, apa yang dilakukan didasari niat untuk mengajar dan memberikan pendidikan tentang agama Islam.

“Kalau nominalnya, saya menerima Rp 1,5 juta per tahun. Alhamdulillah saya terima dua kali berarti total sudah Rp 3 juta. Tapi memang tahun 2024 ini belum cair,” ucapnya.

Berkenaan tentang pencairan insentif itu tertunda dan dikaitkan dengan proses Pilkada serentak 2024. Ustadzah Hani mengaku kecewa. Ia pun juga menaruh harapan, agar terkait insentif guru ngaji itu tidak dikaitkan dengan hal-hal lain.

“Sebelumnya memang ada perubahan buku tabungan untuk menerima honor itu yang sebelumnya dari bank BRI ke Bank Jatim. Saya juga didata dan sudah dilakukan itu. Saya tanya ke pihak desa, katanya untuk mempermudah juga agar tidak ada potongan (administrasi bank). Tentu Alhamdulillah, karena Kalau tidak ada pemotongan, ya sangat membantu,” jelasnya.

“Karena itu bukan untuk saya sendiri, tapi untuk anak-anak yang ngaji di sini juga (kegiatan keagamaan di masjid),” imbuhnya

Kemudian mengenai penundaan pencairan yang dikaitkan dengan proses Pilkada 2024.

“Kalau saya sendiri (pribadi), menunggu itu santai saja, tidak pernah tanya kapan itu cair. Tapi kalau ada penundaan dan dikait-kaitkan dengan Pilkada, ya saya kecewa. Kan itu sudah hak guru ngaji. Karena Pilkada dan honor guru ngaji tidak ada kaitannya,” ujarnya.

“Ya saran saya untuk Pemda, kalau bisa ya harus dicairkan tepat waktu. Janganlah dikaitkan dengan acara (kegiatan) yang lain,” sambungnya.

Sementara itu terkait belum cairnya insentif atau honor bagi guru Ngaji itu.

Cawabup Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, adanya penundaan karena dikaitkan dengan proses Pilkada 2024. Adalah sesuatu hal yang tidak elok dilakukan, oleh pemangku jabatan.

“Sebenarnya Bansos, maupun Insentif (Guru Ngaji) itu program pemerintah tahunan, dan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada,” kata Gus Firjaun saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Terkait peralihan nomor rekening dan buku tabungan, menurut Gus Firjaun, adalah persoalan teknis dengan tujuan agar dalam pencairan insentif guru ngaji tidak terpotong biaya administrasi bank.

“Soal insentif guru ngaji, itu karena persoalan teknis peralihan dari BRI ke Bank Jatim. Dari proses itu sudah ada yang selesai, walaupun belum semuanya. Tapi sebenarnya (Bulan Oktober 2024 ini) bisa dicairkan. Namun karena ada persepsi-persepsi politik, akhirnya diminta untuk ditunda dan distop,” kata Gus Firjaun.

Dengan adanya penundaan penyaluran insentif bagi guru ngaji itu. Kemudian dikaitkan dengan persoalan proses Pilkada 2024. Gus Firjaun berharap adanya kebijakan yang bijaksana dari pejabat terkait.

“Sebenarnya kalau mindset negarawan, ya harusnya melakukan sesuatu berdasarkan (hati) nurani. Karena itu kami berharap, agar kebutuhan masyarakat miskin khususnya, apalagi urusan perut ini tidak bisa ditunda. Kami berharap adanya (hak-hak bagi masyarakat membutuhkan) ini, untuk segera direalisasikan,” ungkapnya.

“Namun kami juga (berusaha) berikhtiar, jika ada beberapa pihak yang menunda (penyaluran program berbasi kemasyarakatan). Itu sudah di luar kuasa kami. Mudah-mudahan diberi kesadaran. Padahal bagi mereka yang membutuhkan uang Rp 100-200 ribu, itu kan artinya sangat berarti. Tapi bagi mereka yang berkecukupan, hal itu kan tidak terasa. Jadi kami berharap hati nurani dan ikut merasakan mereka yang membutuhkan,” imbuhnya.

Perlu diketahui, terkait adanya program kemasyarakatan insentif atau honor guru ngaji. Adalah bentuk perhatian dan peduli guru ngaji di Jember, yang dilakukan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wabup Gus Firjaun saat menjabat lalu.

Untuk penerimaan honor atau insentif untuk guru ngaji itu berjumlah kurang lebih 21 ribuan penerima, dari pendataan yang dilakukan Pemkab Jember saat itu.