Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati saat dikonfirmasi
BONDOWOSO, FaktualNews.co – Hingga bulan Juni 2024, Angka Kematian Ibu (AKI) di Bondowoso terbilang cukup tinggi. Menurut catatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bondowoso, terdapat 15 kasus AKI atau 300 kematian per 100 ribu kelahiran. Angka yang cukup tinggi tersebut tak hanya mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, namun juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati saat dikonfirmasi mengatakan, angka stunting di Bondowoso memang menurun drastis, namun untuk AKI masih cukup tinggi. “Stunting di Bondowoso memang turun meskipun posisi masih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya,” ungkap Tri, Rabu (30/10/2024). Sesuai data, angka stunting di Bondowoso masuk peringkat ketiga di Jawa Timur.
Untuk di Jawa Timur, Tri menyatakan secara umum, angka stunting sudah mulai turun, “Dibawah rata-rata Provinsi Jatim malah. Kalau di Jatim 17,7%, di Bondowoso sudah 17%,” ucapnya. Menurutnya, presentase tersebut sudah luar biasa lantaran tidak mudah mencapai presentase itu didalam culture yang demikian. Yang dimaksud adalah dalam kultur tapal kuda, memiliki kesamaan demografi dan tokografi.
“Jadi masyarakatnya memang harus mengadvokasi secara lebih tepat,” tukasnya. Sementara untuk AKI masih cukup tinggi, disebabkan adanya Kekurangan Energi Kronis (KEK) di Bondowoso. Hal ini menyebabkan banyak potensi ibu melahirkan dan mengalami kematian karena kekurangan gizi kronis semakin besar. Tri menegaskan, kalau dari awal memang kekurangan energi, maka potensi AKI muncul, akan sangat besar pula.
“Makanya tadi sempat saya singgung ukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan dan lingkar kepala. Itu semua mempengaruhi terhadap proses persalinan,” tegasnya. Dirinya lantas menyebut, kalau mengadvokasi, mensosialisasi dan mengintervensi merupakan tugas DP3AK Provinsi. Namun untuk mengawal secara medis, pihaknya mengaku akan lebih mengkolaborasikan dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes).
