Andrianti Kusumawardani Resmi Dilantik sebagai PAW Anggota DPRD Lamongan
LAMONGAN, FaktualNews.co-Andrianti Kusumawardani resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (20/11/2024) melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pelantikan ini menjadi langkah baru yang positif bagi kemajuan Lamongan, di mana Andrianti siap membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1141/KPTS/011.2/2024, yang mengesahkan Andrianti menggantikan Abdul Ghofur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, Abdul Ghofur yang menjabat sebagai Ketua DPRD Lamongan periode 2019-2024 mengundurkan diri untuk fokus pada Pilkada Lamongan 2024.
Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Andrianti dan berharap ia dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
“Berharap Andrianti dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Lamongan, berkolaborasi dengan rekan-rekan DPRD lainnya, dan terus meningkatkan kinerja legislatif yang berdampak positif bagi daerah,” ungkap Freddy. Rabu (20/11/2024)
Freddy juga memberikan penghargaan kepada Abdul Ghofur atas semua kontribusinya selama menjabat.
“Kami mengapresiasi segala dedikasi Abdul Ghofur dalam memajukan Lamongan,” tambahnya.
Pelantikan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf yang juga berharap Andrianti dapat memberikan kontribusi nyata, terutama dalam pembahasan program prioritas daerah, seperti pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2025.
“Saya berharap Andrianti dapat bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif, demi memajukan Kabupaten Lamongan, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rouf.
Dengan semangat baru, Andrianti Kusumawardani siap membawa perubahan positif dan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peran barunya di DPRD.
Sementara itu, PAW tersebut dinilai beberapa pihak dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dan stabilitas politik, terlebih mengingat pelantikan dilakukan di tengah masa persiapan Pilkada, yang bisa menambah ketegangan politik di daerah.
