FaktualNews.co

Sidang Putusan Oknum Mahasiswa di Jember Cabuli Sepupu, Kuasa Hukum Minta Dibebaskan  

Hukum     Dibaca : 79 kali Penulis:
Sidang Putusan Oknum Mahasiswa di Jember Cabuli Sepupu, Kuasa Hukum Minta Dibebaskan  
FaktualNews/hatta
Depan ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Jember.

JEMBER, FaktualNews.co – Kasus bocah perempuan umur 5 tahun berinisial XN warga Kecamatan Tempurejo, Jember, yang dicabuli sepupunya sendiri MY (22), mahasiswa salah satu perguruan swasta ternama di Jember.

Saat ini sudah tahapan sidangan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Senin (14/4/2025).

Dalam persidangan yang berlangsung tertutup di Ruang Sidang Candra PN Jember pukul 14.00 WIB itu. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Aryo Widiatmoko dan Anggota Majelis Hakim I Gusti Ngurah Taruna, serta Arman S. Herman.

Terdakwa berinisial MY itu terbukti secara hukum melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban XN, sekitar tahun 2023 lalu.

Terdakwa MY divonis dengan putusan hukuman 7 tahun penjara. Karena terbukti melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016.

Namun terkait putusan hukum tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa masih menyatakan pikir-pikir. Dengan nantinya akan dilakukan upaya banding di pengadilan.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa Dimastya Febbyanto, MY tidak bersalah karena ada tiga faktor yang meringankan tuduhan terhadap terdakwa.

“Untuk tuntutan dari jaksa penuntut umum itu 9 tahun. Kemudian tadi dari putusan yang dipersidangkan hari ini, klien kami divonis 7 tahun.  Dari putusan tersebut, kami penasihat hukum, masih pikir-pikir dan kami akan mengambil tindakan upaya hukum,” kata pria yang akrab disapa Dimas ini, saat dikonfirmasi usai persidangan.

“Dari pertimbangan vonis terhadap klien kami ini, untuk tindak lanjut kami akan melakukan upaya hukum dikarenakan pertimbangan hakim ini terdapat Dissentin Opinion. Artinya, dari ketiga majelis hakim ini terdapat perbedaan pendapat yang mana majelis hakim menyatakan ini bersalah dan ada majelis hakim yang mempunyai opini bahwa klien kami tidak terbukti bersalah,” sambungnya.

Dengan opsi bukti tidak bersalah itu, menurutnya, terdakwa MY bisa bebas dari tuduhan hukum.

“Dari harapan penyelesaian hukum terhadap klien kami, harapan kami akan dibebaskan. Karena dari fakta-fakta persidangan klien kami dan dari saksi-saksi itu keterangan semua tidak ada yang terbukti,” ujarnya menegaskan.

Ada tiga faktor yang mendasari, kata Dimas, terdakwa MY bisa bebas dari tuntutan hukum.

“Pertama, karena dari fakta persidangan. Dari saksi-saksi yang dihadirkan JPU, maupun saksi a de charge (saksi meringankan terdakwa), juga saksi ahli. Itu semuanya tidak terbukti menurut kami. Karena dari keterangan saksi ahli, pertimbangannya sangat tidak logis dan banyak pertimbangan yang menyatakan kemungkinan, kemungkinan, dan kemungkinan,” ulasnya.

Dari keterangan itu, menurut Dimas, dalam kasus pencabulan tidak terjadi persetubuhan.

“Apapun yang didugakan kepada klien kami itu sebenarnya tidak terbukti sama sekali. Karena kami berpegang pada Asas testimonium de auditum, dimana dalam fakta-fakta persidangan hanya ada saksi korban saja. Dan pernyataan dari saksi ahli yang tadi saya katakan tidak menjadi landasan klien kami ini bersalah,” jelasnya.

Alasan kedua, kata Dimas, juga tidak ada bukti maupun saksi meyakinkan, adanya dugaan pencabulan yang dilakukan terdakwa.

“Karena keterangan yang menjadi acuan majelis hakim dan fakta persidangan, hanya dari keterangan saksi korban. Bahkan dari kejadian yang dimaksud dugaan pencabulan tersebut, tidak ada satu orang pun yang melihat dan mengetahui adanya kejadian tersebut,” ujarnya.

“Maka kami berpegang dengan asas testimonium de auditum, dimana tidak ada saksi yang melihat, mendengar langsung, hanya berdasarkan keterangan korban,” sambungnya.

Kemudian faktor yang ketiga, lebih lanjut kata pria yang tergabung dalam Dimastya & Co. Lawfirm itu, adanya permasalahan internal dalam keluarga.

“Adanya permasalahan dalam keluarga, dimana ada kecemburuan sosial antara orangtua korban dan orangtua terdakwa. Sehingga, terkait dengan upaya hukum yang kami ambil dalam waktu tujuh hari ke depan ini, kami pikir-pikir,” ujarnya.

Terpisah terkait vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa MY. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember, Adik Sri Sumarsih mengatakan, terdakwa Yasin Magrobi dituntut 9 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

“Tapi putusan vonis yang diberikan (kepada terdakwa MY), oleh hakim yakni 7 tahun penjara, denda 10 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan,” ucap Adik.

Menurutnya, dakwaan yang diberikan merujuk pada pasal 82 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016.

“Selama 7 hari sejak putusan, penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa menyatakan sikap untuk pikir pikir. Apakah mau mengajukan banding maupun menerima putusan itu. Kita tunggu saja 7 hari setelah putusan ini. Saat ini belum punya kekuatan hukum tetap, atau belum inkrah,” jelasnya.

.

 

 

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin