FaktualNews.co

Ribuan Ojol di Jember Demo, Desak Pemerintah Revisi Regulasi Transportasi Online

Peristiwa     Dibaca : 76 kali Penulis:
Ribuan Ojol di Jember Demo, Desak Pemerintah Revisi Regulasi Transportasi Online
FaktualNews/Istimewa
Aksi demo ojol di depan Kantor Pemkab Jember.

JEMBER, Faktualnews.co-Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat dan daerah terkait nasib driver transportasi online.

Aksi yang dilakukan ribuan pengemudi ojek online (ojol) itu merupakan bagian dari gerakan nasional yang dikoordinasikan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), serentak dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia pada 20 Mei 2025.

Seruan itu disampaikan dalam aksi konvoi dan demonstrasi dari FKJOB yang dimulai pukul 09.00 WIB dari Gedung Serbaguna Kaliwates hingga Kantor Pemkab Jember di Jalan Sudarman.

Ketua FKJOB, Dedi Novianto mengatakan bahwa tarif ojek online (ojol) saat ini sudah tidak relevan lagi.

“Tarif yang berlaku masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022. Padahal sejak itu UMR sudah naik tiga kali dengan total kenaikan 16,7%. Pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menyesuaikan tarif, sebagaimana diatur dalam Diktum Kesembilan keputusan tersebut,” kata Dedi, Selasa (20/05/2025).

Lebih lanjut, Dedi menyoroti absennya regulasi yang mengatur layanan pengantaran makanan dan barang melalui ojek online roda dua (R2).

“Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 hanya mengatur penumpang, tidak menyentuh layanan antar barang dan makanan. Ini celah yang dimanfaatkan aplikator untuk menerapkan tarif rendah yang tidak manusiawi,” tegasnya.

Dedi juga mengkritik ketidaktegasan pemerintah pusat dalam menentukan kewenangan antar kementerian.

“Kemenhub justru berkelit bahwa urusan ini ada di Kominfo, padahal Kominfo sudah menyatakan tidak punya wewenang. Sementara secara hukum, Kemenhub justru memiliki dasar kuat untuk mengatur hal ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto mengatakan, aplikator atau investor yang masuk ke Jember ditegaskan wajib buka kantor di Jember.

“Selain buka kantor, aplikator itu kan tidak hanya jualan jaket, tapi juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan transportasi masyarakat dan persediaannya teman-teman driver. Ini diperlukan, ini sangat penting pemikiran ini,” jelasnya.

Yang berikutnya, lanjut Djoko, masalah potongan atau pembagian itu yang mesti dibicarakan dengan aplikator.

“Kalau masalah atas bawah ini sebetulnya menurut saya jangan menjadi fokus panjenengan semua. Tapi pembagian dari ini yang mesti harus lebih dibicarakan. Karena implikasinya nanti pada masyarakat kita juga. Nah cara-cara seperti inilah, yang nantinya akan tercipta iklim menempatkan transportasi online itu menjadi pilihan utama di Kabupaten Jember,” pungkasnya.

 

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Nurul Yaqin