FaktualNews.co

Transparansi Seleksi Kepala Sekolah Jombang Dipertanyakan, Diduga Sarat Kepentingan

Birokrasi     Dibaca : 84 kali Penulis:
Transparansi Seleksi Kepala Sekolah Jombang Dipertanyakan, Diduga Sarat Kepentingan
FaktualNews .co/ Kevin Nizar
Ilustrasi pengisian jabatan kosong Kepala Sekolah di Jombang.

JOMBANG, FaktualNews.co – Pelantikan 97 kepala sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada Jumat (20/6/2025) menuai sorotan publik, khususnya terkait minimnya transparansi dalam proses seleksi.

Sebanyak 2 kepala TK, 87 kepala SD, dan 8 kepala SMP resmi dilantik di Pendopo Kabupaten Jombang oleh Bupati Warsubi. Lima guru dari jenjang SD berhalangan hadir karena tugas luar daerah dan alasan kesehatan. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Gus Salmanudin dan Sekda Agus Purnomo.

Bupati Warsubi menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan melalui proses seleksi ketat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) serta BKPSDM Jombang. “Ini semua promosi, tidak ada mutasi,” katanya.

Ia berpesan agar para kepala sekolah menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme. “Pendidikan saat ini tak bisa dikelola dengan cara biasa. Kita sedang menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Itu dimulai dari kualitas pendidikan hari ini,” ujarnya.

Meski demikian, pelantikan ini memunculkan kritik dari sejumlah pihak. Direktur Lingkar Masyarakat Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, menyayangkan proses seleksi yang dinilai tertutup dan minim partisipasi publik.

“Publik perlu tahu siapa saja calon kepala sekolah, seperti apa proses seleksinya, dan apakah sudah sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025,” kata Aan, Selasa (24/6/2025).

Ia khawatir ketertutupan informasi membuka ruang spekulasi negatif, termasuk dugaan politisasi jabatan pasca-Pilkada. Aan juga menekankan bahwa tantangan ke depan tak sebatas soal legalitas pengangkatan, tetapi integritas moral kepala sekolah dalam menghadapi lima dosa besar dunia pendidikan: kekerasan, intoleransi, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan korupsi.

“Ini tolok ukur utama bagi pemimpin pendidikan hari ini,” pungkasnya.( Kevin Nizar )

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
Tim Redaksi FN