FaktualNews.co - Politik https://faktualnews.co Tue, 21 May 2019 09:10:25 +0000 id-ID hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2 DPRD Minta Pembangunan GOR Trenggalek, Jangan Sampai Tidak Normatif https://faktualnews.co/2019/05/21/dprd-minta-pembangunan-gor-trenggalek-jangan-sampai-tidak-normatif/141455/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Tue, 21 May 2019 05:39:19 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=141455 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Pelaksanaan perencanaan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Trenggalek, sudah hampir selesai. Kini prosesnya tinggal menunggu pemenang lelang. Setelah sebelumnya terjadi gagal lelang karena belum ada pemenang. Melalui rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, Komisi III DPRD Trenggalek, menginginkan pencermatan terhadap kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan GOR. Karena jangan sampai pekerjaan tidak normatif. "Pelaksanaan kegiatan pembangunan GOR nanti jangan sampai dikerjakan dengan tidak normative. Karena di lapangan itu tidak sesuai rencana," ungkap M. Hadi Sekertaris Komisi III DPRD Trenggalek, Selasa (21/5/2019). Hadi juga menuturkan, jangan sampai seperti kebiasaan sebelumnya, dengan waktu yang sangat mepet CV ternyata juga mengerjakan di banyak pekerjaan lainnya. Sehingga yang menjadi masalah adalah pada alatnya. Jika pekerjaan banyak dan alat hanya terbatas dipastikan pekerjaan akan molor dan tidak sesuai target. Karena alatnya sendiri di pindah-pindah. "Kebanyakan permasalahan sudah waktunya mepet, namun satu CV rekanan mengerjakan beberapa pekerjaan. Sehingga alatnya itu yang menjadi masalah karena dipindah-pindah," ungkapnya, Selasa (21/5/2019). Sehingga ULP atau dinas terkait harus bisa mengantisipasi permasalahan yang setiap tahunnya dipastikan terjadi. Karena disetiap tahun muncul permasalahan yang sama. Waktu pekerjaan mepet dan menumpuk di akhir tahun, maka hasilnya juga akan kurang bagus. "Namun jika sudah diantisipasi dengan dilihat mana pekerjaan yang bisa dilaksanakan lebih dahulu, maka hasilnya akan lebih bagus," pungkas Hadi. ]]> Ratusan Mahasiswa IAIN di Jember, Tolak Aksi 22 Mei Besok https://faktualnews.co/2019/05/21/ratusan-mahasiswa-iain-di-jember-tolak-aksi-22-mei-besok/141467/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Tue, 21 May 2019 05:35:19 +0000 Muhammad Hatta https://faktualnews.co/?p=141467 JEMBER, FaktualNews.co – Rencana aksi 22 Mei 2019 besok, yang disebut sebagai ‘People Power’ mendapat penolakan dari ratusan mahasiswa IAIN Jember. Aksi yang rencananya akan dipusatkan di ibukota Jakarta itu, ditolak lewat deklarasi pada Senin malam (20/5/2019), kemarin. “Tadi malam memang ada deklarasi dari ratusan mahasiswa IAIN Jember. Mereka menolak dengan adanya aksi people power itu,” kata Ketua Senat Mahasiswa IAIN Jember, Abdur Rosid saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/5/2019). Rosid mengatakan, ada 4 poin yang dibacakan dalam deklarasi tersebut. “Gerakan people power yang selama ini didengungkan, hanya merupakan gerakan provokasi politis yang inkonstitusional. Kita kan tahu siapa yang selama ini mendengungkan ajakan tersebut, dan jelas ini faktor politisi, bukan murni karena persoalan besar,” tegasnya. Untuk itu, lanjut dia, dirinya bersama seluruh Mahasiswa IAIN Jember, menolak segala bentuk provokasi serta ajakan, untuk ikut serta dalam aksi yang disebut sebagai gerakan people power tersebut. “Jelas kami menolak, karena sekali lagi ini politis, jadi ada kepentingan pihak tertentu di belakangnya,” tambahnya. Dikatakan Rosid, mahasiswa IAIN Jember, juga akan mendukung segala bentuk usaha rekonsiliasi dan perdamaian, untuk menjaga harmoni dan persatuan bangsa Indonesia. “Kami menghimbau kepada seluruh elit politik, untuk menghentikan kegaduhan ini. Ada persoalan yang lebih besar yang harus dikedepankan oleh seluruh pihak, yakni persatuan bangsa,” terangnya. Sementara Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Jember, Hefni Zein, mendukung deklarasi yang telah dilakukan oleh mahasiswanya tersebut. “Saya kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tentu sangat positif’ Karena saat ini yang lebih penting dari people power adalah soft power atau kekuatan kelembutan,” katanya. Kekuatan kelembutan yang dimaksud, kata Hefni, adalah bagaimana kemudian saling mengasihi sesama, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. “Saya kira gerakan people power bukan lagi eranya. Kalau memang ada yang kurang puas dengan hasil Pemilu, sudah ada jalur yang konstitusional, ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi,” tambah Hefni. Pada kesempatan tersebut, Hefni juga memastikan, jika tidak ada civitas akademika IAIN Jember , yang ikut serta dalam aksi people power. “Sudah kami berikan himbauan, agar tidak ikut gerakan tersebut,” pungkasnya. ]]> SK Penetapan Arifin Sebagai Bupati Trenggalek Turun, Tinggal Menunggu Pelantikan https://faktualnews.co/2019/05/21/sk-penetapan-arifin-sebagai-bupati-trenggalek-turun-tinggal-menunggu-pelantikan/141443/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Tue, 21 May 2019 04:25:16 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=141443 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Setelah usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Trenggalek,  yang diajukan DPRD pada 22 Pebruari 2019 lalu ke Kemendagri. Saat ini telah bisa dipastikan SK pengangkatan Wabup menjadi Bupati tersebut telah turun. Dari turunnya SK dari Kemendagri tersebut, saat ini SK pengangkatan sudah diterima Gubernur Jawa Timur, dan tinggal menunggu kapan akan dilaksanakan pelantikan Bupati Trenggalek masa jabatan 2016-2021. Moch. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek,  membenarkan telah turunnya SK Bupati dari Kemendagri yang saat ini telah berada di Provinsi. "Terkait SK sudah turun, jadi kita cuma nunggu Gubernur kapan kepingin melantiknya. Namun secara resmi saya belum mendapat undangan kapan dilaksanakan pelantikan tersebut," ungkapnya, Selasa (21/5/2019) Arifin juga mengatakan, mungkin saja nanti akan dilaksanakan pelantikan bersamaan kepala daerah yang lain, yang mungkin sudah ada putusan inkracht seperti Bupati Tulungagung, Pasuruan dan Mojokerto. "Jadi pastinya kapan kita lihat saja nanti kapan Gubernur mengagendakan pelantikan tersebut," ucapnya. Seperti telah diketahui bersama, sejak Bupati Trenggalek,  dilantik menjadi Wakil Gubenur Jatim,  maka ada kekosongan pada jabatan Bupati Trengalek. Dengan mengacu pada amanah undang-undang nomor 10 tahun 2016 maka sejak ditetapkannya Bupati menjadi Gubernur maka akan segera dusulkan Wabup untuk menjabat menjadi bupati. Pengusulannya sendiri ditujukan kepada Kemendagri melalui Gubernur. Dengan adanya pengusulan maka untuk saat ini status Wabup juga berperan melaksanakan Bupati Trenggalek.     ]]> Jelang  Penetapan KPU Hasil Pemilu, Polres Situbondo Gelar Doa Bersama https://faktualnews.co/2019/05/21/jelang-penetapan-kpu-hasil-pemilu-polres-situbondo-gelar-doa-bersama/141422/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Tue, 21 May 2019 01:01:42 +0000 Fatur Bari https://faktualnews.co/?p=141422 SITUBONDO, FaktualNews.co - Agar Indonesia tetap damai, Menjelang penetapan hasil penetapan Pemilu, yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019 (besok). Polres Situbondo, menggelar doa bersama, Senin (20/5/2019) malam. Kegiatan doa bersama yang sebelumnya juga  buka bersama dalam safari Ramadan tersebut, dihadiri oleh Wabup Situbondo,  Yoyok Mulyadi, anggota Forkopimda Situbondo, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Situbondo. Kegiatan doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Al-Ayskar Polres Situbondo tersebut,  juga dihadiri para tokoh agama, dan ketua Ormas Islam di Kota Situbondo. Diantaranya, Ketua MUI Situbondo KH Syaiful Muhyi, KH Jaiz Masduki. Kapolres AKBP Awan Hariono mengatakan, selain  untuk mempererat tali silaturahmi polisi dengan Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk sinergitas antar instansi pemerintah,  dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. "Acara doa bersama ini adalah agar Indonesia damai, dengan adanya isu people power pada 22 Mei 2019 mendatang,"ujar Kapolres AKBP Awan Hariono. Menurutnya, dengan kekompakan Forkopimda Situbondo dan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam bulan Ramadaan tahun ini, pihaknya yakin akan tercipta kondusifitas dan  Kamtibmas  di Kabupaten Sitbondo. "Alhamdulillah berkat kekompakan Forkopimda dan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai, meski banyak beredar isu hoax atau provokasi yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa,"pungkasnya. ]]> Camat Banyuglugur Situbondo Raih Juara Harapan 1 Lomba Camat Kreatif Tingkat Jatim https://faktualnews.co/2019/05/21/camat-banyuglugur-situbondo-raih-juara-harapan-1-lomba-camat-kreatif-tingkat-jatim/141410/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 22:02:16 +0000 Fatur Bari https://faktualnews.co/?p=141410 SITUBONDO, FaktualNews.co - Camat Banyugulgur, Kabupaten Situbondo, Sigit Rahadjo berhasil menyabet juara harapan I lomba sinergitas, kreativitas dan inovasi camat terhadap kegiatan pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Sedangkan piagam penghargaan juara harapan I sebagai camat kreatif dan inovatif tersebut, diserahkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Sigit Rahardjo, di Gedung Grahadi Surabaya, bersamaan dengan peringatan Harkitnas ke-111 Tahun 2019. Camat Banyuglugur, Situbondo Sigit Rahardjo mengatakan, jika penghargaan ini merupakan sebuah perjuangan bersama antara Forkopimka, instansi terkait, kepala desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Banyuglugur. "Kami bersyukur dengan capaian dan penghargaan ini. Penghargaan ini sebagai bentuk bahwa saat ini pemerintah menuntut kita selalu bersinergi dengan semua pihak. Utamanya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banyuglugur, Situbondo," ujar Sigit Rahardjo, Senin (20/5/2019). Sigit Rahardjo berharap, dengan penghargaan ini, diharapkan akan menambah motivasi baginya dan para camat yang lain di Kabupaten Situbondo, untuk selalu memberikan pelayan yang terbaik kepada warganya. "Sesuai dengan misi dan visi. Bupati Situbondo dan Wabup Situbondo, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya. Lebih jauh Sigit menambahkan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pihaknya mempunyai tiga program unggulan. Masing-masing adalah, program Biduan Muda (Bidan Bersama Dukun, Mengantisipasi Kematian Ibu dan Anak, dan Paketan ke Rumah (Pelayan Administrasi Kecamatan Antar ke Rumah), dalam program ini pihaknya melakukan kerjasma, dengan Dispendukcapil. "Sedangkan program unggulan adalah, Geli Sasebur (Gerakan Peduli Sapi Sehat dan Subur), dalam program ini, kami melakukan kerjasama dengan mantri peternakan," pungkasnya. ]]> Harkitnas, Bupati Lamongan Ingatkan Semua Harus Tunggu Ketetapan KPU https://faktualnews.co/2019/05/20/harkitnas-bupati-lamongan-ingatkan-semua-harus-tunggu-ketetapan-kpu/141358/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 14:46:15 +0000 Ahmad Faisol https://faktualnews.co/?p=141358 LAMONGAN, FaktualNews.co - Momen Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 Tahun 2019 kali ini bertepatan dengan bulan Ramadhan 1440 Hijriyah. Namun tidak melunturkan semangat para peserta upacara mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Alun-Alun Lamongan, Senin (20/5). Bupati Fadeli selaku Inspektur Upacara menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ia mengajak kepada seluruh masyarakat agar bangkit untuk bersatu, sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. “Saat ini kita berada pada posisi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi. Kita mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu. Namun semua pilihan pasti diniatkan untuk kebaikan bangsa,” ungkap Fadeli. Fadeli melanjutkan, bahwa kelancaran pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif adalah berkat pengorbanan warga yang menjadi anggota KPPS, bahkan ada yang berkorban nyawa. Beliau mengajak untuk mewujudkan ucapan terimakasih atas pengorbanan mereka dengan bersama-sama menunggu secara tertib ketetapan penghitungan suara resmi yang akan diumumkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dalam waktu yang tidak lama lagi. Mengakhiri sambutannya, Fadeli mengajak sesama anak bangsa agar secara sadar memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini dengan memperbarui semangat gotong-royong. Dia juga mengajak semangat gotong royong itu untuk dikolaborasikan sebagai warisan lokal yang akan membawa bangsa Indonesia menuju kejayaan di pentas global. ]]> Pemkab Jombang Anggarkan Rp84 Milyar Untuk Bayar THR dan Gaji 13 Pegawai https://faktualnews.co/2019/05/20/pemkab-jombang-anggarkan-rp84-milyar-untuk-bayar-thr-dan-gaji-13-pegawai/141289/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 07:27:28 +0000 Muji Lestari https://faktualnews.co/?p=141289 JOMBANG, FaktualNews.co - Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengucurkan anggaran sebesar Rp42 milyar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai pada Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Eka Suprasetya merinci, ada sebanyak 8.900 an pegawai yang berhak mendapatkan THR atau gaji ke 14 ini. Jumlah itu terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas diseluruh Isntansi dilingkup Pemkab Jombang. Diungkapkan Eka, selain THR pihaknya juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.42 milyar untuk membayar gaji ke 13 pegawai. Sehingga total anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan gaji ke 13 dan 14 tersebut mencapai Rp. 84 milyar. "Sudah kami siapkan dari awal, karena memang ada aturan yang memadai untuk gaji 13 dan 14 ini masing-masing Rp. 42 milyar dari APBD kami," ujar Eka, Senin (20/5/2019). Dikatakannya, pembayaran gaji ke 13 dan 14 (THR) ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk gaji ke 14 (THR) proses pencairan akan dilakukan sebelum hari raya. Sedangkan untuk gaji ke 13 akan dibayarkan satu bulan kemudian. Namun demikian, Eka mengakui bahwa untuk pembayaran THR, hingga saat ini pihaknya masih menunggu ketetapan dari Pemprov Jatim. "Yang jelas pencairannya masih menunggu Perkada dari Pemprov Jatim, Isnyaallah hari ini ketetapannya turun," tuturnya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan salah satu belanja pegawai ini menurut Eka, sama sekali tidak membebani keuangan Pemkab Jombang. Sebab sejauh ini sudah ada Ris sekitar 2,5 persen dari jumlah gaji yang dianggarkan oleh Pemkab Jombang kepada para pegawainya. Sehingga, Eka memastikan bahwa Pemkab Jombang telah siap untuk penganggarannya. "Yang jelas Pemkab Jombang tidak kesulitan, mampu untuk bayar gaji 13 dan 14 ini," pungkasnya. ]]> DPRD Trenggalek Soroti Warung ‘Liar’ Disekitar RSUD Dr Soedomo https://faktualnews.co/2019/05/20/dprd-trenggalek-soroti-warung-liar-disekitar-rsud-dr-soedomo/141283/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 06:57:07 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=141283 TRENGGALEK, FaktualNews.co - DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, meminta pihak RSUD Dr Soedomo, menertibkan warung warung 'liar' disekitar rumah sakit tersebut. Karena saat ini sudah mulai menjamur dan dikhawatirkan akan terus ada tanpa penataan. "Menjamurnya warung yang tanpa penataan akan menjadi tempat kumuh sehingga berpengaruh terhadap lingkungan RSUD," kata Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek,Sukarodin, Senin (20/5/2019). Sukarodin juga meminta bahwa harus dilaksanakan rapat bersama antara RSUD dan Aset. Karena lahan yang di tempati warung tersebut merupakan milik aset, serta diarahkan ke penataan food court. Kalau tidak segera ditata maka akan menjadi kawasan kumuh. "Karena warung tersebut berdiri sendiri apalagi membuat tenda sendiri. Pasti hasilnya akan sulit karena dipastikan akan menjamur," tuturnya. Pastinya Sukarodin menambahkan, jika sudah menjamur akan sulit ditertibkan dan akan menjadi kawasan kumuh. Selain itu juga tidak ada izin, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memberi izin. ]]> Trenggalek Maksimalkan Peningkatan SDM Kedepan Melalui Beasiswa https://faktualnews.co/2019/05/20/trenggalek-maksimalkan-peningkatan-sdm-kedepan-melalui-beasiswa/141264/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 05:32:08 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=141264 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Pasca pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 diharapkan seluruh masyarakat untuk kembali kuat bersatu dan gotong royong. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Trenggalek, Moch Nur Arifin usai pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional di Alon-alon setempat. Selain itu Wabup juga meminta kedepan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan 100 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah menjadi peran penting dalam peningkatan SDM dengan fokus membina pemuda yang mumpuni. "Dalam momen Hari Kebangkitan Nasional, pasca Pemilu ini diharapkan tetap kuat bersatu dan mempertahankan gotong royong," ungkap Moch. Nur Arifin, Senin (20/5/2019). Arifin juga mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan SDM dalam peningkatan 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam prosesnya di Indonesia selalu ada momen kebangkitan setiap 20 tahunan, jadi semua harus mengambil momentum tersebut. "Pemerintah terus menginginkan pemuda yang mumpuni dalam bidang sain, teknologi, engenering dan matematis. Dari keinginan tersebut, sebisa mungkin kedepan perlu ditingkatkan dalam pemberian beasiswa dalam memajukan Indonesia," pungkasnya. ]]> Ketua DPRD Jombang Minta THR PNS Cair Sebelum Lebaran https://faktualnews.co/2019/05/20/ketua-dprd-jombang-minta-thr-pns-cair-sebelum-lebaran/141253/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 04:57:58 +0000 Muji Lestari https://faktualnews.co/?p=141253 JOMBANG, FaktualNews.co - Ketua DPRD Jombang, Jawa Timur, Joko Triono, berharap Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Jombang bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, 5 Juni 2019 mendatang. Hal ini agar tunjangan hari besar keagamaan yang disebut dengan gaji ke 14 tersebut bisa segera dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh pegawai pemerintah untuk kebutuhan belanja lebaran. "Harapan saya semoga bisa dicairkan sebelum lebaran, saya sudah tanyakan ke Sekwan DPRD Jombang, informasinya ya bulan Mei ini akan dibayarkan THR para pegawai," terang Joko Triono, Senin (20/05/19). Dikonfirmasi mengenai hal ini, Bupati Jombang, Mundjidah Wahab memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke 14 ini akan cair sebelum H minus 7 lebaran mendatang. Pembayaran THR ini, kata dia juga telah diperkuat dengan regulasi Peraturan Daerah setempat. "Untuk THR PNS (Pegawai Negeri Sipil) akan Insyaallah H-7 sudah terbayar, kalau gaji ke 13 nanti setelah lebaran, kalau totalnya saya nggak hafal berapa," ungkapnya. Kepala BPKAD : Hari Ini Turun Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Eka Suprasetya merinci jumlah pegawai Pemkab Jombang yang tercatat berhak mendapatkan THR sebanyak 8.900 orang. Jumlah itu terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas diseluruh isntansi atau OPD di Jombang. Eka menjelaskan, sesuai aturan Pemkab Jombang sudah menyiapkan pembayaran THR (gaji ke 14) dan gaji ke 13 tersebut dari ABPD setempat. Namun, pencairannya masih akan menunggu ketetapan dari Pemprov Jatim. "Iya memang THR sudah disiapkan dari awal karena memang ada aturan yang memadai, sumbernya dari APBD, yang jelas pencairannya masih menunggu Perkada dari Pemprov Jatim, Isnyaallah hari ini ketetapannya turun," pungkasnya Eka. ]]> Ini Perolehan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Trenggalek https://faktualnews.co/2019/05/20/ini-perolehan-rekapitulasi-suara-pemilu-2019-di-trenggalek/141245/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Mon, 20 May 2019 04:34:29 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=141245 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Perolehan suara Pemilu serentak tahun 2019 telah sampai pada tahap rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Rencana rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional akan rampung pada tanggal 22 Mei 2019. Suripto Ketua KPU Kabupaten Trenggalek mengatakan, untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten Trenggalek telah terselesaikan kemarin sekitar tanggal 7-9 Mei lalu. Setelah ada hasil dari kabupaten, selanjutnya proses tersebut dilanjutkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. "Jadi KPU Kabupaten ranahnya hanya melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten, untuk menetapkan rekapitulasi dilanjut rekapitulasi Provinsi. Selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi nasional hingga menunggu pada tanggal 22 Mei dalam proses rekapitulasi nasional," ungkapnya, Senin (20/5/2019). Setelah itu, lanjut Suripto, ada jeda tiga hari untuk memberikan kesempatan kepada Parpol apabila ada perselisihan hasil. Dan perselisihan itu nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan di MK. Jika sudah dinyatakan tidak ada gugatan baru akan ditetapkan. Sedangkan untuk penetapan kursi pada DPRD, setelah tanggal 22 Mei sudah dinyatakan tidak ada gugatan maka akan ditetapkan perolehan kursi. "Penetapan kursi itu nanti dilaksanakan setelah tiga hari dilakukan penetapan rekapitulasi nasional dan dipastikan tidak adanya gugatan. Jika tidak ada gugatan maka akan segera di tetapkan," jelasnya. Ditambahkan, dari penetapan rekapitulasi di Provinsi suara Parpol yang ada di Trenggalek meliputi, PKB 98.790, Gerindra 29.600, PDI Perjuangan 90.709, Golkar 55.633, Nasdem 9.745, Garuda 374, Berkarya 1.621, PKS 46.866, Perindo 2.859, PPP 18.050, PSI 1.132, PAN 14.349, Hanura 17.850, Demokrat 50.786, PBB 296, PKPI 94. "Jadi ini total hasil perolehan rekapirulasi suara partai di Kabupaten Trenggalek, dari rekapitulasi tingkat Provinsi," pungkas Suripto. ]]> Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang Pemilu 2019 https://faktualnews.co/2019/05/20/rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-tiap-kecamatan-di-kabupaten-jombang-pemilu-2019/141205/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Sun, 19 May 2019 18:23:11 +0000 Redaksi FN https://faktualnews.co/?p=141205 JOMBANG, FaktualNews.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang telah merampungkan seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019. Puncaknya yakni Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jombang yang digelar di Ballroom Hotel Yusro Jombang, Rabu 1 Mei 2015. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang [1] Muhaimin Shofi mengatakan, secara keseluruhan, tahapan pemilu serentak 2019 berjalan dengan baik. Meski ada beberapa hal yang meski dilakukan perbaikan. "Seluruhnya berjalan dengan baik. Kami berterimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan mensukseskan seluruh jalannya pemilu 2019," kata Muhaimin saat membuka acara pleno rekapitulasi beberapa waktu lalu. Dalam rapat pleno yang digelar selama tiga hari tersebut, diikuti oleh Komisioner Bawaslu, PPK, para pimpinan partai serta saksi-saksi. Rekapitulasi dimulai dengan perhitungan secara berurutan mulai dari pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada tingkat kecamatan pertama sampai kecamatan terakhir dalam wilayah kerja Kabupaten Jombang. Berikut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang Pemilu Tahun 2019: 1.Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2.Pemilihan Anggota DPR RI 3.DB1 DPD 4.Pemilihan Anggota DPRD Provinsi 5.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 1 6.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 2 7.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 3 8.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 4 9.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 5 10.Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dapil Jombang 6 [1] https://faktualnews.co/tag/jombang/]]> MUI Pandaan, Pasuruan Minta Masyarakat Tak Terprovokasi People Power https://faktualnews.co/2019/05/19/mui-pandaan-pasuruan-minta-masyarakat-tak-terprovokasi-people-power/141190/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Sun, 19 May 2019 14:29:54 +0000 Abdul Aziz https://faktualnews.co/?p=141190 PASURUAN, FaktualNews.co - Gencarnya ajakan people power yang menyebar di kalangan masyarakat di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mendapat perhatian serius pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pandaan. Terkait provokasi yang belum tentu kebenarannya, MUI setempat meminta masyarakat tak terprovokasi. Ketua MUI Kecamatan Pandaan, KH M Rofo'i, secara tegas menolak ajakan itu kepada masyarakat pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang. "Kami menolak keras akan adanya gerakan people power dengan mengapresiasi baik kinerja seluruh penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu khususnya di Kabupaten Pasuruan," tandas dia, Minggu (19/5/2019). Tak hanya penyelenggara Pemilu, apresiasi yang sama juga ditujukan untuk seluruh anggota keamanan, baik dari TNI, Polri dan Linmas, yang turut berperanserta menjaga keamanan serta kelancaran terlaksananya Pemilu 2019 itu, dengan aman dan lancar. Sehingga pesta demokrasi berjalan kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan, pasca Pemilu 2019 tanggal 17 April lalu. Pihaknya juga menghimbau agar warga menghormati atas kinerja seluruah aparatur negara yang sukses jalankan Pemilu tahun 2019. "Kami terimakasih atas dukungan dan partisipasi serta ucapan yang sama bagi pihak keamanan, baik Polri dan TNI serta pemerintah. Semoga penolakan terhadap adanya people power tersebut berdampak baik bagi masyarakat Indonesia," terang M Rofi'i. Adanya rencana gerakan People Power pada 22 Mei 2019, tokoh agama Kecamatan Pandaan, juga menghimbau kepada seluruh umat muslim khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan, agar bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan. "NKRI harus dijaga dengan baik, jangan sampai tercoreng adanya gerakan people power yang merugikan masyarakat," tutupnya. ]]> Tolak People Power, Fatayat NU Situbondo Gelar Ikrar Indonesia Damai https://faktualnews.co/2019/05/19/tolak-people-power-fatayat-nu-situbondo-gelar-ikrar-indonesia-damai/141174/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Sun, 19 May 2019 13:37:51 +0000 Fatur Bari https://faktualnews.co/?p=141174 SITUBONDO, FaktualNews.co - Menjelang penetapan hasil Pemilu serentak tahun 2019, yang akan dilaksanakan pada 22 Mei 2019 mendatang, Pimpinan Cabang (PC Fatayat NU) Situbondo, menggelar ikrar bersama untuk Indonesia damai, Minggu (19/5/2019). PC Fatayat NU Situbondo juga menggelar khotmil quran dan doa bersama, dalam rangka merajut kebersamaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor PCNU Situbondo. Pantauan FaktualNews,co dilapangan, kegiatan ikrar untuk Indonesia damai, khotmil qur'an dan bersama itu, diikuti oleh ratusan pengurus Fatayat NU, mulai dari tingkat PAC hingga tingkat ranting Fatayat NU se-Kabupaten Situbondo. Bahkan, kegiatan yang dilaksanakan di Kantor PCNU Situbondo, sebagai salah satu sikap dan bentuk penolakan PC Fatayat NU Situbondo terhadap adanya isu people power tersebut, juga dihadiri oleh Nyai Hj Djuwairiyah Fawaid, selaku pembina PC Fatayat NU Situbondo. Usai kegiatan ikrar, khotmil qur'an dan doa bersama Nyai Djuwairiyah Fawaid mengatakan, jika kegiatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap adanya isu aksi people power, menjelang penetapan hasil pemilu serentak tahun 2019, karena NKRI merupakan harga mati. "Sehingga untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, PC Fatayat NU menggelar khotmil qur'an, dan doa bersama. Bahkan, Fatayat NU juga menggelar ikrar bersama untuk Indonesia damai," ujar Nyai Djuwairiyah Fawaid. Menurutnya, people power itu tidak sesuai negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh elemen warga negara Indonesia dan seluruh elemen bangsa, untuk menolak adanya isu people power tersebut. "Saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh elemen bangsa Indonesia, untuk menghormati KPU sebagai lembaga sah penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, ayo kita bersatu untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, karena NKRI merupakan harga mati," pungkasnya. ]]> Ultah Ke 54, Gubernur Khofifah Dapat Kejutan dari Kapolda dan Pangdam V Brawijaya https://faktualnews.co/2019/05/19/ultah-ke-54-gubernur-khofifah-dapat-kejutan-dari-kapolda-dan-pamgdam-v-brawijaya/141170/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Sun, 19 May 2019 13:20:24 +0000 Mokhamad Dofir https://faktualnews.co/?p=141170 SURABAYA, FaktualNews.co - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendapat kejutan berupa kue tart coklat dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi. Sebab, tepat pada hari ini, Minggu (19/5/2019), mantan menteri sosial tersebut genap berusia 54 tahun. Kejutan diberikan, ketika Gubernur Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara buka bersama Forkopimda Jawa Timur dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Gedung Patuh Semeru, Mapolda Jatim. "Hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi bunda (Khofifah), karena pada hari ini beliau sedang berulang tahun," ucap Kapolda Jatim dari atas podium. Spontan ucapan Kapolda Jawa Timur menyebabkan suasana seketika semarak. Gemuruh tepuk tangan meriah mewarnai acara. Sementara, Khofifah Indar Parawansa yang baru saja memberikan sambutan dan diminta bertahan di atas podium oleh Kapolda, tersipu malu. Pangdam V Brawijaya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak dan sejumlah aktivis mahasiswa, lantas ikut naik ke panggung untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut. Diiringi lagu 'Selamat Ulang Tahun' yang dipopulerkan oleh Grup Band Jamrud. Khofifah Indar Parawansa meniup lilin lalu memotongnya dan membagikan kepada sejumlah pimpinan Forkopimda. "Semoga bunda diberi kemudahan memimpin Jawa Timur, selalu diberi kesehatan dan jalan Allah SWT," lanjut Kapolda. Peserta kemudian meminta Khofifah Indar Parawansa untuk bernyanyi, dan ia menyanggupinya. Gubernur Jawa Timur akhirnya membawakan lagu berjudul 'Ku Tak Bisa' milik Grup Band Slank. ]]> Berpotensi Pecah Belah Bangsa, NU Jember Tolak People Power https://faktualnews.co/2019/05/17/berpotensi-pecah-belah-bangsa-nu-jember-tolak-people-power/140892/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Fri, 17 May 2019 16:39:58 +0000 Muhammad Hatta https://faktualnews.co/?p=140892 JEMBER, FaktualNews.co - Adanya rencana aksi People Power yang akan dilakukan sekelompok golongan dengan dalih mengkritisi atau pun menolak hasil dari Pemilu 2019 yang telah dilakukan pada Bulan April kemarin, mendapat tanggapan PC GP Ansor Jember. "Jangan sampai karena hasil yang kurang memuaskan, kemudian memecah belah persatuan. Tidak ada lagi nomor 01 ataupun 02. Sekarang adalah Sila Ketiga Pancasila, yakni Persatuan dan Kesatuan," kata Ketua PC GP Ansor Jember Ayub Junaidi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat petang (17/5/2019). Saat ini proses rekapitulasi hasil pemilu juga masih dilakukan. "Jadi mari kita tunggu bersama-sama, jangan sampai mudah terprovokasi," katanya. Bahkan terkait tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 bulan April kemarin cukup bagus respon dan respek dari masyarakat. "Karena tingkat partisipasi pemilih meningkat, sekitar 80 persen. Jadi hal itu patut kita hargai. Jadi apalagi yang mau di people powerkan? Apalagi kedaulatan di tangan rakyat, jadi apalagi masalahnya? Mari kita hormati," tegasnya. Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember Abdullah Syamsul Arifin menyampaikan, tak setuju adanya rencana aksi people power atau aksi massa rakyat. NU menilai pemilu sudah berjalan baik. "Dalam penilaian saya dengan keterbatasan info dan pelacakan yang bisa saya amati, tidak ada kecurangan sistematis, terstruktur, dan massif. Yang ada adalah fitnah yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk membangun opini sehingga masyarakat tidak menerima hasil pemilu yang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ikhtiar penyelenggara, dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakam people power," kata pria yang akrab dipanggil Gus Aab ini. Menurut Gus Aab, dasar people power itu adalah adanya tuduhan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif. "Oleh karena itu, ketika pelaksanaan pemilu sudah sesuai ketentuan yang berlaku, maka seluruh masyarakat Indonesia harus menghargai proses demokrasi yang sudah berjalan sebaik-baiknya dan melibatkan seluruh elemen bangsa ini," katanya. PCNU Jember menyerukan proses diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Jika ada indikasi kecurangan oleh pihak mana pun, maka bisa diselesaikan secara hukum. "Itu juga bisa diaudit oleh publik dan bisa diketahui siapapun. Dengan demikian upaya untuk melakukan hal-hal bersifat inkonstitusional apapun namanya, kalau itu semata-mata dorongan dari orang-orang yang tidak punya mental siap menang dan siap kalah, maka itu bagian dari merongrong kedaulatan rakyat (pemilu)," tandasnya Menurutnya, people power yang motifnya seakan-akan ingin menegakkan keadilan, malah bisa menjadi upaya membenturkan rakyat. "Motifnya adalah ingin menegakkan keadilan yang dianggap tidak ditemukan dengan cara yang konstitusional, sebetulnya (hal ini) adalah upaya membenturkan rakyat dengan aparat atau membenturkan rakyat dengan rakyat, pendukung pasangan calon 01 dan 02," jelasnya. Sehingga PCNU Jember meminta, agar pemerintah bertindak tegas. "Keputusan pemerintah bisa menghilangkan keseluruhan pro kontra di masyarakat. Ketika ini sudah diatur sesuai mekanisme hukum berlaku, hal-hal inkonstitusional harus ditindak tegas atau yang juga mengarah pada pelaksanaan hal tersebut. Ini termasuk menjaga wibawa pemerintah," katanya. "Sekecil apapun upaya yang tidak menghargai marwah pemerintah yang sah harus mendapatkan prioritas untuk ditindak supaya tidak menjalar kepada orang lain dan melakukan hal serupa," pungkasnya. ]]> 9 Kades di Situbondo Terancam Dipidana https://faktualnews.co/2019/05/17/9-kades-di-situbondo-terancam-dipidana/140894/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Fri, 17 May 2019 14:30:03 +0000 Fatur Bari https://faktualnews.co/?p=140894 SITUBONDO, FaktualNews.co - Sebanyak 9 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Situbondo, lalai membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2018 lalu, sesuai dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Wakil Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa tahun 2018, BPK RI menemukan adanya indikasi penyalahgunaan DD pada sembilan desa di Kabupaten Situbondo. “Namun, dari sembilan desa tersebut, sebanyak tujuh desa langsung mengembalikan dana desa tersebut, sesuai dengan temuan BPK RI,” ujarnya, Jumat (17/5/2019). Menurut Yoyok, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI, sebanyak dua desa yang terindikasi menyalahgunakan uang DD itu diberi tengat waktu selama 60 hari ke depan, terhitung tanggal 14 Mei 2019 lalu, dua kades tersebut mempertanggung jawabkan DD yang dikelolanya. Namun, jika dalam batas waktu yang ditentukan, dua kades tidak dapat menyelesaikan pertanggung jawabannya, keduanya terancam dipidana. “Kalau hingga batas waktu 14 Juli 2019, dua Kades tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan temuan BPK, Pemkab Situbondo akan melaporkan kepada aparat penegak hukum,” kata Yoyok. Sementara itu, Latvia Sekretaris Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo mengatakan, pihaknya masih ragu-ragu menyatakan siap, untuk mempertanggung jawabkan temuan BPK tersebut. “Terkait temuan BPK, saya sudah menyampaikan kepada Kades terkait temuan BPK,” ujar Latvia. Menurutnya, sesuai dengan BPK RI, uang DD Tahun 2018 lalu yang belum dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.345.445.00. ”Dalam kasus tersebut, uangnya sudah dicairkan oleh Kades, namun bangunannya belum digarap oleh H Mulyadi, selaku Kepala Desa (Kades) Kalianget,”pungkasnya. Diketahui, sembilan Kepala Desa yang terindikasi menyalahgunakan DD, sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Masing-masing adalah, Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng, Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan, Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus, Desa Demung Kecamatan Besuki, Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih, Desa Palangan dan Desa Sopet Kecamatan Jangkar. ]]> DPRD Trenggalek Sayangkan, Pelaksanaan Kegiatan Harus Menunggu Komando https://faktualnews.co/2019/05/17/dprd-trenggalek-sayangkan-pelaksanaan-kegiatan-harus-menunggu-komando/140847/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Fri, 17 May 2019 13:57:10 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=140847 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2019 terus dilakukan oleh komisi III DPRD Trenggalek. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan insfrastruktur yang ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dari hasil evaluasi yang disampaikan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) rata-rata perencanaan telah rampung dilaksanakan. Namun ada satu yang disayangkan, yakni dalam pelaksanaan pekerjaan diinformasikan masih menunggu komando. Padahal hal tersebut tidak perlu terjadi mengingat dari tahun kemarin pekerjaan semua akan menumpuk di akhir tahun. Sehingga mengakibatkan pekerjaan yang tidak maksimal, karena seharusnya saat ini sudah selesai dan dilaksanakan semua. M. Hadi Sekertaris Komisi III DPRD Trenggalek mengatakan, dari hasil laporan OPD rata-rata dalam perencanaan semua sudah rampung. Namun sayangnya pelaksanaan ini masih menunggu komando. Karena mestinya saat ini selesai dan dilaksanakan semua. Agar pekerjaan tersebut tidak menumpuk di akhir tahun. "Dari informasi yang disampaikan oleh OPD itu masih menunggu komando. Artinya masih ada intruksi komando dari pimpinan," ucapnya, Jum'at (17/5/2019) Padahal dikatakan Hadi, dari persoalan itu juga telah disampaikan bahwa pelaksanaan tersebut tidak harus menunggu komando. Kalau sekedar koordinasi tidak masalah, tapi jangan juga menjadikan pekerjaan jadi molor. Karena pada bulan Agustus sudah ada pergantian teman di DPRD, sedangkan prosesnya di alat kelengkapan dewan ini masih belum selesai. "Selain itu juga akan ada pembahasan APBD perubahan. Kalau dari awal tidak di antisipasi, maka pelaksanaan akan numpuk di akhir tahun, seperti tahun lalu. Kami terus mewanti-wanti, dalam pelaksanaan di APBD Perubahan sesuai dengan tahapan, jangan sampai nunggu lama lagi," pungkasnya. ]]> DPRD Gelar Sidang Hak Interpelasi Mutasi Pejabat Pemkot Pasuruan https://faktualnews.co/2019/05/17/dprd-gelar-sidang-hak-interpelasi-mutasi-pejabat-pemkot-pasuruan/140857/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Fri, 17 May 2019 12:00:35 +0000 Abdul Aziz https://faktualnews.co/?p=140857 PASURUAN, FaktualNews.co - Pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat hingga DPRD Kota Pasuruan membentuk panitia khusus (pansus) terkait dinilainya proses mutasi tersebut terkesan tergesa-gesa hingga mekanismenya tak kantongi izin dari Kemendagri, terus berlanjut. Bahkan DPRD Kota Pasuruan menggelar sidang Paripurna Hak Interpelasi DPRD yang intinya meminta penjelasan Wakil Walikota terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, di Gedung DPRD Kota Pasuruan, Jumat (17/5/2019) siang. Sidang hak interpelasi ini, juga menghadirkan Wakil Walikota, Raharto Teno Prasetyo dan tim Baperjakat Pemkot Pasuruan. Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Hasan Marzuki mengatakan, mutasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak eksekutif legal saja dilakukan, asalkan tidak melanggar ketentuan yang ada. Tak terkecuali oleh kepala daerah yang memiliki status pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan, seperti yang terjadi di Kota Pasuruan kali ini. "Yang perlu digaris bawahi adalah proses mutasi dilalui apa sesuai ketentuan," kata dia. Menurutnya, mutasi tentunya harus ada aturannya. Diantaranya terdapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Sebab, mutasi menjadi wewenang mutlak dari kepala daerah. "Sikap kami tetap melanjutkan proses interpelasi mutasi. Karena hak interpelasi merupakan proses politik yang sepatutnya dihormati oleh semua pihak. Ini untuk membantu bagaimana proses sebenarnya,” tegas Ismail. Ironisnya, sebelum sidang hak interpelasi digelar, puluhan massa yang menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se Kota Pasuruan, yang ikut hadiri sidang Dewan tersebut, merasa tersinggung lantaran tidak diperkenankan untuk memasuki dan mengikuti sidang oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, karena sidang hanya untuk kalangan Legislatif dan pihak Eksekutif. Meski demikian, puluhan massa tak terima dengan alasan ketua Dewan. Sehingga sempat terjadi keributan kecil. Mereka tetap mendesak ikut mengikuti jalannya interpelasi tersebut. "Kami ingin mengikuti jalannya hak interpelasi. Inikan harus diketahui secara umum. Apalagi ini adalah gedung rakyat," teriak Suyono, salah satu aktivis LSM saat ditemui ketua Dewan di luar sidang. ]]> Tegasi Kontraktor Nakal, Komisi III Minta OPD Harus Punya Rapot Kontraktor Secara Detail https://faktualnews.co/2019/05/17/tegasi-kontraktor-nakal-komisi-iii-minta-opd-harus-punya-rapot-kontraktor-secara-detail/140804/?utm_source=rss_feed&utm_medium=CAPING&utm_campaign=content_distribution Fri, 17 May 2019 05:47:56 +0000 Suparni PB https://faktualnews.co/?p=140804 TRENGGALEK, FaktualNews.co - Menanggapai rencana Pemkab Trenggalek, terkait backlist kontraktor nakal yang selama ini terjadi, Komisi III DPRD Trenggalek, meminta hal tersebut diterapkan dengan penindakan tegas terhadap kontraktor nakal yang telah ada dalam catatan hitam Pemkab. Sikap tersebut harusnya dilakukan dan benar-benar diterapkan. Hal ini  mengingat hasil dari evaluasi molornya pengerjaan sejumlah proyek strategis di tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Trenggalek bersama Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek. "Kebanyakan molornya waktu pelaksanaan pengerjaan ini disebabkan banyak faktor. Namun yang mendominasi molornya pengerjaan itu adalah praktik pinjam bendera perusahaan," ungkap M. Hadi Sekertaris Komisi III DPRD Trenggalek, Jum'at (17/5/2019) Kedepan dikatakan M. Hadi, meminta Pemkab Trenggalek harus lebih selektif saat proses lelang. Umumnya para kontraktor nakal ini hanya satu entitas, namun memiliki banyak bendera untuk memenangkan sebuah proses lelang proyek. "Jadi kadang satu CV itu memegang beberapa pekerjaan. Sehingga alatnya bergantian dibawa kesana kemari, pada akhirnya semua pekerjaan menumpuk, seperti di tahun kemarin," terangnya. Tentang memberikan sanksi kepada kontraktor nakal, M. Hadi mengatakan,  Komisi III sangat mendukung Pemda jika diterapkan sanksi tegas kepada para kontraktor nakal seperti memasukkan dalam catatan buku hitam atau blacklist. Sehingga kedepannya tidak bisa mengikuti lelang sampai batas waktu yang ditentukan. "Jadi rekanan atau mitra kerja yang sudah masuk catatan buku hitam, artinya tidak bisa mengikuti lelang selama dua tahun pasca penetapan sanksi," katanya. Lebih lanjut M.Hadi mengatakan, Komisi III mendukung untuk diblacklist. Bahkan jika ada rekanan yang pekerjaannya tidak rampung. Walaupun menyisakan pekerjaan sedikit-sedikit juga harus dievaluasi dan dinilai. Terlebih saat ini proses lelang harus melalui serangkaian kajian banyak pihak. Diantaranya adalah keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bisa memberikan rekomendasi kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak memenangkan rekanan yang dinilai mempunyai riwayat buruk. "Seperti tidak konsistensi merampungkan sebuah proyek tepat waktu. Jadi sebelum ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan atau jasa pemerintah seolah-olah proses tersebut mutlak di ULP," ucapnya Jadi, lanjutnya,  ULP sendiri ketika sudah ada penawaran yang rendah sekalipun sulit untuk menghindari akhirnya dimenangkan. Sekarang PPK mempunyai kewenangan lebih, bisa tidak menerima hasil yang sudah disampaikan ULP. PPK sekarang sudah bisa seleksi walaupun tidak seperti di ULP. Namun meskipun demikian, praktik dilapangan tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, tambah M Hadi pemerintah tidak mampu berbuat banyak andai kata ada kontraktor nakal yang lolos administrasi peserta lelang jika tidak memiliki data yang kuat. Oleh sebab itu kalangan legislatif merekomendasikan adanya raport penilaian kepada rekanan yang sering bermasalah. Ketika administrasi dimasukkan dan memenuhi syarat, terkadang juga repot. Mudah-mudahan semua sudah hafal ULP. Juga ada grup sana yang numpang sana numpang sini pinjam nama, mudah-mudahan kedepan lebih cermat lagi, dan ini sudah bisa dibilang bukan asing lagi. "Raport evaluasi rekanan itu penting dilakukan sebagai dasar pemblacklisan. Barometer penilaian ini sebagai dasar menentukan kelaikan rekanan untuk mengikuti lelang agar realisasi pengerjaan tepat sasaran," tegasnya "Komisi telah mengatakan kepada OPD, OPD harus punya raportnya rekanan itu, termasuk nama PT atau CV dan orangnya siapa harus punya raport. Namun untuk Trenggalek masih belum punya, jadi untuk menilai rekanan yang sudah pernah mengerjakan itu. Dievaluasi, diberi nilai dengan parameter yang disepakati,” pungkasnya. ]]>