JOMBANG, FaktualNews.co – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang diterpa isu miring seiring munculnya indikasi keberadaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.

Dugaan ini menguat setelah terjadi lonjakan drastis pada jumlah titik SPPG di lapangan yang dinilai tidak masuk akal dan tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang ada.

​Berdasarkan data yang dihimpun, indikasi dapur fiktif ini mencuat karena sejumlah titik SPPG dilaporkan telah dibangun meski belum mengantongi nomor identitas (ID) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu titik yang kini tengah menjadi sorotan tajam berada di wilayah Kecamatan Mojowarno.

​Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pembangunan salah satu SPPG tersebut tetap berjalan meski proses administrasi belum tuntas. Menurutnya, pihak pengelola merasa yakin karena mengaku mendapat dukungan dari oknum yang memiliki hubungan dengan jajaran petinggi BGN.

​“Saya sempat bertanya mengapa berani membangun sebelum ID keluar. Jawabannya karena ada pihak yang menjamin dari BGN dan membawa surat yang disebut berasal dari Pak Sony (mantan Wakil Kepala BGN). Surat itu juga diklaim memiliki tanda tangan,” ujar narasumber tersebut, Selasa (9/6/2026).

​Selain masalah legalitas, narasumber tersebut menilai jumlah titik SPPG di Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan usulan awal. Ia menilai penambahan jumlah titik yang mendadak ini sangat tidak wajar. ​Secara tidak langsung, ia mengungkapkan bahwa pada tahap awal jumlah pengajuan berada di kisaran 130 titik, kemudian meningkat menjadi 150 titik, dan kini disebut mencapai sekitar 250 titik.

​Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena kapasitas penerima manfaat dinilai tidak cukup untuk menampung jumlah SPPG sebanyak itu. Ia juga menyebut adanya dugaan kemunculan titik-titik yang belum terdaftar secara resmi dan kabarnya akan menjadi objek audit aparat penegak hukum.

​Sengkarut ini pun langsung memancing reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Aktivis Majelis Rakyat Jombang (MRJ), Syadat Al Mahiri, mendesak Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap SPPG yang diduga memiliki keterkaitan dengan tiga mantan petinggi BGN yang sebelumnya telah terseret kasus hukum.

​“Kejaksaan perlu melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap SPPG yang diduga terafiliasi dengan tiga mantan pejabat BGN tersebut. Ada indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut agar semuanya terang,” kata Syadat.

​Menurut Syadat, aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di daerah. Ia menegaskan bahwa program yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat kepada warga yang berhak menerima.

“​Jangan sampai, program tersebut justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki akses dan pengaruh di lingkungan penyelenggara program,” tandasnya. (KabarJombang.com)