Pertemuan Kapolri Tito Karnavian dengan GNPF MUI, senin (28/11/2016). Foto : Istimewa
JAKARTA, faktualnews.co – Aksi turun jalan bela islam jilid 3 yang sedianya digelar tanggal 2 Desember mendatang akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengadakan pertemuan untuk membahas aksi demonstrasi tersebut. Beberapa poin penting telah disepakati. Salah satunya aksi akan dilaksanakan di Lapangan Monas, bukan di Jalan Thamrin-Sudirman.Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sendiri mengapresiasi langkah dari kedua belah pihak. Mengingat penyampaian aspirasi di negara demokrasi adalah hal yang tidak boleh dilarang.
“Saya kira bagus ada titik temu. Karena pelarangan aksi unjuk rasa itu tidak diperbolehkan,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, opsi salat Jumat di Lapangan Monas adalah hal yang bagus dan baik. Pasalnya massa akan lebih teroganisir dan dapat dipastikan tertib.
Fadli juga mengingatkan, aparat keamanan jangan menghalangi para warga dari daerah luar Jakarta untuk mengikuti aksi bela Islam jilid III ini. Hal tersebut disampaikan menyusul dengan adanya isu bahwa bus para pendemo dari luar daerah akan dilarang masuk ibu kota.
“Apalagi laporan di daerah ada sejumlah polisi melarang PO bus untuk ngangkut peserta aksi, gak boleh itu. Di negara mana itu, kita ini hidup di negara demokrasi kok. Gak boleh ada pelarangan begitu. Yang boleh dilarang itu kalo mengarah pada hal destruktif. Itu kan dijamin aksi superdamai. Ada penanggunjawabnya,” tutupnya.
Sementara itu, ditemui terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan aksi 2 Desember mendatang hanya diisi dengan kegiatan ibadah. Para pemrakarsa aksi telah menjelaskan kalau mereka tak akan membuat kericuhan, sehingga niat itu harus dihargai.
“Enggak ada demo, yang ada aksi ibadah, gelar sajadah, akan ada zikir, doa bersama, mungkin tausiyah. Artinya itu bukan demo,” ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Wiranto mengatakan hal tersebut menandakan ada sebuah kebersamaan dalam cara pandang dalam menyikapi fakta kalau demo tersebut melanggar hukum. Apalagi, saat ini isi tuntutan yang membuat para pengunjuk rasa ingin turun ke jalan telah terpenuhi.
“Secara rasional sudah tidak ada lagi penyusup. Kalau menyusup sekarang menyusup juga bisa. Sementara kita anggap hal-hal yang kita anggap perbedaan pandangan, rencana, saling berhadapan dalam kesatuan, masuk dalam proses doa, kan begitu. Itu kan perlu kita syukuri,” kata Wiranto.
Meski begitu, dia juga mengimbau agar kepolisian tak terlena dan terus melakukan pengamanan dengan maksimal. Polisi diminta tak mengumbar bentuk pengamanannya secara gamblang ke publik.
“Kepolisian enggak boleh sampai terlena. Tetep kita harus melakukan operasi keamanan yang maksimal. Jadi berjaga-jaga kalau ada sesuatu di luar konteks itu. Kembali tadi, jangan sampai di media kita membicarakan strategi kemanan, langkah-langkah keamanan. Itu kan aneh. Keamanan kok disebarluaskan ke masyarakat? Ibaratnya kamu mau memperkuat kemanan di rumah, ‘saya pasang alarm di sini, kamera di sini, dan kode ini’, kan aneh itu,” pungkasnya.(okz/dtc/san)
