Pembentukan UPTD Metrologi Di Jombang Molor, Minim SDM
Ilustrasi
JOMBANG, faktualnews.co – Belum terbentuknya UPT Metrologi diprediksi bakal berlangsung lama. Sebab, selain terkendala SDM dan alat, nantinya diperkirakan bakal menuai problem ketika praktek di lapangan.
’’Jadi yang penting nanti bisa tetap jalan, sementara praktek di lapangan kami minta pendampingan dari Pemprov Jatim. Harapan kami nanti bisa dibantu hingga satu periode,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan, Masduqi Zakaria, kepada media di Jombang, Jawa Timur, Kamis (12/1/2017).
Minimnya SDM yang dimiliki dikhawatirkan berdampak pada proses tera, lanjut Masduqi. Meski sudah dilimpahkan ke kabupaten/kota, nyatanya tidak didukung dengan SDM yang memadahi.
Pemprov Jatim hanya memberikan satu tenaga ahli saja. Selebihnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. ’’Kalau nanti kita memang belum siap, akan dibantu dari Jogjakarta,’’ tuturnya.
Hingga sekarang lanjut Masduqi hanya terdapat satu personel yang sudah pernah mengikuti pelatihan. ’’Jadi total ada dua tenaga yang kita nilai sudah mumpuni, masing-masing tenaga dari pemrpov dan staf kita yang dulu pernah mengikuti pelatihan di Bandung,’’ terang Masduqi.
Ia belum dapat memastikan sampai kapan kelembagaan khusus meteorologi tersebut resmi dibentuk. ’’Sampai sekarang semua UPT lembaga baru belum dibentuk. Tidak hanya Metrologi saja, mulai dari UPT Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan Kepala Pasar juga sama. Artinya siapa yang mengisi kelembagaan itu keputusan Pak Bupati,’’ terangnya.
Nah, meski sementara ini terkendala alat tidak berdampak signifikan. Sebab, selain sudah mendapat bantuan alat dari Pemprov Jatim, untuk keperluan tera juga sudah dianggarkan dari APBD 2017.
Berdasarkan data yang diperoleh FaktualNews.co, pengembangan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian dianggarkan Rp 4,900 miliar. Meliputi belanja barang dan jasa Rp 352 juta.
Masduqi mengakui problem belum terbentuknya UPT tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Jombang. Hampir seluruh kabupaten/kota lain di Jawa Timur juga demikian. ’’Bahkan kita lebih baik, sudah ada perda yang mengatur terkait kemetrologian. Struktur organisasi juga sudah disusun, sementara daerah lain kabarnya belum siap,’’ pungkasnya. (rep/wat)
