Bumdes di Jombang Amburadul, One Village One Product Kembang Kempis
Ilustrasi Bumdes
JOMBANG, faktualnews.co – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Jombang, banyak yang amburadul tidak sesuai harapan. Membuat Komisi A DPRD Jombang cukup prihatin.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Cakup Ismono mengatakan, bahwa fungsi bumdes untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa, namun di Kabupaten Jombang bumdes hanya dijadikan simpan pinjam. “Kalau hanya untuk simpan pinjam ya mana mungkin bisa produktif sesuai harapan,” ungkap Cakup kepada awak media, di Jombang.
Sejatinya, bumdes merupakan usaha yang dilakukan desa untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perkembanganya, Bumdes di Jombang tidak produktif. Bahkan, gebrakan Pemkab seperti one village one product yang dapat menjadi ikon masing-masing desa untuk memperkanalkan produk, masih ngembang-ngempis. Artinya beberapa desa yang sempat memiliki ikon desa, nasibnya tak kian memburuk.
Ia menuturkan, jika program One villagae,one product belum bisa berjalan maksimal karena pemerintah daerah dianggap setengah setengah dalam melakukan pendampingan. “Kalau one village one product mau dilakukan seperti apa, saya pikir juga sulit jalan. Karena itu tergantung potensinya mereka. Bahkan itu sudah lama kita rencanakan. Namun hingga belum ada gebrakan yang mencolok,” terangnya.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
Baca Juga :
- Potensi Penyelewengan Dana Desa Tinggi, BPK Akan Audit 302 Desa di Jombang
- Proyek Dana Desa di Pulo Lor Bermasalah, DPRD Jombang Minta Pemdes Segera Diurus
[/box]
Hingga kini perjalanan bumdes tak sehat. Alias, pengelolaan bumdes di masing-masing desa belum bisa produktif. “Kami sudah melakukan evaluasi dengan camat se-kabupaten jombang. Dan, hasilnya mereka mengakui hasil dari pengelolaan bumdes di masing-masing desa nggak sesuai dengan yang diharapkan,” terang Cakup.
Politisi PDI-P itu melanjutkan, jika simpan pimjam dalam Bumdes sebernarnuya tidak masalah,asalkan mulai penyaluran dan realisasinya jelas. “Namun harus benar-benar diberikan untuk orang yang kemampuan ekonominya lemah. Namun yang saya dengar, perangkat desa juga meminjam. Nah, ini yang perlu kita kawal,” ungkapnya.
Untuk itu, pengelolaan Bumdes dan Dana Desa (DD) menjadi prioritas komisi A di tahun 2017 ini. Dewan bakal serius menyikapi persoalan Bumdes, dan mendampingi bumdes hingga programnya berkembang. “Nanti kita ajak ngomong dan kita petakan setiap desa, lalu kita kita teliti permasalahanya seperti apa,” tutur Cakup.
Bahkan, pihaknya juga berencana untuk menyusun satu pilot project di desa, agar dapat dicontoh desa lain. “Nanti desa yang bagus, kita jadikan satu pilot ptoject, untuk menyusun rekomendasi yang mengarah ke pimpinan DPRD. Dan, endingnya diserahkan ke bupati,” pungkasnya. (rep/san)
