Bupati Minta Pendamping Desa Kawal DD, Untuk Masyarakat Jombang Sejahtera
Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (tengah), Wakil Bupati Munjidah Wahab (empat kanan) dan Sekdakab Ita Triwibawati (tiga kanan) saat Rapat Koordinasi Pendamping Pemberdayaan Masyarakat yang di Surodiningrat Pemkab Jombang, Selasa (14/3/2017). FaktualNews.co/R Gawat/
JOMBANG, FaktualNews.co – Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko meminta Pendamping Desa Pemberdayaan untuk mengawal dengan serius penggunaan anggaran yang turun ke desa, karena anggaran yang turun semakin besar. Hal itu disampaikan Bupati Jombang saat Rapat Koordinasi Pendamping Pemberdayaan Masyarakat yang di Surodiningrat Pemkab Jombang, Selasa (14/3/2017).
“Anggaran yang turun kedesa DD saja sebesar Rp 224 Milyar, ditambah Alokasi Dana Desa sebsar Rp 119 milyar belum dana bagi hasil pajak yang nilainya 13 milyar, nah kalau tidak diawasi dengan benar maka dimungkinkan terjadi penyelewengan,” kata Bupati Nyono yang hadir bersama Wabup Hj Mundjdiah Wahab dan juga Sekdakab Ita Triwibawati.
Karenanya, diperlukan pengawalan terhadap pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Agar masyarakat Jombang benar benar sejahtera sebagaimana visi dan misi Kabupaten Jombang saat ini. “Anggaran yang turun itu semua untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat, dan tidak mungkin bisa mensukseskan program Jombang sejahtera untuk semua kalau tidak ada pengawalan secara ketat. Karena penduduk di Jombang mencapai 1,4 juta jiwa yang tersebar di 306 desa,” bebernya.
BACA JUGA :
- Resmikan Gedung Baru PKK, Bupati Jombang : Pelengkap Dukungan Kinerja Pemerintah
- Bupati Nyono Dampingi Menkes Luncurkan Gerakan “AMIR”
Bupati Nyono, mengaku adanya Pendamping Desa mulai Tenaga Ahli, Pendamping Desa Pemberdayaan hingga Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat membantu pelaksanaan program pembangunan di Desa.
“Keinginan masyarakat jelas sangat banyak, sedangkan anggaran APBD 2017 sebesar 2,3 Triliun. Saya minta dibantu untuk mengawal pembangunan di desa,” ujarnya.
Apalagi, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun ini Desa sudah harus menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang itu bisa dipantau langsung dari pusat. “Sistem tersebut sudah harus digunakan pada tahun ini dan juga Sistem Informasi Desa juga sama diberlakukan. Kalau butuh kordinasi dengan pihak terkait saya persilahkan, silahkan para pendamping berkoordinasi, Saya akan memonitor kinerja PD dan PLD,” kata Bupati Nyono.
Sementara itu, Kepala DPMPD kabupaten Jombang, Darmaji mengatakan pemerintah desa harus sudah menyelesaikan APBDes akhir bulan Maret 2017. “Ini butuh waktu cepat, mulai besuk kita sudah harus kerja keras, perdes APBDes harus selesai akhir bulan ini. Maka butuh pengawalan, terutama untuk Siskeudes,” ujarnya singkat. (Wat/Rep)
