FaktualNews.co

Menteri Susi Buka Laut Natuna dan Arafura Khusus Untuk Nelayan Tak Memakai Cantrang

Nasional     Dibaca : 1336 kali Penulis:
Menteri Susi Buka Laut Natuna dan Arafura Khusus Untuk Nelayan Tak Memakai Cantrang
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti (dua kanan) saat berada ditengah-tengah ribuan santri saat pemecahan rekor MURI makan ikan bersama di kawasan parkir makam KH Abdurrahhman Wahid (Gus Dur), Jumat (18/11). Foto : R Suhartomo/Faktualnews
Menteri KKP Susi Pujiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti (dua kanan) saat berada ditengah-tengah ribuan santri saat pemecahan rekor MURI makan ikan bersama di kawasan parkir makam KH Abdurrahhman Wahid (Gus Dur), Jumat (18/11).
Foto : R Suhartomo/Faktualnews

 

BALI, FaktualNews.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan membuka Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Laut Natuna dan Laut Arafura. Namun WPP ini khusus nelayan yang tidak menggunakan cantrang atau mengganti cantrang mereka dengan gill net.

“Sekarang Pemerintah asistensi penuh untuk mengubah alat tangkap ini. Ayo manfaatkan, kita juga kasih WPP di timur Indonesia. Yang sudah ke timur sekarang untungnya luar biasa, tangkapannya banyak, ikannya besar-besar dan jenis ikan yang mahal, bukan ikan mata goyang dan curah yang harganya murah,” kata Susi seperti ditulis detik.com di Kuta, Badung, Bali, Jumat (28/4/2017).

BACA :

Menteri Susi menjelaskan laut timur Indonesia selama ini digarap oleh asing dan tertutup untuk kapal dalam negeri. Namun kini nelayan dalam negeri diprioritaskan untuk menggarap laut di timur Indonesia yakni Arafura dan di barat yakni Natuna.

“Kita buka lebar-lebar, silakan. Tapi jangan rusak dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah harus memastikan ikan itu terus ada, bisa ditangkap terus, dan ada terus. Caranya ya dengan mengatur alat tangkap,” ujar Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan WPP ini hanya untuk nelayan yang menggunakan gill net dan alat tangkap lainnya yang tidak melanggar aturan dan merusak lingkungan. WPP ini juga diberikan kepada nelayan yang tidak melakukan mark-down bobot kapalnya.

“Jadi bukan policy pemerintah melarang cantrang yang menyebabkan konflik. Protes iya dari pemilik cantrang dan konflik yang ada antar nelayan karena cantrang ini menghancurkan pendapatan nelayan tradisional,” ucap Susi. (*)

Baca berita menarik lainnya hasil liputan
Editor
S. Ipul
Sumber
detikcom