DPRD Jombang Kritisi Kinerja Pemkab, Infrastruktur Hingga Pendidikan Disoroti
Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (dua dari kiri) menerima kumpulan rekomendasi dari ketua DPRD Jombang Joko Triono.
Foto : FaktualNews/Romza
JOMBANG, FaktualNews.co – DPRD Jombang menggelar paripurna tentang tanggapan atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggujawaban) Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, Selasa (9/5/2017). Dalam sidang tersebut, kalangan legislatif menyampaikan kritik melalui rekomendasi kepada Pemkab Jombang.
Minardi, Wakil Ketua DPRD Jombang sebagai juru bicara membacakan rekomendasinya. Dari berbagai rekomendasi itu, DPRD diantaranya menyoroti problem infrastruktur hingga pendidikan.
Dalam pembacaan rekomendasi itu, Minardi menjelaskan, kritikan DPRD ini merupakan fungsi kontrol lembaganya kepada eksekutif. Rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Bupati Jombang kali ini terangkum dalam 4 bidang.
Politisi Partai Demokrat tersebut lantas menyebutkan, bidang pertama yang disorot adalah infrastruktur. Tiga bidang lainnya yakni, ekonomi dan keuangan, pemerintahan, serta pendidikan dan sosial.
“Yang jelas, rekomendasi dewan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemkab Jombang yang dilakukan setiap OPD,” tandas dia ditemui usai rapat paripurna.
Ia merinci, bidang pemerintahan misalnya, berdasarkan catatan rekomendasi, tingkat koordinasi antar SKPD maupun internal SKPD masih rendah. Sehingga, kompetisi yang tak sehat antar bidang di SKPD maupun antar SKPD muncul.
“Ini menyebabkan program kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal. Sebaliknya, ketika ada program yang mendapat prestasi, banyak pihak (SKPD/bidang) yang mengklaim bahwa program yang sukses tersebut adalah hasil kinerjanya,” terang Minardi.
Menurutnya, masalah koordinasi ini penting. Padahal, untuk catatan khusus di bidang pemerintahan saja, DPRD menyimpulkan ada 10 poin yang patut dibenahi oleh Pemkab Jombang.
Terkait bidang ekonomi dan keuangan, DPRD berharap kepada Bupati Jombang agar lebih cermat dan matang dalam melakukan perencanaan penganggaran. Disebutkan, perencanaan penganggaran itu seharusnya dilakukan dengan analisis kebutuhan penggunaan APBD berdasarkan kebutuhan.
“Kami menuntut pemerintah untuk lebih kreatif dalam hal penggunaan anggaran. Selama ini terkesan pada pembelanjaan yang bersifat rutinitas,” imbuh Minardi.
Mengenai bidang infrastruktur, lagi-lagi Pemkab Jombang mendapat kritik atas kualitas proyek fisik yang masih buruk. Minardi mengungkapkan, berdasarkan pantauan di lapangan oleh legislatif seringkali ditemukan usia bangunan fisik yang cepat rusak.
“Hitungannya bukan tahun. Baru dibangun, setelah tiga bulan proyek fisik tersebut sudah rusak. Kedepan, permasalahan ini harus diupayakan tidak terjadi,” tandasnya.
Bidang berikutnya yang mendapat kritik adalah pendidikan dan sosial. Ia membacakan rekomendasinya, terkait bidang ini yang masih jadi PR adalah belum adanya regulasi berupa Perda Pendidikan. “Regulasi yang mengatur pendidikan sangat dibutuhkan. Sebab regulasi pendidikan sangat menunjang untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan di Kabupaten Jombang,” paparnya.
Setelah Minardi selesai membacakan rekomendasi DPRD untuk Pemkab Jombang, selanjutnya Sekwan DPRD Jombang, Pinto Widiarto membacakan perubahan struktur fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dimana, Ketua fraksi yang sebelumnya dijabat Mas’ud Zuremi, kini digantikan oleh Kartiyono. Sedangkan sekretaris F-PKB saat ini dijabat Muhammad Muhaimin. (oza)
[box type=”shadow” ]
BACA JUGA :
- Seluruh Fraksi DPRD Jombang Setuju, Lima Raperda Partisipatif Disahkan jadi Perda
- Luruk DPRD Jombang, Aktivis GMNI Kritisi Persoalan Lingkungan
- Hearing dengan DPRD Jombang, Warga Dusun Petengan Tolak Pengangkatan Kasun Terpilih
[/box]
