Bupati Sumenep, A Busyro Karim bersma sang istri, Nur Fitriana. Foto : Anjie/FaktualNews
Bupati Sumenep, A Busyro Karim bersma sang istri, Nur Fitriana.
Foto : Anjie/FaktualNews
SUMENEP, FaktualNews.co – Bupati Sumenep, A. Busyro Karim memberi “warning” para Kepala Desa (Kades) agar tidak lagi mempolitisasi pendataan warga miskin di desanya.
“Sering saya ada laporan, kalau bukan pendukungnya, maka tidak didata sebagai warga penerima kartu sehat. Kalau sudah seperti ini, maka yang dirugikan itu ya masyarakat,” ujar Bupati Sumenep, saat membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Senin (22/5/2017).
(BACA : Miris, Warga Miskin Kesulitan Biaya Persalinan)
“Masyarakat punya hak untuk menerima pelayanan kesehatan. Tidak perlu dihubungkan dengan politik di tingkat desa. Ini yang harus dipikirkan para pimpinan pemerintahan desa,” kata Busyro.
Ia berharap setelah sosialisasi tersebut, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang pendataan warga miskin yang berhak menerima layanan kesehatan gratis.
(BACA : Curhat di Facebook, Pemdes Sidowarek Jombang Dituding Netizen Telantarkan Warga Miskin)
“Anggaran pelayanan kesehatan gratis untuk warga miskin itu cukup besar Rp 63 milyar. Dengan sosialisasi ini, para kades dikumpulkan supaya penerima layanan kesehatan gratis itu tepat sasaran. Hanya bagi yang benar-benar miskin. Bukan pura-pura miskin,” tandasnya. (jie/rep)
